mpo 77 slot

Aku mungkin monster

Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U******

FIFA resmi mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-202023. Akibat pembatalan tersebut, Indonesia berpotensi merugi setidaknya Rp175 miliar.

Nilai Rp175 miliar merupakan biaya revitalisasi stadion yang disiapkan dalam menggelar Piala Dunia U-20 itu.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Februari kemarin.

"Sudah (direvitalisasi), April sudah siap dan tempat untuk latihan juga sudah," kata Menteri Basuki, saat mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Baturiti, di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2) lalu.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata.

Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kementeri PUPR untuk mengupdate nilai kerugian usai Indonesia resmi batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun belum ada respons hingga berita ini naik.

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Kapan THR Lebaran 2023 Cair?******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1444 Hijriah.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap peraturan ini," ujar Ida dalam konferensi pers, Selasa (28/3).

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sementara bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," kata Ida.

Sedangkan, besaran THR pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Di lain sisi, Ida memperbolehkan perusahaan membayar THR lebih tinggi dari aturan perundang-undangan. Kemungkinan pembayaran THR lebih besar ini tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

"Dalam aturan ini, diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan perundangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Jam Perdagangan Bursa Saham Kembali Normal Hari Ini******

Jam perdaganganbursa sahamkembali normal seperti sebelum pandemi covid-19 mulai hari ini, Senin (3/4).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk normalisasi atas kebijakan pandemi covid-19.

"Pemberlakuan kembali ketentuan waktu perdagangan di bursa serta batas waktu penyampaian laporan pesanan titip jual dan/atau beli dari anggota bursa efek lain sebagaimana kondisi sebelum pandemi, yang akan efektif pada hari Senin, 3 April 2023," tulis BEI dalam keterangan di situs resmi, Kamis (30/3) lalu.

Kemudian, sesi II akan kembali menjadi pukul 13.30 hingga 15.49 dari sebelumnya 13.30 hingga 14.49. Khusus Jumat, sesi I akan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 13.30 dan sesi II berlangsung pada pukul 14.00 hingga 15.49.

Selain itu, bursa juga mencabut menyesuaikan batasan persentase Auto RejectionBawah (ARB) secara bertahap. Pada tahap I, efektif 5 Juni 2023, rentang harga Rp50-Rp200 berlaku Auto RejectionAtas (ARA) 35 persen dan ARB 15 persen.

Lalu, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA 25 persen dan ARB 15 persen dan rentang harga Rp5.000 ke atas berlaku ARA 20 persen dan ARB 15 persen.

Pada tahap II, efektif 4 September 2023, ketentuan Auto RejectionSimetris yakni untuk rentang harga Rp50-Rp200 berlaku ARA dan ARB 35 persen, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA dan ARB 25 persen. Berikutnya, harga di atas Rp 5.000 berlaku ARA dan ARB 20 persen.

Tak hanya itu, BEI juga mencabut kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tercatat dan penerbit, yang mulai berlaku untuk Laporan Keuangan periode Tahun 2022, dan efektif per 31 Maret 2023.

Lebih lanjut, BEI juga mencabut relaksasi batas waktu penyampaian laporan harian dan laporan bulanan anggota bursa efek, yang akan efektif berlaku per 3 April 2023 sebagaimana Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00043/BEI/03-2023 yang telah dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023.

Akhir Maret 2020, OJK memberlakukan jam operasional perdagangan bursa sesuai dengan waktu layanan kliring Bank Indonesia (BI) selama pandemi covid-19 . Perdagangan sesi pertama berlaku mulai pukul 09.00 sampai 11.30 WIB.

Sementara sesi kedua mulai dari 13.30 sampai 15.00 WIB. Perdagangan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dari pukul 09.00 sampai 15.00 WIB dan waktu operasional Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) dari pukul 09.30 sampai 15.00 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Kecil dan Pangeran

BP Tanjung Pinang Terus Berinovasi untuk Gaet Lebih Banyak Investor******

Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas atau BP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terus melakukan pembangunan dan pengembangan untuk bisa menggaet investor masuk. Salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk lebih menarik minat investor menanamkan modalnya.

Hal ini tak lepas dari target investasi yang dicanangkan pemerintah pada 2023 mencapai Rp1,4 triliun untuk menggenjot masuknya investasi ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan berinvestasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyediakan kawasan industri bebas pajak atau free trade zone.

Sebagai salah satu kawasan industri bebas pajak, Tanjung Pinang memberikan fasilitas bebas pajak untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

"Ini industri halal yang berbasis hasil laut. Khususnya untuk tahap pertama kita pancing dengan rumput laut. Kita siapkan lahan untuk membangun kawasan industri halal di situ. Dan yang kedua adalah sesuai dengan Quick Wins juga adalah Center Of Exelent," ujar Ikhsan dikutip dari CNN Indonesia TV.

Upaya BP Tanjung Pinang dalam menggaet investor melalui pembangunan sarana dan prasarana juga mendapat dukungan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pemprov Kepri memberikan hibah wilayah untuk pembangunan jalan guna menunjang akses pariwisata di beberapa lokasi.

Foto: Arsip BP Tanjung Pinang.

Selain itu, pembangunan sarana jalan tersebut juga dapat menunjang percepatan akses pergerakan barang dan jasa di wilayah FTZ Tanjung Pinang. Apalagi secara lokasi FTZ Tanjung Pinang dekat dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan Asia.

Hal tersebut membuat FTZ Tanjung Pindang menjadi sangat strategis untuk melakukan kegiatan industri maupun perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Ikhsan lebih jauh menerangkan, selain pembangunan sarana dan prasarana, BP Tanjung Pinang juga akan membangun Pusat Data Analisis berskala internasional. Upaya itu sudah dilakukan BP Tanjung Pinang melalui penandatanganan MoU dengan Bahcesehir University (BAU) Turki.

"Kita gencar bekerja sama dengan Turki, termasuk juga data center ini karena Turki kan di dalam global supply chainnya dia Halal Hub, dia punya pasar, bisa menyambungkan kita dengan pasar-pasar halal di Turki," ujarnya.

"Kami di Tanjung Pinang sendiri pun sudah tahun kemarin aktif berkomunikasi dengan pihak Turki, terakhir juga di bulan November kalau tidak salah kita juga ikut Halal Expo di Turki," tambah Ikhsan.

Ikhsan melanjutkan, pada dasarnya BP Tanjung Pinang sangat siap untuk menerima investor masuk. Karena pihaknya sudah berkerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di Tanjung Pinang.

"Kita tinggal follow up sedikit lagi supaya selesai," tutur Ikhsan.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi di Kepri pada 2021 tercatat sebesar Rp25,01 triliun. Adapun realisasi investasi pada 2022 tercatat Rp18,19 triliun dengan kontribusi penanaman modal asing sebesar Rp13,4 triliun.

"Kontribusi dari Kepri cukup signifikan baik itu Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Tapi memang Batam masih lebih tinggi, karena Batam ini lebih dulu dikembangkannya kemudian infrastrukturnya juga lebih siap baik pelabuhan dan bandara," ujar Deputi Bidang Koodinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.

Kutipan Pemberontak

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.