paito singapore

tahun semenanjung

IHSG Loyo ke 6.868 Usai 276 Saham Terjungkal******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.868 pada Selasa (8/8) sore. Indeks saham melemah 17,55 poin atau 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,87 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 248 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,38 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,69 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,26 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,27 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,43 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,37 persen.

Sementara, bursa Amerika ramai-ramai berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,90 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,85 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga menguat 0,61 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

PUPR Beber Progres Tol Tanpa Sentuh usai Bertemu Roatex******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan hasil pertemuan dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terkait multi lane free flow(MLFF) alias tol tanpa sentuh.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pertemuan digelar hari ini. Kendati, Hedy menyebut pembahasan antara pemerintah dengan Roatex belum rampung.

"Kita masih akan lanjut Senin (11/9) nanti. Masih ada yang harus kita pertemukan, nanti Senin kita lanjutkan. Isu-isunya belum beres semua. Kan ada ruang lingkup yang berubah, dulu enggak ada yang namanya transisi, sekarang ada. Jadi, ada perubahan dari ruang lingkup kerja. Ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Dampak pembiayaannya bagaimana, banyak hal," jelasnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Ia menegaskan masalah uang tidak mudah dengan hanya sekali 'bersalaman', melainkan harus jelas bagaimana perhitungannya. Hedy menyebut PUPR dan Roatex masih belum sepakat soal transisi ini.

"Ya, belum sepakat. Nanti kita sepakati dulu. Tunggu saja nanti (rencana uji coba MLFF akhir 2023). Kita masih lakukan pembahasan dengan pihak terkait. Ya (uji coba masuk dalam kontrak), sistem transisinya saja belum disepakati," tutur Hedy.

"Ini kan ada perubahan ruang lingkup, harus ada kesepakatan lagi dong. Kalau uji coba itu kan sistemnya harus disepakati dulu. Ini kan ada transisi, yang mau dicoba apakah open atau transisi dulu? Harus jelas dulu," terangnya.

MLFF sebelumnya dijadwalkan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali. Namun, rencana tersebut batal karena kisruh manajemen RITS.

Eks Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan mengatakan pihak Hungaria berharap teknologi tol nirsentuh itu diterapkan di tanah air seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Kaisar Jiwa yang melahap

LKPP Bekukan 16 Ribu Produk Impor, Terbanyak Alkes******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 16 ribu produk impor di e-katalog, paling banyak berupa alat kesehatan (alkes).

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menyebut pembekuan dilakukan demi mendorong pembelian barang dan jasa buatan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kementerian/lembaga (K/L) membeli produk-produk lokal.

"Tentu produk-produk impor tetap boleh tayang (di e-katalog), tapi ter-freeze tidak bisa dibeli. Ini cara kami memastikan dan memberi ruang lebih agar produk-produk dalam negeri terbeli," imbuhnya.

Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) yang akan digelar Agustus nanti.

Ia bahkan mewanti-wanti kementerian/lembaga yang mencoba mengakali pengadaan barang dan jasa.

Selain pengamatan langsung LKPP, Yulianto menegaskan ada inspektorat hingga auditor yang ikut memantau transaksi di e-katalog.

Lihat Juga : Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 kg 700 Ribu Tabung

Kehadiran inspektorat dan auditor adalah hasil kerja sama LKPP dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Harapannya, e-katalog bisa lebih terpercaya.

"Di dunia sudah transparansi ini, sistem yang transparan bisa ditelusuri. Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya," tegas Yulianto.

"Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Titik lemah korupsi itu konon katanya enggak bisa kalau jemaah, bareng-bareng, pasti ada yang enggak kebagian. Yang enggak kebagian (korupsi) silakan lapor dan seterusnya. Intinya kita punya banyak data untuk menjaga supaya belanja negara aman," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]