binjaitoto

Ada pintu ke ruang bawah tanah

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Kotak Makanan Ogre

Besok Banget! Belanja Murah di Transmart Diskon 20 Persen Seharian******

Transmart akan menggelar pesta diskon seharian untuk aneka produk bertajuk Full Day Sale pada Sabtu besok (15/4) mulai pukul 10.00-24.00 WIB di seluruh gerai di Indonesia.

Lewat Transmart Full Day Sale, berbagai produk kebutuhan rumah seperti bahan pangan pokok akan didiskon. Mulai dari daging ayam, daging sapi, sampai camilan untuk stok jelang Lebaran.

Lihat Juga : Sukses Midnight Sale, Siap-siap Kejutan Diskon Transmart Jilid II

Nah,untuk kamu yang belum punya Allo Prime, tenang aja! Soalnya, kamu tinggal unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Kemudian, buat akun dan upgrade jadi Allo Prime. Lalu, jangan lupa isi saldo alias top up untuk berbelanja di Transmart Full Day Sale.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah bisa di-applydi toko-toko Transmart melalui penawaran di boothkhusus.

Pesta diskon seharian di Transmart Full Day Sale, Sabtu (15/4) pukul 10.00-24.00 WIB di gerai seluruh Indonesia. (Arsip Transmart)

Berikut syarat dan ketentuan lengkapnya.

1. Diskon 20 persen hanya untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Syariah
2. Diskon 20 persen hanya berlaku pada 15 April 2023 pukul 10.00-24.00 waktu setempat di seluruh toko Transmart
3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, kulkas, mesin cuci) small appliance tidak ada pembatasan
4. Khusus untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian maksimal 12 pcs per produk per item
5. Khusus untuk sirup, biskuit, dan mineral water maksimal 5 karton
6. Khusus untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan 2 kg untuk daging
7. Khusus untuk sepeda listrik maksimal pembelian 4 unit
8. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10 persen regular dan tidak berlaku diskon di Body Shop dan Sport Station
9. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mie instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, parcel/hampers, gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda 'Tidak Berlaku Diskon'
10. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello
11. Tidak dapat refunddan tidak berlaku untuk pembelian partai besar (pedagang)

Tunggu apalagi? Yuk siapkan diri untuk ikut Transmart Full Day Sale besok di toko-toko Transmart terdekat! Jangan sampai terlewat, ya!

Ayah anak itu menempel padaku

Aduan Soal Masalah Pembayaran THR di DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima ratusan pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Pengaduan terbanyak datang dari pekerja di Jakarta. Pasalnya, jumlahnya mencapai 312 aduan.

Mengikuti Jakarta ada Jawa Barat sebanyak 217 aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, Senin (17/4).

Dengan kondisi ini, Anwar kembali mengingatkan para pengusaha segera melakukan pembyaran THR kepada pekerjanya.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Adapun dari 938 layanan aduan yang masuk mencakup 669 perusahaan yang 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Dari 938 aduan tersebut sebanyak 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Rincian aduan THR dari 34 wilayah di Tanah Air adalah Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).

Di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Perpustakaan Tiandao

Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Penunjukan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Keppres itu sekaligus menetapkan pembentukan Satgas

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Di susunan pengarah, Luhut ditunjuk menjadi ketua. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masing-masing ditunjuk sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II.

Pengarah salah satunya bertugas memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Lihat Juga : DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'

Sementara di susunan pelaksana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk menjadi ketua. Lalu ada Wakil Menteri Agraria Ruang dan Tata Ruang/Wakil Kepala Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua I dan Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II.

"Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan," dikutip dari Pasal 12 Keppres tersebut.