togel 279

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dankomisarisdalam perusahaan pelat merah di tahun politik. Yang ditunjuk pun tak jelas kompetensinya.

Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Erick dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3).

Mulanya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Utamanya, hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu beberapa waktu lalu.

"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.

Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.

"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.

Anggota Komisi VI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan hal serupa. Ia menilai Erick sudah mulai berubah karena kerap menempatkan sejumlah orang yang dianggap tidak jelas latar belakangnya di bangku komisaris BUMN.

"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," ujarnya.

"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," sambungnya.

Karenanya, ia berharap Erick sebagai menteri BUMN bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di perusahaan pelat merah. Sebab, menurutnya Erick harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN.

"Kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya ngurusin bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ikut komisaris ngawasin perusahaan besar," ujar Darmadi.

"Ini catat, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan. Sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik. Tapi konsisten saja, Pak," tegasnya.

Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Sebelum Siti Zahra masuk jajaran komisaris BUMN, suaminya, Arief Rosyid, sudah lebih dulu mencicipi jabatan bos perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.

Namun, suami dari Siti Zahra itu memutuskan resign demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun didapuk sebagai komandan untuk tim pemilih muda alias TKN Fanta. Sebelum menjadi timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Arief Rosyid tercatat sebagai Wakil Direktur TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

KSP Sebut Harga Beras Akan Sulit Turun Meski Harga Gabah Melandai******

Kantor Staf Presiden (KSP) mewaspadai harga berassulit turun karena biaya tenaga kerjayang naik.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengatakan biaya tenaga kerja merupakan komponen biaya tertinggi dalam produksi beras. Karenanya, harga beras diprediksi sulit turun meski saat ini harga gabah sudah mulai turun ke Rp7.000-Rp7.400 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp8.300 per kg.

"Biasanya kalau biaya kerja naik, ini (harga) susah turun sehingga kita harus waspadai sejak sekarang apakah nanti harga beras bisa turun seperti sebelumnya atau tidak seperti sebelumnya," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Edy mengatakan kenaikan harga beras juga terjadi karena adanya persaingan antara penggilingan kecil dengan besar. Perusahaan penggilingan besar seperti PT Wilmar, katanya, berani menawar dengan harga lebih tinggi, sehingga petani cenderung menjual ke mereka.

"Meskipun tetap ada yang menjual kepada penggilingan kecil," katanya.

Namun penggilingan kecil dan menengah terpaksa menaikkan harga beli agar bisa menyerap gabah dari petani. Kenaikan harga gabah ini yang kemudian memicu kenaikan harga beras.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan harga gabah kering panen (GKP) memang sudah melandai seiring adanya panen raya pada Maret-April. Namun harga beras medium dan premium masih stabil tinggi.

"Dalam hal ini, kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah perlu bersinergi untuk melakukan penyerapan gabah petani dengan harga wajar agar harga (beras) ke depan cepat turun," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Zhong Kui

Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Dibuka Hari Ini******

Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024 resmi dibuka hari ini, Sabtu (23/3). Pendaftarannya dibuka hingga 1 April 2024.

Dalam kesempatan ini, terdapat 110 perusahaan pelat merah yang menyediakan 688 lowongan dengan 1.830 posisi.

Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar mengatakan lowongan tersedia mulai dari level pendidikan SMA/sederajat hingga S2 dengan non pengalaman (fresh graduate) maupun yang berpengalaman.

"Dalam hal ini untuk pendidikan dibuka mulai dari untuk SMA/sederajat hingga S2, fresh graduate maupun yang berpengalaman," sambungnya.

Untuk batas usia, untuk SMA maksimal ditetapkan sampai 25 tahun dan diploma sampai 27 tahun. Sementara untuk S1 hingga 30 tahun dan S2 sampai 35 tahun.

Selain itu dibuka juga kesempatan untuk para disabilitas. FHCI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas guna menjaga agar proses rekrutmen ini berjalan efektif dan efisien.

"Khusus buat teman-teman disabilitas, mekanisme rekrutmennya dilakukan terpisah dari rekrutmen reguler, yang mana kami akan menyediakan environment yang nyaman buat teman-teman disabilitas," kata Alexandra lebih lanjut.

Dalam RBB tahun ini, terdapat beberapa tahapan seleksi, seperti tes kemampuan dasar, tes akhlak, hingga tes bahasa Inggris.

Selain itu, mulai tahun ini juga akan ada tes wawasan kebangsaan serta learning agility dan diakhiri dengan tes kemampuan bidang.

"Insya Allah hal ini dapat terlaksana dengan lancar dan diharapkan pengumuman di Juli 2024," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

KSP Sebut Harga Beras Akan Sulit Turun Meski Harga Gabah Melandai******

Kantor Staf Presiden (KSP) mewaspadai harga berassulit turun karena biaya tenaga kerjayang naik.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengatakan biaya tenaga kerja merupakan komponen biaya tertinggi dalam produksi beras. Karenanya, harga beras diprediksi sulit turun meski saat ini harga gabah sudah mulai turun ke Rp7.000-Rp7.400 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp8.300 per kg.

"Biasanya kalau biaya kerja naik, ini (harga) susah turun sehingga kita harus waspadai sejak sekarang apakah nanti harga beras bisa turun seperti sebelumnya atau tidak seperti sebelumnya," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Edy mengatakan kenaikan harga beras juga terjadi karena adanya persaingan antara penggilingan kecil dengan besar. Perusahaan penggilingan besar seperti PT Wilmar, katanya, berani menawar dengan harga lebih tinggi, sehingga petani cenderung menjual ke mereka.

"Meskipun tetap ada yang menjual kepada penggilingan kecil," katanya.

Namun penggilingan kecil dan menengah terpaksa menaikkan harga beli agar bisa menyerap gabah dari petani. Kenaikan harga gabah ini yang kemudian memicu kenaikan harga beras.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan harga gabah kering panen (GKP) memang sudah melandai seiring adanya panen raya pada Maret-April. Namun harga beras medium dan premium masih stabil tinggi.

"Dalam hal ini, kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah perlu bersinergi untuk melakukan penyerapan gabah petani dengan harga wajar agar harga (beras) ke depan cepat turun," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]