gercep88

Tuan Gila Abadi

situs slot online tergacor

Chelsea gagal dapatkan poin penuh setelah diimbangi 2******

Jakarta (ANTARA) - Chelsea gagal mendulang poin penuh setelah ditahan imbang 2-2 oleh Brentford dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-27 di Stadion Gtech Community, London, Sabtu.

Chelsea sempat unggul terlebih dahulu lewat Nicholas Jackson, namun Brentford membalikkan keadaan melalui Mads Roerslev serta Yoane Wissa, demikian catatan Liga Inggris.

Chelsea memaksakan hasil imbang 2-2 setelah pada menit ke-83 Alex Disasi membobol gawang Brentford.

Tambahan satu poin  membuat Chelsea tak beranjak dari peringkat 11 klasemen Liga Inggris dengan 36 poin dari 26 laga, sedangkan Brentford menempati posisi 15 dengan 26 poin dari 27 pertandingan.

Chelsea mendominasi  pertandingan dengan 69 persen penguasaan bola dan melepaskan total 17 tendangan yang enam di antaranya tepat sasaran.

Skuad asuhan Mauricio Pochettino baru bisa mencetak gol pada menit 35 melalui sundulan Nicholas Jackson memanfaatkan umpan Malo Gusto.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris pekan ke-27: tersajinya Derby Manchester

Chelsea tetap mendominasi laga, namun hingga babak pertama usai skor 1-0 untuk tim tamu bertahan.

Pada babak kedua, Brentford mengambil inisiatif menyerang hingga sukses menyamakan kedudukan pada menit 50 lewat gol Mads Roerslev.

Roerslev bereaksi cepat memanfaatkan kemelut di kotak terlarang Chelsea dan membuat skor berubah 1-1.

Brentford membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit 69 setelah tendangan akrobatik Yoane Wissa membobol gawang Chelsea yang dijaga Djordje Petrovic.

The Blues berupaya mencari gol penyeimbang dan baru hadir tujuh menit sebelum waktu normal selesai lewat gol yang dicetak Alex Disasi yang memanfaatkan umpan Cole Palmer. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan selesai.

Selanjutnya Senin pekan depan Chelsea akan menghadapi Newcastle, sementara Brentford dijamu Arsenal dua hari sebelumnya.

Baca juga: Onana yakin mulai bersinar di Manchester United

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

duniaslot777

Rihanna lakukan konser penuh pertama di acara pernikahan di India******

Jakarta (ANTARA) - Rihanna kembali tampil di panggung pre-weddingAnant Ambani dan Radhika Merchant di Jamnagar, India, pada Jumat (1/3).

Penyanyi ini tampil di pesta mewah yang merupakan bagian dari perayaan calon pengantin baru, yang akan secara resmi menikah pada 12 Juli di Mumbai.

Daftar tamu yang berjumlah hampir 1.200 orang termasuk Rihanna serta Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Picha, Ivanka Trump dan selebriti Bollywood Shah Rukh Khan.

Baca juga: Rihanna jadi pengisi suara "The Smurfs Movie" yang tayang 2025 nanti

Melansir Billboard pada Sabtu (2/3), dikabarkan ada 19 lagu di set list Jumat malam.

Ia membawakan “Bitch Better Have My Money,” “Work,” “Umbrella,” “Stay,” “All of the Lights,” “We Found Love,” “Diamonds” dan lainnya.

“Pertunjukannya adalah yang terbaik,” kata Rihanna di depan kamera pasca konser, sambil didekati oleh paparazzi.

Meskipun Rihanna tampil untuk pertunjukan paruh waktu Super Bowl dan Oscar tahun lalu, dia belum melakukan konser penuh sejak Anti World Tour pada tahun 2016.

“Saya belum pernah melakukan pertunjukan nyata dalam delapan tahun,” tambahnya.

Baca juga: Rihanna rilis lagu "Lift Me Up"

Ambani adalah putra multi-miliarder Mukesh Ambani, ketua dan direktur pelaksana Reliance Industries, dan Nita Ambani, pendiri Reliance Foundation. Sedangkan Merchant adalah putri dari Viren Merchant, CEO Encore Healthcare Pvt. Ltd., dan pengusaha Shaila Merchant.

Dinasti Ambani terkenal dengan pesta pernikahan yang mewah. Ketika putri Mukesh, Isha, menikah pada tahun 2018, Beyoncé tampil di upacara tersebut, dan ketika putra tertua raksasa bisnis tersebut, Akash, menikah pada tahun 2019, Chris Martin dari Coldplay dan Chainsmokers diundang tampil.

Baca juga: Rihanna dinobatkan jadi wanita muda terkaya di Amerika Serikat

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Hatiku beracun

cara ngeridit hp di lazada

Layanan SIM keliling Polda Metro ada di dua tempat******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada Minggu membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di dua tempat.

Melalui akun media sosial @TMCPpoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

Dua lokasi SIM Keliling hari ini, yaitu:

1. Jalan Raden Inten, Kalimalang samping MCD Duren Sawit, Jakarta Timur
2. Jalan Panjang, depan Bank BJB Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

Masyarakat yang akan mengakses layanan SIM Keliling membawa SIM lama dan KTP masing-masing disertakan fotokopi.

Saat di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi. Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Baca juga: Volkswagen Club Indonesia gelar keselamatan jalan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Bubar konser Ed Sheeran, jalan sekitar JIS sangat padat

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

Sebagai informasi, pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
Baca juga: Polisi imbau penonton konser Ed Sheeran gunakan transportasi umum

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

surga memancing

heylink.me slot bonus new member 100

Layanan SIM keliling Polda Metro ada di dua tempat******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada Minggu membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di dua tempat.

Melalui akun media sosial @TMCPpoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

Dua lokasi SIM Keliling hari ini, yaitu:

1. Jalan Raden Inten, Kalimalang samping MCD Duren Sawit, Jakarta Timur
2. Jalan Panjang, depan Bank BJB Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

Masyarakat yang akan mengakses layanan SIM Keliling membawa SIM lama dan KTP masing-masing disertakan fotokopi.

Saat di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi. Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Baca juga: Volkswagen Club Indonesia gelar keselamatan jalan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Bubar konser Ed Sheeran, jalan sekitar JIS sangat padat

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

Sebagai informasi, pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
Baca juga: Polisi imbau penonton konser Ed Sheeran gunakan transportasi umum

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Guizhi Tongjian

qqjoker

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Saya melakukan hiburan di dunia lain

bonus new member 100 di depan to kecil

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024