bo slot gampang maxwin

Pejuang mutlak

Teten Bentuk Tim Tuntaskan Kasus Pelecehan Seksual KemenkopUKM******

Menteri Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Teten Masduki membentuk tim independen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksualyang terjadi di kementerian tersebut.

Tim independen tersebut melibatkan tiga unsur, yakni KemenkopUKM yang diwakili Staf Khusus MenkopUKM bidang Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta aktivis perempuan Sri Nurherwati, Ririn Stefsani, dan Ratna Bataramunti.

"Tim Independen memiliki tugas utama mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan," jelas Teten, dikutip dari Antara,Rabu (26/10).

KemenkopUKM juga disebut siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan tim sehingga perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi.

"Karena KemenKopUKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan segera kami tindaklanjuti," jelas Teten.

Berdasarkan informasi KemenkopUKM terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi 2019 silam itu, keluarga korban (ND) telah membuka kembali kasus tersebut dengan melapor ke LBH APIK dan Ombudsman.

KemenkopUKM selanjutnya meminta keluarga korban melakukan praperadilan terhadap kasus yang sudah melalui proses SP3 atau penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian ini.

Sementara itu aktivis perempuan Ririn Stefsani menyampaikan tahapan hukum akan terus diupayakan sehingga para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan dalam pemenuhan hak-haknya.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan LPSK dan pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus. Sanksi yang ada saat ini belum memenuhi etik dan ini menjadi tugas tim untuk melengkapi dokumen dan berikan sanksi sesuai kejahatan pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris KemenkopUKM mengatakan kejadian pelecehan seksual bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019.

Setelah kegiatan hari pertama RDK selesai pada 5 Desember, korban beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung dan makan di salah satu restoran. Lalu mereka lanjut mencari hiburan malam dan kembali keesokan harinya ke hotel pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer. Keempatnya telah mendapatkan sanksi dari KemenkopUKM. MF dan NN langsung diputus kontrak kerjanya.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

IHSG Turun ke 7.048 usai 283 Saham Terkoreksi******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.048 pada Selasa (25/10) sore. Indeks saham melemah 4,66 poin atau minus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,59 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 283 terkoreksi, dan 173 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor energi di angka 1,26 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,02 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 0,41 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 0,05 persen.

Bursa saham Eropa juga menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,35 persen, indeks CAC 40 di Prancis tumbuh 0,27 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,15 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 naik 1,19 persen, indeks NYSE menguat 0,58 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,86 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Harga Kedelai Global Rp218 Ribu per Gantang, di Kudus Rp13.900 per Kg******

Harga rata-rata kedelaiglobal dipatok US (setara Rp218 ribu) per bushell atau gantang dalam tiga pekan terakhir di Oktober 2022, berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT) via Trading Economics.

Kenaikan harga kedelai global juga menular hingga Kudus, Jawa Tengah, yang saat ini tercatat Rp13.900 per kilogram (kg). Ironisnya, di tengah kenaikan harga, pasokannya pun menipis.

"Pada akhir September 2022, harga komoditas impor mencapai Rp13.700/kg, kemudian pada 20 Oktober 2022 naik menjadi Rp13.800/kg dan hari ini (25/10) naik lagi menjadi Rp13.900/kg," kata Manajer Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus Amar Ma'ruf, mengutip Antara, Selasa (25/10).

"Dua bulan ke belakang harganya masih di kisaran Rp13 ribu per kg, kini sudah sejak dua pekan ke belakang jadi Rp14 ribu per kg," tutur administrasi penjualan di Toko Kacang Kedelai Alam Sari Rika Nur Akomah, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (25/10).

Kendati demikian, perajin tahu dan tempe tetap membeli komoditas impor tersebut meski harganya cukup tinggi. Hal ini dikarenakan aktivitas produksi masih terus berlangsung.

