arena88slot

sistem gangguan saraf

Emiten Haji Isam Teken Kontrak Rp1,6 T dengan Anak Usaha Pertamina******

PTJhonlin Agro Raya Tbk (Perseroan) atau JARR milik crazy richKalimantan Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga dengan nilai kontrak Rp1,6 triliun.

Hal itu disampaikan JARR dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/1).

Kerja sama tersebut berupa pengadaan biodiesel ataufatty acid methyl ester (FAME)antara PT Pertamina Patra Niaga dan perseroan.

PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) merupakan perseroan terbatas yang saat ini bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu.

Perusahaan Haji Isam ini resmi IPO pada awal Agustus 2022 dengan harga saham ditawarkan sebesar Rp300 per saham.

Dalam laman resmi BEI, jumlah saham JARR yang dicatatkan sebanyak 8 miliar, sehingga kapitalisasi pasarnya senilai Rp2,4 triliun.

Sementara saham yang ditawarkan sebanyak 1.222.950 unit. Dengan begitu dana segar yang akan diraup sekitar Rp366,88 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

IHSG Diproyeksi Menguat di Awal 2024******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada Selasa (2/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan penguatan ini lantaran bursa mengawali tahun politik penuh dengan semangat dan optimisme baru.

Hal tersebut ditandai dengan data perekonomian yakni rilis inflasi Januari 2024 yang diperkirakan masih dalam kondisi terkendali akan memberikan warna terhadap pola pergerakan IHSG.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.337 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ITMG, JSMR, SMGR, BBNI, INDF, ASII, AKRA, dan CTRA.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova sebelumnya mengatakan IHSG akan membentuk candle bullish.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) dalam kondisi netral," kata Ivan.

Di akhir perdagangan tahun lalu, IHSG ditutup di level 7.272 pada Jumat (29/11) sore. Indeks saham melemah 31,09 poin atau minus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,3 miliar saham. Pada penutupan itu sebanyak 263 saham menguat, 273 terkoreksi, dan 228 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

Kejutan Akhir Pekan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi 28 Januari******

Transmart kasih kejutan akhir pekan nih, buat pelanggan setianya. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (28/1) dengan diskon besar-besaran!

Pesta diskon ini berlangsung seharian dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Auto Diskon

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik. Lengkap banget kan?

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat berbelanja!

produser superstar

Murah Banget, Dining Set di Transmart Diskon sampai Rp800 Ribuan******

Transmart Full Day Sale balik lagi dan lebih spesial karena hadir selama dua hari pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12).

Transmart kasih diskon gede-gedean buat sejumlah produk yang terpilih. Salah satunya dining setyang banting harga. Enggak tanggung-tanggung, diskonnya sampai Rp800 ribuan.

Lihat Juga : Wow, Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale Bisa Semurah Ini

Bagi pelanggan Transmart yang belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Gebyar diskon ini dimulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Yuk segera ke Transmart dan serbu diskonnya sekarang juga dan bawa pulang meja dan kursi makan impianmu!

Buku Harian Masalah Aize

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal