wd 138 slot

Angin adalah riak dedaunan

Meski Mudik Lancar, Menhub Minta Menteri PUPR Tambah Jalur Tol Cipali******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenyebut ada tiga masalah mudik Lebaran 2023yang perlu dievaluasi dan diperbaiki pada tahun depan. Salah satunya adalah kapasitas Jalan Tol Cikopo-Palimanan.

Ia mengklaim meski mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar, catatan tersebut tetap harus menjadi perhatian demi kenyamanan pemudik di tahun-tahun mendatang.

"Ada beberapa catatan yang harus dievaluasi agar mudik yang akan datang lebih baik. Tentu kami meningkatkan keamanan dan prasarana lebih baik," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (2/5).

Maklum, saat ini dengan dua jalur, di Tol Cipali hanya bisa dilakukan one waysaja saat terjadi kepadatan.

"Idealnya Cipali dari KM 72 sampai Kalikangkung itu tiga jalur, 4 jalur bahkan. Jadi tidak ada one way," ucap Budi.

Kedua, ia juga mengimbau PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dapat menambah armada kapal dengan yang lebih cepat dan besar. Dengan begitu, kapasitas muatnya juga meningkat.

Pada tahun ini, ASDP sendiri menyediakan 65 unit kapal Roro di Bakauheni Lampung Selatan, Lampung. Kapal itu beroperasi di jalur lintasan penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak.

Sementara, di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali ASDP menyiapkan 49 unit armada kapal.

Ketiga,Budi juga memberi catatan agar maskapai penerbangan dapat menambah kapasitas pesawat saat mudik.

"Dan di aviasi harus ada penambahan kapasitas," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Archon misterius

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Daftar Pekerjaan yang Bertahan dan Hilang Gegara Kecerdasan Buatan******

Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) memperkirakan jutaan pekerja akan kehilangan mata pencaharian akibat kemajuan teknologi dengan munculnya kecerdasan buatan(AI) sampai ChatGPT.

Berdasarkan hasil survei dalam laporan terbaru WEF bertajuk 'Future of Jobs 2023' yang dikutip pada Kamis (4/5), setidaknya 83 juta pekerjaan akan hilang dalam lima tahun ke depan dan berdampak pada jutaan tenaga kerja.

Kendati, kemajuan teknologi juga membuka lapangan usaha baru lainnya.

"Secara keseluruhan, analisis kami menunjukkan bahwa 69 juta pekerjaan akan tercipta dan 83 juta pekerjaan akan hilang yang bisa menyebabkan kontraksi di pasar tenaga kerja global," ujar Direktur Pelaksana WEF Saadia Zahidi dalam laporan tersebut.

Berikut daftar pekerjaan yang akan tumbuh paling banyak dan turun paling besar dalam lima tahun ke depan versi laporan WEF 2023:

Jenis Pekerjaan dengan Pertumbuhan Terbesar

- Operator peralatan pertanian
- Pengemudi truk dan bus berat
- Guru pendidikan kejuruan
- Mekanik dan tukang reparasi mesin
- Profesional pengembangan bisnis
- Arsitek kerangka bangunan dan pekerja perdagangan terkait
- Guru pendidikan tinggi di Universitas
- Insinyur elektro teknologi
- Pekerja logam lembaran dan struktural, pembuat cetakan dan tukang las
- Guru pendidikan khusus
- Pengemudi truk ringan atau jasa pengiriman
- Spesialis transformasi digital
- Kuli bangunan
- Spesialis keberlanjutan
- Spesialis pemasaran dan strategi digital

Jenis Pekerjaan yang Perlahan Hilang

- Resepsionis
- Sekretaris
- Staf akuntansi, pembukuan dan penggajian
- Mekanik perakitan pabrik
- Teller bank dan pegawai terkait
- Pedagang
- Telemarketer
- Penjaga gedung dan pembantu rumah tangga (PRT)
- Layanan bisnis dan manajer administrasi
- Kasir dan petugas tiket
- Panitera pencatatan dan penyimpanan bahan
- Petugas layanan pos
- Penjaga keamanan
- Layanan informasi pelanggan
- Sales dari pintu ke pintu
- Vendor dan pekerja terkait

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Erick Thohir Buka Alasan Angkat Buwas Jadi Bos Bulog Lagi: Ada El Nino******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan penunjukan kembali Budi Waseso atau Buwas, sebagai direktur utama (dirut) Perum Bulog. Kepemimpinan Buwas masih dibutuhkan melihat kondisi dan situasi saat ini, misalnya menghadapi ancaman El Nino.

