slot deposit dana 1k 201Jutaan kata 639548Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor maxwin hari ini》
Sri Mulyani Singgung Investasi Tak Hanya Lihat Cuan, Tapi Kedekatan******
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan penanaman investasi tak lagi hanya melihat keuntungan tapi juga kedekatan. Negara yang berteman dengan investor akan mendapat banyak proyek.
Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kondisi geopolitik global yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Misalnya, Amerika Serikat (AS) tak akan mau menanamkan investasi di negara yang berseberangan dengannya, seperti pendukung Rusia.
"Kalau kita bicara pembangunan dan perekonomian kita tak terlepas dari kondisi global. Kondisi global yang masih dipenuhi ketegangan geopolitik tentu makin menekan minat investasi. Investasi tidak lagi berdasarkan profitabilitas, namun juga terjadi fragmentasi berdasarkan teman atau tidak teman atau friendshoring," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).
Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung ancaman lain karena kondisi geopolitik adalah suku bunga tinggi yang menekan banyak negara dan menyebabkan terkereknya inflasi ke level tinggi.
"Suku bunga tinggi dalam jangka waktu panjang ini tentu akan menekan inflasi," jelasnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani melihat fragmentasi global lewat proteksionisme makin menekan kinerja manufaktur atau PMI di berbagai negara. Hal ini menyebabkan, 30 persen negara di dunia PMI nya masih di bawah level 50 atau kontraksi.
"Negara seperti di Eropa masih mengalami PMI yang kontraktif. Ini semua yang sebabkan GDP global 2024 masih akan lemah atau belum pulih dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Ma'ruf Amin Buka Suara soal Makan Siang Gratis Prabowo Pakai Dana BOS******
Wakil PresidenMa'ruf Aminbuka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk programmakan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Wacana penggunaan dana BOS usai simulasi makan gratis digelar di Tangerang, Banten, Kamis (29/2) lalu. Acara uji coba itu dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ma'ruf menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya akan menggunakan APBN 2025. Namun, penyusunan APBN 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Meskipun begitu, Ma'ruf memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk mengongkosi program tersebut.
Wacana penggunaan dana BOS, imbuh Ma'ruf, muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.
"Kata presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang atau ini atau itu, belum. Apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.
Lihat Juga :![]() |
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.
"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).
"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.
Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.
Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.
"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.
Sebelumnya, pada simulasi di Tangerang itu Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.
Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.
"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.
Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.
"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Label:mgmclub、situs slot terbaru dan terbaik、slot game slot
Terkait:rtp terpercaya、situs slot paling sering menang、12shio4、trik main olympus agar menang、cicilan tanpa kartu kredit tokopedia、bom29toto、slot paling gacor maxwin、web paling gacor、aplikasi kredivo、pinjol bayar bulanan bunga rendah
bab terbaru:place303(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.
Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.
Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.
Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.
Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.
"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.
"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.
Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.
"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menghentikan sementara operasional penerbangan komersial pada Hari Raya NyepiTahun Baru Saka 1946.
Penghentian tersebut dilakukan mulai Senin, 11 Maret 2024 pada pukul 06.00 WITA sampai Selasa, 12 Maret 2024 pada pukul 06.00 WITA.
General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan menyampaikan penghentian operasional sementara tersebut sudah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait.
Handy menerangkan hal ini merupakan wujud penghormatan perusahaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat Pulau Bali.
"Seperti di tahun-tahun sebelumnya, kami selalu laksanakan penghentian operasional bandara sementara pada saat Hari Raya Nyepi. Dapat kami sampaikan ini juga menjadi sebuah berkah bagi kami untuk mengistirahatkan semua fasilitas di bandara yang sangat sibuk pada hari-hari lainnya," ujarnya.
Handy juga memastikan, untuk kelancaran dan ketertiban peringatan Hari Raya Nyepi, pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder di lingkungan bandara seperti kepolisian daerah Provinsi Bali, Pangkalan TNI AU Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pemerintah Kabupaten Badung, Desa Adat, serta seluruh maskapai.
Kemudian, selama masa penghentian operasional Hari Raya Nyepi, penutupan bandara dikecualikan pada penerbangan yang bersifat darurat dan juga medical evacuation. Untuk penerbangan-penerbangan tersebut masih dapat dilayani bandara dengan persyaratan tertentu.
Pihak bandara menyiagakan 70 orang personel untuk bersiaga selama pelaksanaan Nyepi.
Handy melanjutkan, sepanjang 2024, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani rata-rata harian 55 ribu hingga 60 ribu penumpang domestik dan internasional serta 380 pergerakan pesawat per harinya.
"Untuk itu, demi kenyamanan dan keamanan kita semua, kami sampaikan kepada seluruh pengguna jasa untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan atau kedatangannya pada saat Hari Raya Nyepi," ujarnya.
Adapun penerbangan domestik terakhir yang berangkat sebelum penutupan Nyepi adalah Super Air Jet dengan nomor penerbangan SJV 745 tujuan Jakarta (CGK) pada Minggu, 10 Maret 2024 pukul 21.15 WITA. Kemudian, pesawat yang datang terakhir adalah Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan AWQ 184 dari Jakarta (CGK) pada Senin, 11 Maret pukul 00.20 WITA.
