kredit hp online tanpa dp

Perburuan protagonis tanpa batas

merdeka138

Massa pendukung Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Sebagian massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertahan di gerbang masuk Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.

Mereka tidak tertampung karena kapasitas GBK yang tidak mencukupi antusias pendukung yang ingin mendukung secara langsung.

Pendukung asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bernama Kamal mengatakan, ia bersama rombongan dari Purwakarta tidak bisa masuk areal GBK.

"Penuh sekali, tidak memungkinkan memaksa masuk, mending di pinggir jalan saja," kata Kamal.

Di pintu masuk 10 GBK pada Sabtu sekitar jam 13.30 WIB, ribuan massa tertahan di pintu masuk. Mereka memilih meneduh di bawah pohon dan juga berjalan.

Tidak hanya yang keluar, tapi massa pendukung juga berebut untuk keluar dari dalam areal GBK, karena di dalam sudah terlalu padat.

Baca juga: Massa pendukung Prabowo-Gibran padati GBK
Baca juga: Massa pendukung Prabowo-Gibran mulai berdatangan ke GBK
 

Seorang pendukung dari Jakarta Timur, Heni mengatakan, ia bersama pendukung lain juga sempat kesulitan untuk keluar dan sempat ingin melompat pagar.

"Sudah sempat masuk, tapi karena penuh jadi mending keluar saja lebih nyaman di luar," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sanatorium Sanjie

slot lagi gacor

KBRI Vientiane: Persiapan Pemilu di Laos sudah maksimal******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane menyatakan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Laos telah berjalan maksimal, termasuk penyiapan tempat pemungutan suara (TPS) 92 orang pemilih pada 10 Februari.

Persiapannya telah dilakukan sejak lama mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT, hingga pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) baru-baru ini, kata Fungsi Pensosbud KBRI Vientiane Aik Retno Utari.

Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Jakarta, Jumat, Aik mengatakan 
pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK), melalui pos, dan TPS.

Metode KSK menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang banyak bekerja di pertambangan di negara itu, katanya.

Pemungutan suara dengan metode KSK itu sudah mulai dilakukan di dua tempat di dekat area pertambangan sedangkan metode pos menyasar warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah terpencil di Laos, kata Aik.

"Untuk pos sudah dilaksanakan sejak Januari. Surat-surat suara sudah dikirimkan ke daerah-daerah," katanya.

Adapun pemungutan suara langsung di TPS akan dilakukan di KBRI Vientiane pada 10 Februari, katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Aik mengatakan bahwa surat-surat suara yang telah dikirimkan via pos kepada para pemilih akan dikirim kembali ke KPPSLN setelah dicoblos. Surat-surat suara tersebut kemudian disimpan dan akan dibuka pada saat penghitungan suara pada 14 Februari bersamaan dengan penghitungan suara dari KSK dan TPS.

"Penghitungan suara akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari, dan untuk pos sampai 15 Februari," kata Aik.

Di Laos terdapat 273 orang WNI. Sebanyak 177 orang di antaranya masuk daftar pemilih tetap.  Dari jumlah itu, 92 orang di antaranya akan memberikan suaranya di TPS, sedangkan sisanya mengikuti pemilu dengan metode pos dan KSK.

Baca juga: PPLN Washington DC: 258 surat suara pos sudah diterima per 7 Feb
Baca juga: PPLN Bandar Seri Begawan deklarasikan pemilu damai

Pewarta: Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Kitab Neraka

infini

KPU Bali hadirkan TPS dengan semua petugas perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Bali menghadirkan tempat pemungutan suara(TPS) dengan semua petugasnya perempuan.

"TPS dengan menghadirkan semua petugas perempuan, mulai dari KPPS, pengawas TPS, petugas ketertiban dan para saksi merupakan program baru yang diterapkan untuk se-Bali pada Pemilu 2024 kali ini," kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Kamis.

"Sedangkan kalau di Kota Denpasar sudah sering, dan termasuk saat pilkada pada 2020 lalu," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu.

Meskipun di TPS tersebut, para petugasnya perempuan, tetapi untuk pemilihnya masih sama dengan TPS pada umumnya, ada pemilih laki-laki dan pemilih perempuan

Dia mengatakan telah meminta setiap KPU kabupaten/kota dapat menghadirkan minimal satu tempat pemungutan suara dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS hingga petugas ketertiban yang seluruhnya perempuan.

"Nama-nama petugas KPPS-nya (TPS perempuan-red) sudah masuk semua termasuk SK KPPS sudah masuk juga," kata

Selain itu, kata Lidartawan, para saksi peserta Pemilu 2024 di TPS tersebut juga sama-sama perempuan.

"Tinggal H-1 disuruh mengecek kesiapannya, atributnya. Nanti kita lihat mereka bisa bekerja dengan lebih baik sehingga saat Pilkada 2024 kalau bisa masing-masing satu kecamatan dengan TPS yang semua petugasnya perempuan," ucapnya.

Pada Pemilu 2024 ini, KPU Bali meminta untuk tiap kabupaten/kota ada satu percontohan TPS khusus perempuan tersebut dan kalau bisa lebih banyak tentu lebih bagus.

Lidartawan mengatakan tujuan TPS dengan penyelenggara perempuan itu untuk mendorong partisipasi kaum hawa di Provinsi Bali.

