anda slot 807Jutaan kata 454334Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot resmi gacor》
Ahok pilih posisi jaksa agung atau menkeu jika ditawari jabatan******Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih posisi jaksa agung atau menteri keuangan jika ditawari untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
"Kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi jaksa agung dong, saya mah gak malu-malu," kata Ahok saat di acara "Ahok is Back" di Jakarta Selatan, Kamis.
Ahok menuturkan hal itu usai panelis sekaligus selebgram Young Lex bertanya seandainya Ahok menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Daripada memilih menjadi Ketua KPK, Ahok lebih tertarik menjadi jaksa agung yang nantinya akan membuat daftar rincian harta hingga pajak untuk orang yang ingin diajukan menjadi pejabat.
Baca juga: Ahok ungkap videonya dipotong soal ucapan Jokowi-Gibran tak bisa kerja
Baca juga: Ahok merasa pengalamannya "pas" usai mundur dari Pertamina
Selain jaksa agung, Ahok juga lebih memilih menjadi menteri keuangan (menkeu) sebagai posisi yang diinginkannya jika diberi kesempatan untuk menjabat di pemerintahan.
"Cuma dua lah, jaksa agung atau menteri keuangan lah, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya," ungkapnya.
Dengan demikian, dia menegaskan posisi tersebut hanya menjadi perandaian jika diberi kesempatan untuk memilih jabatan.
Dalam kesempatan itu, dia optimis pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu menjadi pemimpin di masa depan.
Ahok melalui unggahan di akun sosial medianya pada Jumat (2/2) mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya perempuan******Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Bali, mencatat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga saksi, seluruhnya perempuan.
Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni di Denpasar, Kamis (8/2), mengemukakan bahwa kehadiran perempuan sebagai petugas penyelenggara itu untuk menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Bali yang mensyaratkan minimal ada satu TPS perempuan di tiap kabupaten/kota.
"Khususnya di Denpasar, TPS perempuan sebenarnya sejak Pemilu 2014, yang awalnya dengan melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai anggota KPPS," ujar Sekar.
Pada Pemilu 2024, menurut dia, ada sedikit perbedaan karena tidak hanya petugas KPPS yang perempuan, tetapi pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga para saksi seluruhnya kaum hawa.
Meskipun KPU Provinsi Bali meminta agar ada satu percontohan TPS perempuan untuk setiap kabupaten/kota, pihaknya mengimbau agar minimal ada satu TPS perempuan hingga di tiap kecamatan di Denpasar.
"Ternyata respons dari PPS (panitia pemungutan suara) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) cukup antusias sehingga sekarang malah ada tujuh TPS semua petugasnya perempuan," kata Sekar.
Baca juga: Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca saat distribusi logistik
Baca juga: KPU Denpasar kembali uji coba pemungutan suara dengan fokus latih KPPS
Untuk sebaran tujuh lokasi TPS perempuan di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan, yakni TPS 1 Dangin Puri Kauh dan TPS 26 Peguyangan (Denpasar Utara), TPS 19 di Banjar Ratna Bhuwana Sumerta Kauh (Denpasar Timur).
Berikutnya di TPS 33 Banjar Kaja, Panjer (Denpasar Selatan), TPS 5 dan 7 Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja, dan TPS 20 Banjar Bhuana Kubu, Tegal Harus (Denpasar Barat).
"Menjadi KPPS ini merupakan cikal bakal partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan nantinya mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di jenjang yang lebih tinggi seperti menjadi PPS, PPK, bahkan anggota KPU," kata Sekar.
Apalagi, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada afirmasi terkait dengan perempuan, khususnya sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
Bahkan, ada aturan bagi peserta pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh peserta pemilu.
"Dalam mempersiapkan hal-hal seperti itulah, kami ingin melalui KPPS di TPS perempuan ini kesadaran berpolitik dari perempuan mulai terbuka," kata Sekar.
Ketika KPPS berinteraksi dengan saksi partai politik dan hal-hal politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2024, menurut dia, mereka menjadi lebih mengenal dan terbuka wawasannya mengenai politik.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:livedrawkamboja、cicil hp tanpa kartu kredit、index togel 2023
Terkait:usaha188 situs slot gacor online pulsa tanpa potongan、prediksi togel wap、fixbet88a、gudang petir slot、mantap slot online、koin303、bo togel bonus new member、pinjol 500rb、cara kredit tanpa kartu kredit、q11bet
bab terbaru:data sdy 2022(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《situs slot resmi gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pt adakamiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot resmi gacor》bab terbaru。