erek erek jatuh dari motor

Jingfangnian

doraplay88 slot

Niat Saudi dirikan paviliun dekat makam Napoleon picu kehebohan******

Jakarta (ANTARA) - Arab Saudi sedang berunding untuk membangun paviliun nasional selama Olimpiade Paris di kompleks Invalides yang di dalamnya terdapat makam Napoleon, kata Kementerian Pertahanan Prancis pada Kamis. Rencana ini dikritik sejumlah anggota parlemen Prancis.

“Ada diskusi yang sedang berlangsung atas permintaan Saudi,” kata Kementerian Pertahanan yang menjadi pemilik gedung dan pekarangan The Invalides.

“Ada persyaratan ketat yang belum dipenuhi oleh pihak Saudi,” tambah Kementerian Pertahanan Prancis.

Banyak negara mendirikan paviliun sementara selama Olimpiade 2024 untuk promosi nasional serta ruang penggemar dan acara-acara resmi.

Anggota parlemen berhaluan kanan Nathalie Serre mengangkat masalah ini di parlemen pada Rabu.

Dia menyebut Invalides sebagai “harta arsitektur, penuh simbolisme dan sejarah negara kita”. Dia mengingatkan bahwa bangunan tersebut juga berisi rumah sakit militer.

“Arab Saudi membawa masalah khusus karena catatan hak asasi manusianya, tapi meskipun desa tersebut berada di Denmark atau Kanada, masalah sama bakal terjadi,” kata dia kepada AFP pada Kamis waktu setempat.

“Ada hal yang tak boleh dijual atau demi menghasilkan uang, dan menurut saya Invalides adalah salah satunya.”

Baca juga: Kampung atlet Olimpiade Paris diresmikan lebih awal

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa setiap dana yang terkumpul dari proyek ini akan disalurkan ke museum tentara dan rumah sakit di dalam Invalides yang kubah emasnya merupakan salah satu fitur paling menarik dalam cakrawala Paris.

Jenazah Napoleon dimakamkan di sana pada 1861, empat puluh tahun setelah kematiannya di pulau terpencil Saint Helena di tengah samudera Atlantik.

Monumen tersebut memang sudah dijadikan tempat kegiatan peragaan busana, namun Serre mengatakan berbeda jika disewakan ke pihak asing.

Menteri Urusan Veteran Patricia Miralles menandaskan segalanya masih belum pasti sehingga tidak ada yang harus dilakukan.

Olimpiade Paris diadakan pada 26 Juli-11 Agustus, yang kemudian diikuti Paralimpiade pada 28 Agustus-8 September.

Baca juga: Prancis Alami Lonjakan Permintaan Perjalanan Menjelang Olimpiade Musim Panas 2024-Terbanyak dari Amerika
Baca juga: Empat atlet surfing Indonesia berburu tiket Olimpiade di Puerto Rico

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

bonus member 100

PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara******

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri bahan bangunan dengan potensi-potensi risiko yang ada, SIG menempatkan faktor ESG sebagai landasan operasional

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menempati peringkat ESG Rating terbaik pertama kategori construction materialsdi Asia Tenggara, melalui capaian predikat Medium Risk dengan skor 22,9. Capaian tersebut diperoleh dalam penilaian kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola atau Environmental, Social, Governance (ESG) Rating yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional, Sustainalytics. "Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri bahan bangunan dengan potensi-potensi risiko yang ada, SIG menempatkan faktor ESG sebagai landasan operasional kami,” kata Direktur Utama SIG Donny Arsal di Jakarta, Jumat.

Predikat Medium Risk dari Sustainalytics yang diraih SIG menandakan implementasi ESG dalam operasi bisnis SIG berjalan dengan baik sehingga dinilai memiliki kemampuan bahkan mencapai peningkatan dalam pengelolaan risiko. SIG juga memperkuat komitmen untuk peningkatan kinerja keberlanjutan dengan menetapkan Sustainability Road Map 2030 dan pembentukan Sustainability Committee.

Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif

Baca juga: SIG: Transformasi berbasis teknologi jadi keunggulan perusahaan

SIG Sustainability Road Map 2030 menjadi panduan bagi seluruh entitas usaha SIG, yang berisi strategi, target dan inisiatif perusahaan dalam mencapai keberlanjutan. Peta jalan tersebut menjadi panduan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam keseluruhan strategi bisnis perusahaan.
 SIG berkomitmen untuk terus menjalankan praktik bisnis terbaik berbasis ESG guna meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko, sekaligus optimalisasi setiap potensi yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. "SIG bangga menjadi yang terbaik dalam implementasi ESG di Asia Tenggara untuk kategori perusahaan 'construction materials'," ujar Donny. ESG Rating yang dilakukan oleh Sustainalytics menjadi rujukan bagi para investor terhadap kinerja keberlanjutan emiten atau public listed companies pada aspek ESG. Penilaian dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko serta dampak yang ditimbulkan dari operasi bisnis terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola. Sustainalytics membagi penilaian ESG Rating ke dalam 5 kategori, meliputi Negligible Risk 0-10, Low Risk 10 - 20, Medium Risk 20-30, High Risk 30-40 dan Severe Risk lebih dari 40.

Baca juga: SIG bantu pemasaran produk UMKM yang jalankan prinsip keberlanjutan

Baca juga: SIG gencarkan penggunaan EBT pabrik di Tuban 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bintang besar yang paling mempesona

pinjaman untuk mahasiswa

Meiska Adinda ikut isi soundtrack film asal Malaysia Malang Si Puteri******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi muda asal Bali, Meiska Adinda, secara resmi akan ikut mengisi original soundtrack(ost) sebuah film buatan Malaysia yang berjudul Malang Si Puteri melalui lagu Dursila.

“Aku merasa lagu ini sangat berat secara emosi dan penuh dengan makna sehingga, sebagai penyanyi, aku harus sangat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh lagunya. Untunglah, dengan bantuan dan dukungan dari pelatih vokal Barsena Bestandhi, aku berhasil menghadapi tantangan tersebut,” kata Meiska dalam keterangan resmi Sony Music Entertainment Indonesia di Jakarta, Jumat.

Meiska menuturkan lagu Dursila menceritakan tentang seseorang yang lelah saat berada dalam hubungan yang tidak berjalan dengan lancar. Lewat lagu itu ia dituntut untuk merasakan rasa sakit dan penderitaan seseorang dalam kondisi tersebut.

Lagunya yang powerfuldan sanggup membuat pendengarnya hanyut ke dalam kisah yang dipaparkan dalam lagu diharapkannya bisa menjadi penenang serta memberikan pembelajaran dan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hubungan.

Baca juga: "Hilang Tanpa Bilang" tandai debut Meiska Adinda

Baca juga: "Perjalanan Pertama", film kolaborasi Indonesia dan Malaysia

Sementara lewat kolaborasinya bersama Adrianna Cinta selaku penulis lagu dan komposer asal Malaysia bernama Farouk Norman, Meiska berharap dapat menjadi peluang untuk lebih melebarkan karirnya sebagai penyanyi, tidak hanya di Indonesia atau Malaysia tapi juga hingga ke peta musik internasional.

“Aku sangat bersyukur atas kesempatan yang sudah diberikan ini dan juga sangat berterima kasih kepada para pendengarku di Malaysia yang sudah memberikan semangat dan dukungan terhadap karya-karyaku. Semoga Dursila bisa menghibur dan juga menginspirasi para pencinta musik yang ada di Malaysia,” katanya.

Menanggapi perasaan Meiska, Komposer Malaysia Farouk Norman menyatakan terkesan dan merasa senang bisa mendapat kesempatan bekerja sama dengan penyanyi yang telah meraih Platinum Award untuk singleperdananya Hilang Tanpa Bilang tahun 2023 lalu.

“Berkolaborasi dengan Meiska membuat saya teringat dengan penyanyi lain yang pernah bekerja sama sebelumnya, seperti Judika, Jaz Hayat, dan masih banyak lagi. Meiska memiliki suara yang unik dan indah saat kita mendengarnya. Karena itu, meminta Meiska menyanyikan Dursila adalah pilihan yang tepat,” ujarnya.

Baca juga: "Wira", film kolaborasi Malaysia-Indonesia penuh aksi mendebarkan
 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

qs win777 slot

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Akademi Tertinggi

demo slot lucky 777

47 warga Rawa Terate mengungsi akibat banjir******

Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sebanyak 47 warga Kelurahan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur mengungsi akibat terdampak banjir yang dipengaruhi curah hujan tinggi.