"Selama ini ada pandangan bahwa mengurus politik itu kotor. Mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan, maka kaum perempuan mulai berubah pikirannya dan mau terjun ke dunia politik. Selain itu bisa menilai bahwa berpolitik itu tidak susah-susah amat," ucapnya.

Terkait pakaian yang akan digunakan petugas KPPS di TPS perempuan saat 14 Februari mendatang, Lidartawan mengatakan tetap sama dengan petugas KPPS lainnya yang akan menggunakan pakaian adat Bali.
Baca juga: Sembilan TPS di Bali diisi petugas perempuan KPPS
Baca juga: Menteri PPPA: Peran petugas TPS perempuan, wujud kesetaraan gender
 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Panduan Budidaya Perkotaan

bunga kredito

Kampanye Ganjar di Semarang dirasakan ramah penyandang disabilitas******

Semarang (ANTARA) - Kampanye akbar Hajatan Rakyat Semarang yang diadakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, dirasakan ramah dengan penyandang disabilitas.

Salah satu penyandang disabilitas fisik asal Krapyak, Semarang, Edi (55), datang dan menempatkan sepeda motor roda tiganya di panggung VIP disabilitas yang terletak di samping kiri dari panggung.

Wilayah tersebut cukup luas untuk memarkir sedikitnya 20 unit sepeda motor roda tiga milik pendukung Ganjar-Mahfud.

Edi yang menyandang disabilitas fisik di kaki tersebut berharap pasangan Ganjar-Mahfud dapat mewujudkan kesetaraan penyandang disabilitas dalam hal layanan untuk KPR (kredit perumahan rakyat).

"Saya ingin pak Ganjar-Mahfud bisa membantu disabilitas untuk mendapat KPR. Selama ini enggak bisa, karena dianggap enggak punya kerjaan tetap dan disepelekan, padahal saya bisa untuk nyicil," ujar Edi yang mengaku sehari-hari berwirausaha gorengan.

Senada dengan itu juga disampaikan penyandang disabilitas fisik lainnya, Agus Kelana (47), yang jauh-jauh datang dengan motor roda tiga dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan doa dan sedikit perbekalan, Agus yang merupakan anggota Difagana (Difabel Siaga Bencana) tersebut menginginkan pasangan Ganjar-Mahfud dapat memperhatikan kesejahteraan disabilitas.

"Kalau nanti (Ganjar jadi presiden, pinginnya bukan hanya janji, tapi bukti," ujar Agus.

Selain ramah disabilitas fisik, acara kampanye tersebut juga ramah untuk pengguna kursi roda, disabilitas rungu dengan sejumlah relawan juru Bisindo, serta relawan untuk disabilitas netra.

Pewarta: Devi Nindy
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Membombardir dunia misterius

asia777

Menag ajak khatib Shalat Jumat sampaikan pesan pemilu damai******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak para khatib Shalat Jumat untuk menyampaikan pesan pemilihan umum (pemilu) damai dan menghargai perbedaan pilihan politik. "Pelaksanaan pemilu semakin dekat. Kami mengimbau khatib (Shalat) Jumat untuk menyampaikan pesan pentingnya menyukseskan pemilu yang damai, menguatkan persaudaraan dan kerukunan, serta mendorong umat untuk menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan pilihan politik," ujar dia di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan ajakan dan imbauan tersebut sudah diterbitkan dalam surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dan dikirim kepada para kepala Kanwil Kemenag provinsi yang juga Kepala Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tingkat provinsi, hingga KUA. Dalam surat edaran itu juga mendorong situasi kondusif umat dan kesakralan masjid dengan mencegah aktivitas politik praktis di masjid. "Pengurus BKM dari pusat hingga desa juga diimbau agar masjid tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis dengan mendukung partai atau pasangan calon tertentu," kata dia. Dalam penyelenggaraan khotbah Shalat Jumat, katanya, para pengurus dan pengelola masjid serta penceramah diminta untuk memegang pedoman dan menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai  Materi ceramah agama bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak mempertentangkan ras, tidak menghina dan melecehkan, tidak menghasut, serta tidak bermuatan kampanye politik praktis. "Demikian juga kepada para tokoh berbagai agama, saya imbau agar bisa menyampaikan pesan yang sama kepada umat masing-masing dalam setiap kesempatan peribadatan dan perjumpaan," katanya. Yaqut mengatakan bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Layaknya suatu pesta, dia mengharapkan proses ini bisa dijalankan dengan penuh riang gembira. "Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal wajar dan setiap orang harus menghargainya. Terlalu mahal jika beda pilihan politik sampai merusak persaudaraan," katanya. Ia menegaskan beda pilihan politik tidak harus sampai mencederai persaudaraan dan persahabatan.

Maka dari itu, ujar dia, rumah ibadah dapat mengambil peran dalam penguatan kohesi dan kerukunan di tengah keragaman umat, termasuk keragaman pilihan politik. Ia berharap, hiruk pikuk pemilu segera kembali normal setelah warga bangsa menggunakan hak suaranya di mana semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU.
 "Kami yakin KPU akan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga akan melaksanakan tugasnya dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Kesejukan pemilu di desa moderasi beragama terbaik Indonesia
Baca juga: Mewujudkan pemilu damai berbasis kearifan lokal di "Kota Gurindam"
Baca juga: Guru Besar UIN: Pemilu harus diniatkan seperti shalat

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Darah yang membakar jiwa

daftar game judi slot online

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024