video slot 5000

Menantikan kedatangan Anda kembali

Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya******

Pengguna Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah bisa dapat diskon dobel kalau belanja di Transmart hari ini, Minggu (1/10).

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale, yang sayang banget buat dilewatkan!

Lihat Juga : Buruan Gercep ke Transmart Full Day Sale, Selagi Masih Ada Waktu

Diskonnya pun berlaku untuk aneka produk, mulai dari buah-buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Makanya, jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, diskonnya cuma berlaku satu hari aja, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Langsung aja serbu diskonnya sekarang juga, segera ke gerai Transmart terdekat dan belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Profil Proyek Rempang Eco******

Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapat penolakan sejumlah warga setempat. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9).

Rencana pengembangan Rempang Eco-City mencuat pada 2004. Saat itu, pemerintah, melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, menggandeng PT Makmur Elok Graha menandatangani perjanjian kerja sama.

Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Pada Juli lalu, Xinyi International International Investment Limited dan PT Makmur Elok Graha telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Agreement) terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.

Kendati demikian, sejumlah warga terdampak harus direlokasi demi pengembangan proyek Rempang Eco-City. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengungkapkan pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.

Pemerintah juga memberikan keringanan lainnya berupa bebas biaya uang wajib tahunan (UWT )selama 30 tahun, gratis pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 5 tahun, BPHTB, dan SHGB.

"Lokasinya berada di tepi laut. Sehingga memudahkan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan untuk melaksanakan aktivitas. Dengan momentum pembangunan ini, saya berharap nasib masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik," ujar Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9) lalu.

Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.

Bagi masyarakat yang memiliki tinggal di ditempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Bahlil Bersiap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Kementerian Investasi/BKPM pimpinan Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan izin usaha PT Indobuildco diproses dalam online single submission (OSS) di bawah komando Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Tina menyebut reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan tersebut. Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," sambung Tina.

Ia menegaskan ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini adalah HGB atas Hotel Sultan. Menurutnya, HGB yang bermasalah itu berdampak pada perizinan Pontjo Sutowo mengelola hotel tersebut.

Pengelolaan Hotel Sultan belakangan ini memang tengah diperebutkan oleh negara dengan Pontjo Sutowo. Kabar terakhir, negara yang diwakili PPKGBK sudah memasang spanduk khusus pada Rabu (4/10) di Hotel Sultan.

Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Pontjo Sutowo tapi masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut HGB PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status hukum tanah Hotel Sultan tersebut sudah inkrah milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva untuk menanggapi rencana pencabutan izin ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Kemendag Bantah Larangan TikTok Shop Dorongan dari E******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah larangan social commerceseperti TikTok Shop bertransaksi jual-beli didorong oleh kepentingan e-commerce seperti Shopee.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan e-commerce juga harus mematuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, khususnya larangan penjualan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta untuk produk cross broder.

Isy menambahkan Permendag 31 Tahun 2023 tidak khusus mengatur satu platform.

"Ini mengatur bukan untuk salah satu platform tapi untuk semuanya," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan social commerce hanya bisa untuk promosi. Apabila ada aplikasi media sosial yang ingin berjualan dan bertransaksi harus membuat aplikasi e-commerce terpisah sesuai ketentuan. Hal ini agar data dari aplikasi medsos tidak disalahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Artinya, layanan TikTok Shop tidak bisa beroperasi untuk bertransaksi selama pengelola tidak memiliki entitas e-commerce terpisah.

Aturan ini diterbitkan lantaran fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]