rutinqq

daftar slot resmi 2022 150Jutaan kata 788169Orang-orang telah membaca serialisasi

《rutinqq》

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pengunduran diri Abdee sebagai komisaris Telkom diterima Erick Thohir******

Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menerima surat pengunduran diri Abdi Negara Nurdin, yang dikenal sebagai Abdee Negara atau Abdee Slank dari Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Abdee telah menyampaikan surat pengunduran diri pada Jumat (19/1).

"Hari Jumat yang lalu, Pak Erick disampaikan oleh Abdee bahwa Abdee sudah bikin surat pengunduran diri Jumat," ujar Arya ditemui seusai meresmikan vending machineproduk UMKM di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin.

Baca juga: Abdee Slank ajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Telkom

Arya menyampaikan, pengunduran diri Abdee lantaran personel Slank tersebut aktif terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN terkait dengan aktivitas politik, Abdee memilih untuk mengundurkan diri.

"Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri," kata Arya.

Baca juga: Telkom Group siap meningkatkan kapasitas 28 tbps buat natal-tahun baru

Arya menyebut, beberapa komisaris BUMN telah menyatakan dukungannya terhadap capres dan cawapress, di antaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Said Aqil Siradj. Menurut Arya, hal tersebut diperbolehkan selama keduanya tidak terlibat kampanye.

Pengganti Abdee sebagai Komisaris Independen pun belum ditentukan. Arya mengatakan, hal tersebut baru bisa dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Belum RUPS. Kita solid, Telkom solid, direksinya solid, jadi tunggu saja sampai RUPS," ucap Arya.

Pada Jumat (19/1), Abdee menyatakan telah mundur dari jajaran komisaris PT Telkom Indonesia Tbk. Hal ini disampaikan saat grup band Slank mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu pasangan capres dan cawapres.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi apresiasi layanan BPJS Kesehatan meski harus benahi antrean******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami pembenahan ke arah yang lebih baik, meski masih didapati adanya antrean pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Memang layanan masih antre itu yang perlu dipercepat, tapi di semua hampir sama, tapi tadi saya tanyakan memang baru 30 menit, belum berjam-jam lah sehingga masih baik," kata Presiden Jokowi saat meninjau RSUD Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan kecepatan pelayanan, upaya memperpendek antrean pasien, hingga perbaikan fasilitas rumah sakit merupakan persoalan yang perlu segera dibenahi.  

"Fasilitas rumah sakit tadi saya lihat antre masih berdesak-desakan karena memang tempatnya saya lihat kurang memadai," ujarnya saat ditanya tentang hal yang masih perlu dibenahi dari layanan fasilitas kesehatan di wilayah setempat.  

Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, beserta pejabat daerah terkait menyempatkan waktu berdialog dengan pasien untuk mengonfirmasi apakah ada pungutan liar dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

Program pemerintah yang dicek oleh Presiden adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kini sudah diberikan kepada sekitar 96 juta penduduk Indonesia.

Termasuk layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini dikelola BPJS Kesehatan yang sudah mencakup 267 juta peserta atau setara 95 persen lebih dari populasi penduduk Indonesia.

"Saya tanyakan tadi, apakah ada pungutan? Nggak ada, apakah ada pasien nginep-nginep di rumah sakit dibatasi juga tidak, saya kira ini bagus," katanya.

Baca juga: Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri

Baca juga: Presiden Jokowi lantik Arsul Sani jadi Hakim Konstitusi

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot yang lagi gacor、erigo4d、slot gacor terpercaya 2023

Terkait：hoki4d slot、ada slot88 link alternatif、mata 88 slot、link slot paling gacor、vip bet slot、situs slot gacor resmi、fantaslot、kredivo tidak bisa pinjam uang、mahjong ways 3 slot demo、trik rahasia slot pragmatic

---

---

bab terbaru：pinjol resmi tanpa slip gaji dan npwp（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05