duniajp

cara kredit hp di lazada lewat kredivo 606Jutaan kata 215996Orang-orang telah membaca serialisasi

《duniajp》

Apple dilaporkan batalkan pesanan microLED untuk Apple Watch Ultra 3******

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

15 Ribu Ton Beras Digelontorkan ke Ritel DKI untuk Atasi Kelangkaan******

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melepas pengiriman beras ke ritel modern. Heru mengatakan total 15 ribu ton beras akan dikirimkan secara bertahap untuk memenuhi stok bagi warga Jabodetabek.

Heru Budi melepas secara simbolis keberangkatan truk pengangkut stok beras tersebut. Dia memastikan pendistribusian berjalan lancar di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim).

"Hari ini kita bersama stakeholder terkait memastikan stok beras premium di Pasar Induk Cipinang terjaga ketersediaannya. Sehingga kita bisa mengirimkan 15 ribu ton beras secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan warga di seluruh Jabodetabek," kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2) seperti dikutip dari detik.com.

Stok akan didistribusikan secara bertahap hingga menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Jadi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan ritel modern di sekitar Jabodetabek. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok beras. Kita juga memiliki safety stock yang tersimpan di Food Station, yaitu sekitar 30 ribu ton beras," ujarnya.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih bijak untuk membeli kebutuhan berasnya. Kira-kira 10 kilogram cukup untuk kebutuhan keluarga selama sebulan," sambung dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengapresiasi Pemprov DKI. Roy menilai Pemprov DKI telah mengupayakan pemerataan distribusi stok pangan beras kebutuhan warga Jabodetabek melalui ritel modern.

"Kita bersama-sama mengupayakan ketersediaan stok beras melalui distribusi ritel modern, sehingga warga bisa menggunakannya untuk berbelanja. Kami juga sudah berkoordinasi bersama seluruh anggota Aprindo, yaitu Alfamart, Indomaret, Superindo, Hypermart, dan berbagai macam retail modern lainnya untuk menjaga harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," jelas Roy.

Roy juga menyebut pihaknya akan mengoptimalkan pendistribusian hingga panen raya pada akhir Maret 2024.

"Untuk itu, kami berharap masyarakat dapat berbelanja dengan wajar dan normal karena stok beras masih tersedia," tambah Roy.

[Gambas:Video CNN]

Label：rtp menang123、mudah menang slot、togel gacor

Terkait：username slot gacor、wargaqq、djr888、slot88 online、situs slot gacor pragmatic play、slot malam 88、pragmatic 123、slot gacor daftar、situs wd 25、tangkasnet

bab terbaru：gemoy88（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28