pinjaman syariah online tanpa jaminan

Teknologi sejati tak tertandingi

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Pontjo Sutowo Gugat Menteri ATR Soal Hak Kelola GOR Senayan******

Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait hak kelola gelanggang olah raga (GOR) Senayan.

Gugatan dari putra mantan direktur utama PT Pertamina (persero) Ibnu Sutowo itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT.

Pontjo menunjuk Erwin Ardianto Utomo sebagai kuasa hukum. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Elon Musk Minta Pengadilan Gugurkan Tuntutan US8 Miliar Dogecoin******

Elon Musk pada Jumat (31/3) meminta hakim menggugurkan gugatan hukum US8 miliar yang berisikan tudingan ia terlibat dalam skema menggelembungkan nilai uang kripto Dogecoin.

Diberitakan Reuters, dalam dokumen yang didaftarkan malam hari di pengadilan federal Manhattan, pengacara Musk dan Tesla mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh investor Dogecoin itu sebagai "karya fiksi yang mewah".

Pengacara Musk mengatakan para penggugat juga tidak pernah menjelaskan cara kliennya menipu pihak manapun, atau risiko-risiko yang lahir karena cuitannya.

"Tak ada pelanggaran hukum saat mencuitkan kata-kata dukungan, atau gambar-gambar lucu, untuk mata uang kripto legal dengan nilai pasar hampir US miliar," kata pengacara Musk.

"Pengadilan ini harus menyudahi fantasi para penggugat dan menolaknya."

Dalam dokumen tersebut, pengacara Musk juga membantah klaim investor Dogecoin bahwa uang kripto itu instrumen sekuritas.

Sementara itu, pengacara para penggugat yakin kasus ini akan dimenangkan mereka.

"Kami sangat yakin bahwa kasus ini akan berhasil (dimenangkan)," kata Evan Spencer, pengacara para investor lewat surat elektronik, seperti dikutip dari Reuters.

Para penggugat sebelumnya menuntut Elon Musk ke pengadilan atas tuduhan Musk dengan sengaja mendongkrak nilai Dogecoin hingga 3600 persen dalam dua tahun terakhir, dan kemudian membiarkannya hancur.

Mereka mengatakan aksi Musk ini menguntungkan pihak lainnya hingga miliaran dolar, sementara para investor merugi.

Para penggugat juga merujuk pada Musk yang tampil di segmen "Weekend Update" di acara kenamaan milik stasiun televisi NBC "Saturday Night Live". Saat itu Musk tampil sebagai tokoh finansial fiksi dan menyebut Dogecoin sebagai "penipuan."

Gugatan ini bernilai US8 miliar atau hampir tiga kali lipat dari penurunan nilai pasar Dogecoin pada 13 bulan sebelum gugatan didaftarkan.

Ini bukan kali pertama cuitan Elon Musk berujung pada kasus hukum.

Sebelumnya pada 3 Februari ia dinyatakan tak bersalah oleh pengadilan San Francisco atas cuitan pada Agustus 2018 tentang privatisasi Tesla.

Apartemen Zhutian Shinhwa

Kepanikan Melanda Komunitas Startup AS Saat SVB Kolaps******

Pendiri sekaligus CEO FarmboxRx Ashley Tyrner panik ketika mendengar Silicon Valley Bank (SVB) kolaps pada Jumat (10/3) lalu. Ia memiliki depositosekitar US juta di bank yang mempunyai spesialisasi dalam pembiayaanstartup tersebut.

Untungnya, FarmboxRx sempat memindahkan sebagian uangnya dari SVB dan mendiversifikan dana tersebut ke beberapa bank lain.

Kepada CNN Business, Ashley mengaku tak mendapat pemberitahuan apapun dari pihak bank sehari sebelum SVB bangkrut.

Jumat pagi, ia masih bisa mengakses akun bank SVB-nya, lalu sejam kemudian ia tak bisa masuk sama sekali ke akunnya.

"Itu benar-benar jam-jam terburuk dalam hidupku," imbuhnya.

Kini, ia tengah menunggu tindakan pemerintah sembari yakin kondisi ini akan teratasi. Dari kolapsnya SVB, ia belajar untuk mendiversikasi uang dari bisnisnya ke beberapa bank.

Ia juga menegaskan situasi SVB tidak banyak mempengaruhi operasional bisnis FarmboxRx lantaran uang yang disimpan di sana jumlahnya kecil.

Meksi begitu, Ashley bercerita banyak rekan sesama founderstartupnya yang menaruh banyak uang di SVB. Mereka tak sempat mendiversifikasi aset dan dana mereka ke bank lainnya.

"Beberapa hari terakhir itu sangat melelahkan bagi komunitas startup," kata Ashley.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]