ceriaqq

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

TNI AL gagalkan aksi pencurian di atas kapal asing di Selat Malaka******

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Harga Tiket Whoosh Berlaku Tarif Dinamis, Termurah Rp150 Ribu******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) resmi menerapkantarif dinamis (dynamic pricing) kereta cepatWhooshmulai Selasa (6/2) ini. Tiket termurah dijual seharga Rp150 ribu.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan tiket sudah bisa dipesan, termasuk untuk keberangkatan di Februari ini.

Ia membeberkan tarif yang ditetapkan antara lain Rp150 ribu, Rp175 ribu, Rp200 ribu, Rp225 ribu, hingga Rp250 ribu untuk kelas premium economy.

Tarif termurah untuk perjalanan Halim-Padalarang-Tegalluar, contohnya, ada di keberangkatan pukul 19.15, 20.05, dan 20.30 dengan tarif antara Rp150 ribu dan Rp 175 ribu untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.

Sedangkan tarif terendah untuk relasi Tegalluar-Padalarang-Halim, contohnya, berlaku pada keberangkatan 07.55, 08.45, 09.10, 09.47, 10.20 dan 10.55 dengan tarif Rp150 ribu, Rp175 ribu, dan Rp200 ribu untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.

Eva menuturkan calon penumpang dapat mengakses aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking untuk mengetahui dan mendapatkan rute dan jadwal dengan tarif dinamis lainnya.

Ia mengatakan penentuan tarif ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti jam sibuk (peak hour) atau jam non sibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau non liburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.

Menurutnya, dynamic pricing ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

"Penerapan dynamic pricing ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional Whoosh." tutup Eva.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart******

Belanja makin hemat diTransmart kalau bayarnya pakai Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Soalnya, belanja dengan metode pembayaran tersebut, pelanggan bisa otomatis dapat diskon sebesar 20 persen. Belanja jadi hemat dan untung!

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart sampai Pukul 22.00

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan Anda sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi up to 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Lengkap banget kan produknya. Yuk, siap-siap ke Transmart hari buat borong belanjaan ya!

Kutipan Pemberontak

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Onic Esports amankan tempat di final Games of the Future 2024******

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Bapanas soal Setop Sementara Bansos Beras 10 Kg: Tidak Ada Politisasi******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disetop sementara pada 8-14 Februari 2024, jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan penyaluran itu karena menghormati Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serta pemutakhiran data.

"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 117/TS.03.03/B/02/2024, yang diteken Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa pada 6 Februari 2024.

Dalam surat tersebut, Bapanas juga meminta Bulog menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu. Penyaluran sebelum 8 Februari pun dikebut, lalu dilanjutkan pada 15 Februari atau sehari setelah pencoblosan Pemilu.

"Mohon Perum Bulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," isi surat itu.

Lihat Juga : Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

Bansos beras 10 kg sejatinya bakal digelontorkan oleh pemerintah hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memastikan bantuan pangan itu disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Gelontoran bansos yang disalurkan Jokowi jelang Pemilu 2024 menuai sorotan kencang. Termasuk, sikap Jokowi yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat.

Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Sementara, bantuan-bantuan itu diberikan di masa kampanye Pemilu.

Lihat Juga : Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

Menanggapi kritik itu, Jokowi berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

Ia membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu.

"(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023)," ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.

Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.

"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.

Menurutnya, bansos beras ini dikucurkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.

"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]