star 77 slot demo

One Piece: Pedang Cerah

Ahok soal Bos BUMN Tak Digaji Dobel: di Pertamina Sejak 2020******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal langkah Menteri BUMNErick Thohir memangkas peluang bagi bos BUMN rangkap jabatan untuk mendapatkan gaji dobel.

Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan yang baik. 

"Jadi intinya ini terobosan sangat baik dan Pertamina adalah mungkin BUMN yang pertama lakukan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

"Ketika direktur merangkap komisaris itu nggak boleh terima apapun. Itu hanya bagian kerjaan tambahan. Itu sudah dilakukan Pertamina sejak 2020," ujarnya.

Erick memangkas peluang direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lainnya untuk menerima lebih dari satu remunerasi alias gaji dobel lagi. Pemangkasan peluang itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan beleid tersebut merupakan salah satu omnibus law BUMN.

"Jabatan rangkap komisaris (BUMN) ke bawah nantinya tidak akan mendapatkan tambahan remunerasi. Remunerasi hanya sebagai direksi di atas," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

Selain mengatur soal gaji dobel, Erick Thohir katanya, melalui aturan itu juga mengatur direksi perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menjabat sebagai komisaris utama BUMN lain.

[Gambas:Video CNN]

Persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah. Semula, syarat untuk mendapat tantiem ialah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar dengan pengecualian (WDP). Kini, syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Yang eligible terhadap tantiem itu yang WTP, dan menurut kami di kementerian, semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," terangnya.

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Berantas Baju Bekas Impor, Marketplace Tutup 40 Ribu Lapak******

Pemerintah dan asosiasie-commerce Indonesia (idEA) sepakat untuk memberantas penjualanpakaian bekas imporyang dijual di platform jual-beli mereka.

Sampai Maret 2023, setidaknya sudah sekitar 40 ribu tautan atau linkpenjual pakaian bekas impor die-commerceyang sudah diturunkan.

"Pada intinya pemerintah dane-commercesepakattake downpenjualan pakaian bekas. Saat ini kurang lebih 40 ribulinksudah di-take down," ujar Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang di Kemenkop UKM, Kamis (6/4).

Beberapa pemilik platform yang sudah berdialog dengan pemerintah dan sepakat untuk ikut memberantas penjualan baju bekas online antara lain Shopee, Lazada, Tokopedia, Tiktok, Meta, hingga Blibli.

Kepala Bidang Logistik idEA Even Alex Chandra mengatakan tautan yang diturunkan darie-commercetersebut termasuk iklan-iklan yang menjual pakaian bekas.

Sedangkan, untuk penjual daring yang mengklaim punya stok banyak dan sampai punya toko maka akan ditindak langsung.

idEA telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, termasuk kepolisian, untuk menindak langsung seluruh penjualan produk ilegal tersebut.

"Dari kepolisian juga sempat meminta data ke marketplacemember kami, dan member kami segera memberikan datanya untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian," pungkas Alex.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Bulog Akan Naikkan Harga Eceran Tertinggi Beras******

Perum Bulogmengatakan pemerintah bakal segera menaikkan harga eceran tertinggi (HET) berasdalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita.

"Isunya beras lagi mahal, kemarin pemerintah sudah rapat lagi akan menaikkan HET karena biaya produksi naik. Harga pembelian pemerintah (HPP) kan sudah naik, jadi HET harus naik," katanya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

"HPP naik menjadi Rp9.950, harga belinya, medium. HET hari ini masih Rp9.450. Harus naik juga dong, lucu masa harga beli lebih murah dari harga jual," sambung Febby.

"Beras memang sejauh ini Bapak Presiden (Jokowi) kemarin ke Ngawi juga sudah perintahkan ke Bapanas, maka dikeluarkan (surat) harga beras di gudang Bulog naik sekitar Rp9.950. Ini HPP, beda lagi dengan HET yang kemarin sudah dirapatkan, tapi butuh waktu penyesuaian," jelasnya.

Selain menyinggung rencana menaikkan HET beras, ia juga mengatakan pemerintah berencana menghasilkan beras kelas premium dari pabrik modern rice milling plant (MRMP)yang dimiliki Bulog.