Sementara, untuk penerbangan internasional, pesawat berangkat terakhir adalah maskapai Cebu Pacific dengan nomor penerbangan CEB 282 tujuan Manila, Filipina pada Senin pukul 01.35 WITA dan untuk kedatangan terakhir adalah Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan AWQ 555 dari Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 01.30 WITA.
[Gambas:Video CNN]
Program angkutan umumdengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) akhirnya diresmikan operasinya diBekasi, Jawa Barat.
Peresmian Biskita Trans Bekasi itu dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Halte BTS Mall Sumarecon Bekasi, Kota Bekasi, Minggu (3/3).
Budi mengharapkan kehadiran Biskita Trans Bekasi dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi, karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya, yaitu LRT Jabodebek dan kereta rel listrik (KRL).
Saat ini, Biskita Trans Bekasi Patriot melayani satu koridor, yaitu Summarecon Bekasi-Vida Bantar Gebang via Revo Mall (Stasiun LRT Bekasi Barat). Ke depan, direncanakan terdapat total empat koridor Biskita Trans Bekasi Patriot.
"Pak Presiden menyatakan bahwa angkutan umum massal perkotaan adalah suatu keharusan. Kerugian karena tidak adanya atau tidak digunakannya angkutan massal itu ratusan triliun rupiah. Oleh karenanya, pemerintah menginisiasi MRT, LRT, kereta cepat sebagai pendukung BTS dan feeder yang harus dilakukan," ujar Budi.
Dia mengatakan peresmian Biskita Trans Bekasi Patriot menjadi salah satu stimulan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan melalui skema BTS. Skema tersebut, dilakukan dengan membeli layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan serta kesetaraan.
Bekasi merupakan kota ke-12 yang telah menerapkan layanan BTS. Kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS, yaitu Bogor, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, yakni Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Suharto, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad, Forkopimda Kota Bekasi serta para kepala Dinas Perhubungan.
Lihat Juga :![]() |
PT Pertamina (Persero) menunjukkan komitmennya dalam membangun bangsa. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Pertamina dalam meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di seluruh lini usahanya.
Bahkan, pada 2023 Pertamina Grup menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kontributor TKDN terbesar yang berkontribusi hingga 50 persen total TKDN BUMN.
Adapun TKDN BUMN 2023 mencapai sekitar Rp800 Triliun, sedangkan TKDN Pertamina Grup mampu mencapai Rp374 Triliun.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, capaian TKDN ini merupakan bukti nyata komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional.
"Jadi kontribusi Pertamina di dalam TKDN ini sangat besar. Ini merupakan komitmen Pertamina yang bukan hanya untuk mencapai target semata, tetapi kita betul-betul ingin menambah terus pelaku-pelaku industri dalam negeri untuk makin berkiprah mengisi kebutuhan barang dan jasa untuk industri energi khususnya," kata Nicke.
Menurut Nicke, komitmen Pertamina terhadap TKDN juga diwujudkan dengan membuat fungsi khusus terkait dengan TKDN. Mulai dari tahap perencanaan, monitoring hingga verifikasi.
Hingga saat ini, lanjut Nicke, Pertamina telah melaksanakan sebanyak 6.500 transaksi dengan total kontrak dengan senilai Rp374 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir di acara yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung sekaligus mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.
Luhut juga mengapresiasi Pertamina yang berkontribusi besar dalam mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.
"Saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten, dan untungnya makin banyak, dan makin efisien, dia (Pertamina) harus berani bersaing dengan yang lain," ungkap Luhut.
Luhut juga berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk terus menerapkan penggunaan produk dalam negeri terkait dengan aktivitas bisnisnya.
"Ayo kita lanjutkan success story. Saya berharap kita semua harus bangga jadi orang indonesia," jelasnya.
Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa dalam pelaksanaan business matching 2024, total komitmen penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp1.428,25 triliun.
Dengan rincian total komitmen Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp585,69 triliun dan total komitmen BUMN Rp842,56 triliun. Menurutnya, angka tersebut ini lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu Rp1.157 triliun.
Guna mendukung pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan langkah-langkah percepatan.
"Pemerintah melalui Kemenperin telah melakukan digitalisasi sertifikasi TKDN yang menjamin proses sertifikasi cepat, akurat, dan akuntabel," ujar Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan, bahwa setiap Rp400 triliun belanja barang dan jasa yang berasal dari Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,8 persen.
"Kami percaya, semua itu bisa membawa multiplier effect dan value added dan akan mengakselerasi program pendalaman dan penyebaran dan pemerataan sektor industri nasional," ucap Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pertamina akan melanjutkan komitmennya untuk terus meningkatkan nilai TKDN di seluruh lini bisnisnya sebagai upaya Pertamina dalam mendorong dan meningkatkan pergerakan ekonomi nasional.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
(inh)《slot gacor maxwin hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pengalaman pinjam uang di kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor maxwin hari ini》bab terbaru。