akun tergacor

menjadi seekor anjing

Bahlil Sebut Perusahaan AS Bakal Investasi Pabrik Panel Surya Rp7,5 T******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadaliamemastikan masuknya investasi perusahaan asal AS SEG Solar Inc bersama ATW Group (mitra Indonesia) senilai US0 juta atau sekitar Rp7,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) untuk membangun industri pembuatan paneldan modul surya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pra-Kerja Sama antara perusahaan asal AS SEG Solar Inc bersama ATW Group (mitra Indonesia) dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang dilakukan oleh Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan, CEO SEG Solar Inc Jim Wood, Founder ATW Group Antonius Weno, dan Direktur ATW Group Victor Samuel di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington, DC, AS, Jumat (23/6).

"Penandatanganan kerja sama ini adalah sebuah bentuk upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mendorong transisi energi dan juga proses awal dalam rangka mendorong keterbukaan antara kita dengan Pemerintah Amerika Serikat," kata Bahlil dalam keterangan yang dikutip dari Antara.

Ditambah lagi dengan insentif dari Pemerintah AS kepada perusahaan yang melakukan investasi di negara rekan (friendshoring).

Perjanjian ini juga dinilai akan memperkuat kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah AS.

"Kerja sama yang akan segera direalisasikan insyaallah tahun depan ini tidak hanya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi namun juga mendukung transisi energi dan juga penciptaan lapangan pekerjaan," kata Rosan.

SEG Solar melalui perusahaanjoint venture-nya dengan ATW Group dari Indonesia akan membangun fasilitas manufaktur panel surya dan modul surya berkapasitas hingga 5 Giga Watt (GW). Investasi itu diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 2.000 tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan data BKPM AS menempati peringkat ke-6 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan total investasi US,4 miliar selama periode 2018 hingga kuartal pertama 2023.

Mayoritas investasi ditempatkan pada sektor pertambangan; jasa lainnya; listrik, gas dan air; industri kimia dan farmasi; serta industri makanan. Dari total realisasi investasi tersebut, terdapat 5.683 proyek yang menyerap tenaga kerja sebesar 82.299 orang.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Dianhuang

AP II Prediksi Jumlah Penumpang Tembus 3,6 Juta Saat Libur Iduladha******

PTAngkasa PuraII (AP II) memperkirakan jumlah penumpang pesawat mencapai 3,62 juta orang pada libur panjang Iduladha dan musim liburan sekolah.

Momen padat penumpang ini ditetapkan AP II pada 22 Juni hingga 6 Juli 2023 atau H-7 hingga H+7 Hari Raya Iduladha.

"Jumlah penumpang di bandara AP II sepanjang periode libur H-7 hingga H+7 Hari Raya Iduladha ini kami perkirakan meningkat 7-10 persen dibandingkan dengan hari-hari normal," ujar Presiden Direktur AP II Muhammad Awaluddin.

Awaluddin menyebut puncak keberangkatan akan terjadi dua hari, yakni pada 27-28 Juni 2023.

"Pada puncak keberangkatan 27 Juni diperkirakan jumlah penumpang mencapai sekitar 255 ribu orang dan pada 28 Juni sekitar 256 ribu orang. AP II bersama stakeholder di 20 bandara berkolaborasi erat untuk memastikan kelancaran keberangkatan dan kedatangan penumpang pada peak season libur panjang akhir pekan ini," ujarnya.

Ia menambahkan peningkatan jumlah penumpang ini juga sejalan dengan dicabutnya status pandemi covid-19 menjadi endemi per 21 Juni 2023.

AP II pun berharap dicabutnya status pandemi akan memberikan dampak positif terhadap lalu lintas penerbangan. Karena itu, target jumlah penumpang pada tahun ini dinaikkan.

"Pada awal tahun, kami menargetkan jumlah penumpang di 20 bandara AP II secara kumulatif dapat mencapai 73 juta orang pada 2023," katanya.

"Dengan adanya pencabutan status pandemi ini kami menaikkan target tersebut. Kami optimistis jumlah penumpang pada 2023 dapat lebih banyak 5 persen dari target awal yakni menjadi 76,6 juta orang," ungkap Bos AP II tersebut.