Ia menambahkan kini ada 10 pabrik MRMP yang tersebar di seluruh daerah produsen, yakni Subang, Kendal, Sragen, Bojonegoro, Magetan, Lampung, Karawang, Jember, Banyuwangi, hingga Sumbawa.

Dengan pabrik modern tersebut, Bulog bisa mengatur apakah akan mengolah gabah dari petani menjadi beras medium atau premium. Selain itu, Bulog juga bisa langsung menyesuaikan dengan harga beras pesanan pelanggan.

"Karena kan beras sebenarnya hanya ada dua, medium dan premium, dibatasi dengan butir patahnya saja. Kalau premium ini hasil dari pabrik-pabrik tadi semua, beras kami bikin premium dengan brand baru sekitar Rp62 ribu untuk (ukuran) 5 kg," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

catatan pembunuhan bardik

Teten Sebut 1 Juta Pekerja UMKM Terancam Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan praktik impor pakaian bekasbisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Tak hanya itu, ia menghitung satu juta tenaga kerja juga bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah itu.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena impor ilegal pakaian bekas bisa membuat banyak UMKM gulung tikar sehingga pekerjanya ikut terdampak.

"Jika sektor (industri tekstil) ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).

Tak hanya di Batam, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok 78 penindakan, KPPBC Sintete 58 penindakan, dan KPPBC Tanjung Pinang 52 penindakan kasus impor pakaian bekas.

Kemudian, KPPBC Teluk Nibung juga melakukan 33 penindakan, KPPBC Tanjung Balai Karimun 32 penindakan, KPPBC Ngurah Rai 25 penindakan, serta KPPBC Atambua 23 penindakan.

Teten menambahkan jika tak segera ditangani, maka impor pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Sebab, berdasarkan data BPS industri pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil.

Proporsinya mencapai 99,64 persen.

Teten menyebutkan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada 2022, sektor industri pengolahan menyumbang 18,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Dari kontribusi itu, industri pengolahan TPT berkontribusi Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB. Menurut Teten, kontribusi itu cukup besar.

Sementara, sektor industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp48,125 triliun atau 1,34 persen terhadap PDB industri pengolahan.

lima elemen langit

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Menteri ATR soal Ganti Rugi Tol Semarang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji masalah ganti rugi lahanyang digunakan untuk pembangunan Tol Semarang-Demakkelar dalam waktu seminggu ini. 

Janji ia sampaikan merespons keluhan warga Semarang-Demak yang menyebut ganti rugi lahan untuk pembangunan tol yang diresmikan Presiden Jokowi akhir pekan lalu itu hingga kini belum jelas.

"Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk mensupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/2).

Perwakilan masyarakat setempat, Fathoni Mustofa mengatakan meski keputusan Pengadilan Negeri Demak telah inkrah pada 22 Oktober 2022 lalu, proses ganti rugi lahan hingga kini belum jelas.

Selama tiga tahun terakhir, menurut Fathoni, warga setempat yang lahan dan rumahnya terkena gusuran tol belum mendapat ganti rugi. 

Merespons masalah tersebut, Hadi mengatakan Jokowi telah telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikannya.

"Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu," katanya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. 

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Presiden agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan demikian, pendekatan tanah musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.

"Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal(penaksiran harga tanah) dari Kementerian ATR/BPN," ujar Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut Basuki mengatakan proses appraisaltersebut akan diselesaikan kurang lebih dalam 2 minggu. Hal ini diharapkan bisa cepat terselesaikan agar pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Semarang-Sayung sepanjang 10,39 km bisa segera dilaksanakan.

"Appraisalakan diselesaikan dalam 2 minggu ke depan agar kita bisa segera mulai konstruksi Seksi 1 nya. Jadi ditargetkan semua ruas Tol Semarang-Demak ini selesai pada akhir 2024," tutur Basuki.

Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Adapun seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km baru saja diresmikan Jokowi pada Sabtu (25/2).

Dalam momentum peresmian Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jokowi sempat bertemu dengan sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa untuk meminta kepastian ganti rugi pembebasan lahan dari Tol Semarang-Demak.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Jokowi meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

"Nanti undang tiga orang perwakilan," ucap Jokowi.

Usai peresmian, Jokowi pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.