pinjol persyaratan mudah

Hiburan Korea adalah penyakit

Alasan Basuki Jamin Tol MBZ Aman Meski Beton Dikorupsi Jadi Baja******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin kontruksi Tol Jakarta-Cikampel (Japek) II alias Tol MBZ aman meskipun rangka betonnya dikorupsi dan diganti jadi baja.

Jaminan keamanan ia berikan karena penggunaan rangka baja secara kekuatan tak jauh beda dengan rangka beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga katanya, sudah diuji sertifikasi.

Rangka itu juga sudah dipakai di sejumlah proyek.

"Menurut kami dari Kementerian PUPR, enggak ada risiko. Itu udah diuji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sudah ada sertifikasinya," sambung dia.

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi: Penjaga

Profil Prajogo Pangestu, Eks Sopir Angkot yang Jadi Orang Terkaya RI******

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya Indonesia versi Forbes Real Time Billionaires per Sabtu (11/11), serta merangsek ke posisi 30 orang terkayadunia.

Kekayaannya mengalahkan harta Bos PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Low Tuck Kwong dan Hartono bersaudara.

Forbes mencatat kekayaan Prajogo, yang merupakan pendiri Barito Pacific itu kini menyentuh US,7 miliar atau setara Rp607 triliun (asumsi kurs Rp15.688 per dolar AS).

Uray mengajaknya bekerja di Djajanti Timber Group miliknya. Perkenalan itu lantas membuat Prajogo bergabung ke PT Djajanti Group pada tahun 1969. Prajogo dipercaya untuk mengelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan Tengah.

Merasa punya banyak pengalaman dan pengetahuan soal kayu, Prajogo memutuskan untuk membuka bisnis sendiri. Ia mendirikan CV Pacific Lumber Coy pada akhir 1980. Selang tiga belas tahun perusahaan kayu miliknya berganti nama jadi Barito Pacific Timber.

Lihat Juga : Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024

Bisnis kayunya berkinerja gemilang. Ia bahkan menjadi pengusaha perkayuan terbesar di Indonesia sebelum krisis ekonomi pada 1997.

Pada 2007, Prajogo merambah sektor bisnis lain selain kayu. Nama perusahaannya pun diubah menjadi Barito Pacific. Ia mengakuisisi perusahaan petrokimia, Chandra Asri melalui kepemilikan saham 70 persen. Perusahaan ini menjelma menjadi produsen petromikia terbesar nasional usai bergabung dengan Tri Polyta Indonesia.

Konglomerat ini memperluas bisnisnya ke industri batu bara lewat Petrindo Jaya Kreasi, yang IPO di bursa pada 2023.

Prajogo pernah berkasus dalam dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatera Selatan senilai Rp331 miliar. Ia sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Ia bebas usai kasusnya di-surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejagung.

Nama Prajogo Pangestu tengah naik daun belakangan ini. Selain karena geliat usahanya di sektor petrokimia dan energi, ia tergabung dalam konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sampai berterima kasih untuk investasi senilai Rp20 triliun dari Prajogo Cs. Menurut Jokowi, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara di wilayah IKN Nusantara, Kamis (21/9).

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Berbaris menuju Evernight

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Benjie Yap Diangkat Jadi Bos Baru Unilever******

Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT UnileverIndonesia Tbk (Perseroan) menyetujui pengangkatanBenjie Yapsebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Ira Noviarti yang mengundurkan diri pada 24 Oktober lalu.

Dalam RUPSLB yang digelar Selasa (19/12) ini, pengangkatan Benjie berlaku efektif mulai Januari 2024.

Direktur dan Sekretaris Perseroan Unilever Nurdiana Darus mengatakan perseroan berharap pengangkatan dan kepemimpinan baru Benjie ini nantinya bisa membawa Unilever memasuki babak baru untuk terus memaksimalkan potensi pertumbuhan berkelanjutan.

Sejumlah petinggi Unilever mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Selain Ira, ada Alper Kulak yang lebih dahulu mundur dari posisi direktur pada Juni 2023 karena alasan pribadi.

Kemudian, Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli resign bersamaan dari posisi direktur, hanya selang sebulan setelah mundurnya Ira.

Nurdiana mengatakan Ira Noviarti yang menjabat sebagai presiden direktur sejak 2020 sejatinya berhasil memimpin perseroan di tengah pandemi global covid-19 pada 2020-2021.

Ira katanya, juga berhasil membawa perseroan berada pada posisi yang lebih kuat.

"Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kepemimpinan Ira Noviarti yang tangguh dan berdedikasi tinggi kepada Unilever Indonesia. Sebagai Presiden Direktur, Ira telah berhasil memperkuat fundamental bisnis perseroan secara signifikan, memastikan bahwa Unilever Indonesia kini berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk terus mewujudkan tujuan dan potensi bisnis jangka panjang," tambah Nurdiana.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]