Adapun komposisi penumpang sepanjang 2023 adalah sebesar 70 persen penumpang rute domestik dan 30 persen penumpang rute internasional. AP II bersama maskapai akan mendorong pengaktifan kembali rute-rute penerbangan domestik yang sempat ditutup saat pandemi, serta pembukaan rute-rute baru domestik.

"Wisatawan domestik sangat berperan dalam mendukung kebangkitan pariwisata nasional. Karena itu AP II bersama stakeholder khususnya maskapai akan memperkuat konektivitas di rute-rute domestik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong******

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai opsi retrofit alias peremajaan sebanyak 19 trainset KRL lama tidak ideal dilakukan sekarang. Wacana retrofit dicanangkan sejak tahun lalu tapi pemerintah malah sibuk berpolemik dan tak kunjung merealisasikan peremajaan.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai opsi retrofit sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Namun, pemerintah malah berpolemik dan tak kunjung merealisasikan peremajaan KRL tersebut.

"Enggak ideal, karena (pemerintah) kebanyakan ngomong-ngomong saja. Padahal itu (retrofit) usulan lama, sudah tahun lalu. Itu bukan usulan baru, tahun lalu diusulkan segera melakukan tindakan kalau enggak masyarakat tidak bisa bergerak. Jadi, ya segera kerjakan (retrofit) saja," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Namun, sambungnya, mungkin 19 rangkaian KRL tersebut sudah melalui perhitungan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk diremajakan kembali.

"Mungkin itu yang bisa diretrofit, yang lain enggak bisa. Semampunya saja. Nanti kalau ada anjlok, ya tanggung jawab, gitu saja.Wongyang buat keputusan enggak pernah naik KRL kok. Nanti kalau ada kecelakaan, nah biar tanggung jawab dia," katanya.

Sementara itu, VP Corporate Secretary KCI Anne Purba menyebut retrofit bakal dimulai tahun ini. Ia menegaskan opsi ini dipilih untuk demi melayani penumpang selama lima tahun ke depan.

Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memutuskan Indonesia tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang. Ia mengatakan impor dilarang karena dianggap melanggar aturan.

"Saat ini KAI Commuter terus melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan sarana kereta baru guna mengakomodir pengguna yang saat ini sudah di angka 850 ribu per hari, dengan volume tertinggi pada tahun ini adalah 975 ribu dan akan terus bertambah," ujar Anne dalam keterangan resmi, Sabtu (23/6).

Selain itu, KCI telah meneken kontrak dengan PT Industri Kereta Api (INKA) soal pengadaan 16 trainset sarana KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada 2025-2026.

Untuk penggantian, perusahaan juga bakal mendatangkan 3 rangkaian KRL baru pada 2024 dan 8 sarana KRL baru pada 2027.

"Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Transjakarta Masuk Bandara Soetta Hanya Khusus Karyawan******

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebut Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengangkut karyawan, bukan masyarakat umum.

Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ Ghoefron Koerniawan mengatakan Transjakarta akan menggelar uji coba terlebih dahulu pada Juli 2023. Namun, ia tak merinci kapan tanggal pasti dan berapa lama uji coba akan berlangsung.

Ghoefron menyebut rencana uji coba akan dilakukan satu rute saja, dari Kalideres, Jakarta Barat ke Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Jika respons saat uji coba baik, rute akan ditambah.

Ghoefron mengatakan biasanya penumpang ramai saat pagi. Kemudian, intensitas pengangkutan akan turun pada siang sebelum meningkat kembali di sore hari.

Lihat Juga : Anak Buah Bocorkan Pembisik Luhut di Balik Rencana Impor 3 KRL Baru

Namun, pola tersebut bisa saja berbeda. Semuanya tergantung shift kerja para karyawan bandara yang diangkut.

Di lain sisi, ia mengaku tidak bisa menjamin uji coba tersebut apakah bakal digratiskan. Ghoefron menyebut semuanya bergantung kepada Transjakarta.

"Ya karena uji coba mungkin sebagian ada yang tergantung kartu anggotanya. Itu nanti apakah Transjakarta mau menggratiskan kebijakan pengelola. Karena kalau terkait anggaran negara kan harus ada pertanggungjawabannya serupiah pun," tandas Ghoefron.

[Gambas:Video CNN]