id transaksi kredivo

Pesta Kematian Para Dewa

Perusahaan Jusuf Kalla Gugat PKPU Waskita Karya******

Perusahaan milik keluargaJusuf Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk menggugat PT Waskita Karya Tbk terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pada 17 Maret 2023 dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, pemohon meminta pengadilan mengabulkan seluruh permohonan PKPU.

"Menyatakan Termohon PKPU (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), yang beralamat di Gedung Waskita Heritage Jl MT Haryono Kav 10 RT 11/RW 11 Cawang Kec Jatinegara Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340 berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain itu, pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

Kemudian menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT Waskita Karya jatuh dalam keadaan pailit.

Tim pengurus tersebut yakni Dr Sahat Marulitua Sidabukke, SH, LLM, Drs Bonari, SH, MM, Jansen Kristoper Ginting, SH, MH, Firman Otniel Nababan, SH dan Zockye Moreno Untung Silaen, SH.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi SVP Corporate Secretary Waskita Karya Karya Ermy Puspa Yunita untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

evolusi pasang surut

IHSG Loyo ke 6.565 Imbas 10 Sektor Kebakaran******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.565 pada Kamis (16/3). Indeks saham melemah 62,40 poin atau minus 0,94 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,27 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,55 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 97 saham menguat, 473 terkoreksi, dan 130 lainnya stagnan. Terpantau sembilan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor energi yang anjlok 2,85 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,80 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 1,78 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 0,08 persen.

Bursa saham Eropa juga terpantau ambruk. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 3,83 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 3,58 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 3,27 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga lesu. Indeks S&P 500 turun 0,70 persen, indeks NYSE melemah 1,89 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,05 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

5 Faktor Pendorong Mudik Tahun Ini Bakal Lebih Ramai******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proyeksi lonjakan pergerakan masyarakat pada musim lebaran 2023.

Dalam survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat pada lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang atau naik 14,2 persen dibandingkan pergerakan masyarakat pada periode sebelumnya.

Menurut Budi, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini.

Ketiga, perekonomian yang semakin membaik. Keempat,tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan. Terakhir,persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2022 lalu.

"Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun," ujar Budi seperti dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Upaya antisipasi itu berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Tahun ini, puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa 25 April 2023) dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 (Rabu 26 April 2023).

Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatera Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Sementara, lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Terkait moda, Kemenhub memperkirakan akan didominasi oleh moda darat yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

JK Tak Percaya Kecerdasan Buatan Bakal Gantikan Manusia******

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tak percaya kecerdasan buatan alias AI bisa menggantikan peran manusia dalam dunia kerja.

"Artificial Intelligence(AI) tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujar JK, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/3).

Pernyataan JK tersebut berkaitan dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda perusahaan rintisan alias startup. Ia mengatakan pengusaha sudah tidak lagi bakar uang, melainkan kembali ke industri nyata dengan bantuan teknologi.

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelligence(AI)," lanjut JK.

[Gambas:Video CNN]