Namun, Amar Ma'ruf menyebut banyak yang mengurangi pembelian kedelai, sehingga permintaan saat ini turun hingga 20 persen. Sebelumnya, ia menyebut jumlah transaksi penjualan per hari bisa mencapai sekitar 20 ton kedelai.

Di lain sisi, stok kedelai impor saat ini hanya tersisa 25 ton di gudang. Stok tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Rabu (26/10).

Oleh karena itu, pihak Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus sudah mengajukan permintaan tambahan stok kedelai impor dari distributor di Semarang hingga 100 ton.

"Mudah-mudahan tidak ada permasalahan dengan stok kedelai impor, karena produsen tahu dan tempe juga sangat bergantung dengan kedelai impor. Sedangkan kedelai lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar," harapnya.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal ini agar pasokannya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Sistem roh bela diri yang mistis

PM Inggris Rishi Sunak Menantu Taipan India, Narayana Murthy******

Rishi Sunak menjadi perbincangan setelah terpilih jadi Perdana Menteri (PM) Inggris, menggantikan Liz Truss. Ia menjadi PM Inggris pertama keturunan Indiadan beragama Hindu.

Tetapi, tak cuma Rishi Sunak yang jadi sorotan. Keluarga Sunak pun tak luput dari sorotan, beserta sang mertua, yakni NR Narayana Murthy yang dijuluki 'Bill Gates' India.

Sunak menikah dengan Akshata Murthy, putri Narayana dan saat ini telah dikaruniai dengan dua anak dari pernikahannya pada 2009 lalu.

Ia adalah pebisnis asal India. Namanya tenar di kalangan pebisnis sebagai pendiri perusahaan teknologi raksasa Infosys.

Perusahaan berdiri pada 1981 dan bernilai US miliar. Perusahaan itu dianggap mengubah India menjadi 'dapur kantor dunia'. Namun, Murthy mengundurkan diri sebagai pemimpin pada 2012 lalu.

Mengutip Forbes, Selasa (25/10), total kekayaan Murthy saat ini mencapai US,5 miliar atawa setara Rp70,2 triliun (kurs Rp15.618 per dolar AS). Ia menempati posisi ke-554 orang terkaya di dunia dan posisi ke-41 di India.

Mengutip dari berbagai sumber, Murthy lahir di Karnataka, India, pada 20 Agustus 1946. Ia memperoleh gelar sarjana teknik elektro dari Universitas Mysore pada 1967 dan gelar master teknologi dari Institut Teknologi India, Kanpur, pada 1969.

Murthy sempat mengerjakan berbagai proyek di Paris selama 1970-an, termasuk operasi untuk penanganan kargo udara di Bandara Charles de Gaulle.

Ia kemudian memutuskan kembali ke India dan bekerja di perusahaan sistem komputer, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk meluncurkan perusahaannya sendiri pada 1981, yakni Infosys.

Pada 2014, Murthy menduduki peringkat ke-13 di antara 25 pemimpin bisnis global versi CNBC dan terdaftar dalam jajaran '12 wirausahawan terhebat di zaman kita' oleh Fortune pada 2012.

Ia juga telah menerima Legion d'honneur dari Prancis, CBE dari Inggris, dan Padma Vibhushan dari india.

Murthy juga masuk dalam daftar 10 besar Financial Times 'Pelopor bisnis dalam teknologi' oleh Financial Times yang diterbitkan pada Maret 2015.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

Holding BUMN Pangan Bantu Bulog Serap Hasil Panen Petani******

Pemerintah menambah kewenangan BUMNHolding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokokdari petani maupun peternak dalam negeri.

Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," imbuhnya.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Dalam PP 125/2022 ini, 11 bahan pokok tersebut akan diserap oleh Bulog dan ID Food berdasarkan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HPP) yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, HPP ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

"Jadi sekarang tugas penetapan HPP didelegasikan ke kami, sebelumnya di aturan lama ada di Kementerian Perdagangan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]