"Sebanyak 47 jiwa itu mengungsi di tenda BPBD tepatnya halaman PT United Tractors," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait hal itu, jelas Isnawa, BPBD DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan logistik berupa air mineral empat dus, biskuit 12 kaleng, selimut 20 lembar, mukena 10 buah, sarung lima buah, paket sandang sebanyak 20 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 11 paket, terpal lima buah, matras 20 buah, sabun 20 batang, dan barang-barang lainnya.

Isnawa menuturkan berdasarkan hasil pemantauan pada Jumat pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami penurunan dari tujuh menjadi enam ruas jalan dan empat RT atau 0.013 persen dari 30.772 RT yang terendam banjir.

Empat RT yang terendam banjir yakni satu di Semper Barat, Jakarta Utara dengan ketinggian 45 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Kemudian, tiga RT di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Adapun enam jalan tergenang yakni Jalan Manyar, Tegal Alur (Jakarta Barat) dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kelapa Hibrida, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, Jalan Cakung Cilincing Raya, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 30 cm.

Lalu, Pasar Sukapura, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 15 cm, Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Belibis, Semper Barat (Jakarta Utara) dengan ketinggian 45 cm.

"Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT di Tegal Alur dan dua RT di Rawa Terate," tambahnya.

Adapun jalan tergenang yang sudah surut yakni Jalan Raya Prepedan, Kamal (Jakarta Barat), Jalan Komplek Green Garden (Duta Buah), Kedoya Utara (Jakarta Barat), Jalan Kamal Raya, Tegal Alur (Jakarta Barat), Jalan Muhajar, Sukabumi Utara, (Jakarta Barat) serta Jalan Percetakan Negara II, Johar Baru (Jakarta Pusat).

Jalan Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Cempaka Putih Barat (Jakarta Pusat), Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru (Jakarta Pusat), Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Timur (Jakarta Pusat), Depan Ruko ITC Cempaka Mas Letjen Suprapto, Sumur Batu (Jakarta Pusat), Jalan Rawamangun Selatan, Pisangan Timur (Jakarta Timur).

Jalan Pemuda (Arion Mall), Rawamangun (Jakarta Timur), Jalan Jendral Ahmad Yani, Kayu Putih, (Jakarta Timur), Jalan Cempaka Putih Timur 11, Kayu Putih (Jakarta Timur), Jalan Cipinang Baru, Cipinang, (Jakarta Timur), dan Jalan Yos Sudarso, Sunter Jaya (Jakarta Utara).

Jalan Danau Indah Raya, Sunter Jaya (Jakarta Utara), Jalan Raya MOI, Kelapa Gading Barat, (Jakarta Utara), Jalan Raya Gading Kirana (Depan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading), Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Gaya Motor II, Sungai Bambu (Jakarta Utara), dan Jalan Raya Cilincing Depan (NPCT 1), Kali Baru (Jakarta Utara).

Jalan Tanah Merdeka, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 1, Kali Baru, (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 4, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Agung Karya (Depan PT Dunex), Sungai Bambu, Jakarta Utara, dan Jalan Pegangsaan 2, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.

Jalan Taman ST, Tanjung Priok (Jakarta Utara), Jalan Pelepah Elok, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara (Jakarta Utara), Gang 8 Blok R Rw. 07, Kel. Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Syech Nawawi Al Bantani Depan Halte Kebon Baru, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Raya Cipinang (Titik Kenal RS Persahabatan), Cipinang (Jakarta Timur), Jalan Krama Yudha, Rawa Terate (Jakarta Timur), Jalan Mindi, Lagoa, (Jakarta Utara), Jalan RE. Martadinata, Tanjung Priok (Jakarta Utara), dan Jalan Gading Putih Raya Utara, Kel. Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara).

Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Beulevard Raya (Depan MKG), Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), Jalan Boulevard Raya, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara), Jalan Biru Laut, Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), dan Depan Rusunawa RT019/RW04, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Gereja Tugu RW06 (samping PLN), Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Cacing Depan PT Justus, Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Sungai Brantas Raya, Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Mangga, Tugu Utara (Jakarta Utara).
Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta
Baca juga: Banjir juga landa kawasan perkantoran di Jalan Pangeran Tubagus Angke

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

slot terpercaya 2023

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024