Menurutnya, program-program yang dibuat Buwas semuanya berjalan baik.

"Kami lihat kondisi dan situasi yang tak menentu, seperti El Nino. Ini artinya kita harus waspada terhadap situasi pangan Indonesia. Kami lihat yang dilakukan Buwas sudah berjalan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

Ia mengangkat Buwas kembali menjadi dirut Bulog melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-91/MBU/04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota direksi Perum Bulog, yang ditetapkan pada 27 April.

Artinya, oni merupakan periode kedua Buwas memimpin BUMN pangan tersebut. Kabar tersebut kemudian diumumkan melalui akun Instagram Bulog pada Sabtu (29/4).

"Segenap Keluarga Besar Perum BULOG mengucapkan selamat kepada Bapak Budi Waseso yang telah diangkat kembali menjadi Direktur Utama Perum Bulog sesuai Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog," tulis akun Instagram @perum.bulog.

Buwas diangkat pertama kali menjadi dirut Bulog pada 2018 lalu, menggantikan Djarot Kusumayakti.

Ia sebenarnya memiiki latar belakang kepolisian. Pria 63 tahun ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada 2015. Kemudian sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2015 hingga 2018.

Buwas sebelumnya sempat diisukan akan diangkat menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat itu, Buwas mengatakan lebih memilih fokus menjalankan tugasnya di Bulog. Kendati demikian, ia menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Februari lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

El Nino dan Alarm Krisis Pangan yang Menyalak******

Pemerintah tengah was-was menghadapi El Nino pada medio tahun ini. Fenomena alam itu diklaim berpotensi membuat Indonesia kekeringan hingga didera inflasi pangan.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ancaman El Nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Maklum, ia tak mau kecolongan seperti 2015 lalu, di mana Indonesia diterjang El Nino dan dilanda kekeringan luas hingga kebakaran hutan di beberapa daerah RI. Terlebih, ia sudah mengantongi prediksi waktu terjadinya El Nino, yakni pada Agustus 2023 mendatang.

"Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino," imbuh Luhut.

Luhut lantas mengutip data World Food Programme yang menyebut tiga dari lima rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan. Selain itu, satu dari lima rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan imbas bencana kekeringan.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan El Nino memang akan terjadi pada tahun ini dan harus diwaspadai. Namun, pemerintah dan masyarakat pun tidak perlu takut berlebihan.

Menurutnya, walaupun El Nino menyebabkan peningkatan suhu udara dan terjadi penurunan curah hujan, namun tak berarti tidak ada hujan.

Hermanto menilai curah hujan masih tetap ada terutama di berbagai daerah, bahkan bisa jadi Indonesia mengalami 'kemarau basah'. Oleh karena itu, ia mengatakan petani masih bisa bercocok tanam.

"Sehingga padi dan tanaman pangan lainnya tetap bisa ditanam. Kuncinya adalah mengetahui daerah-daerah yang tetap bisa ditanami tersebut dan memastikan produksi pangan masih mencukupi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

Pun Hermanto memastikan El Nino tahun ini tidak akan separah pada 2015 silam. Saat itu, tak sedikit lahan pertanian yang mengalami gagal panen alis puso.

Kementerian Pertanian mencatat luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan dari 2009-2019. Berdasarkan data itu, ada 33.188 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen pada 2009.

Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga tercatat mengalami penurunan drastis menjadi 4.442 hektare pada 2013.

Namun, pada 2015, jumlah lahan pertanian yang mengalami puso meroket hingga 244.861 hektare akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan di banyak tempat.

"Tidak akan separah 2015. Ada beberapa perkiraan bahwa tahun ini walau El Nino, namun tetap ada hujan," tegas Hermanto.

Kendati demikian, tidak ada salahnya pemerintah untuk waspada. Ia pun memaparkan beberapa upaya yang bisa diambil agar El Nino tidak terlalu menyebabkan kekeringan lahan pertanian yang berimbas pada produksi.

Pertama, pemantauan dan peramalan cuaca dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat mengantisipasi dampaknya terhadap penanaman/budidaya tanaman pangan.

Kedua, memastikan dilakukannya penanaman padi di daerah-daerah yang ketersediaan airnya memadai. Ketiga,memastikan terkendalinya tanaman tersebut dari serangan hama.

Keempat,memastikan gabah hasil panen diolah dan disimpan secara optimal. Di samping itu, beras dapat didistribusikan secara baik ke seluruh Indonesia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Optimalkan Infrastruktur dan KUR

Kekuatan Yongle

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]