petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kta cepat cair tanpa kartu kredit

cara kredit hp di lazada paylater 630Jutaan kata 758952Orang-orang telah membaca serialisasi

《kta cepat cair tanpa kartu kredit》

Petugas Basarnas Sragen temukan dua korban longsor meninggal dunia******

Petugas Basarnas Sragen temukan dua korban longsor meninggal dunia
Petugas Basarnas sesaat sebelum melakukan pencarian korban di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Relawan
Dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak
Sragen (ANTARA) - Petugas Badan SAR Nasional (Basarnas) berhasil menemukan dua korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia.

"Untuk penemuan ini dalam proses pencariannya sangat dramatis," kata Koordinator pencarian Tri Puji Sugiarto di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak.

"Saat ditemukan, bapak Darmadi mencoba melindungi posisi anaknya, jadi anaknya ini di bawah bapaknya. Mereka ditemukan di posisi kedalaman 3 meter, di atas tumpukan material yang ada," katanya.

Ia mengatakan proses pencarian dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dan korban ditemukan pada pukul 10.30 WIB. Setelah proses pencarian yang memakan waktu hampir lima jam, para petugas menemukan keduanya di lokasi yang sama, yakni di bagian kamar mandi.

Baca juga: Dua korban longsor di Sragen masih dalam pencarian

"Korban berhasil dievakuasi pada pukul 10.30 WIB, sempat dilakukan pemeriksaan luar oleh inafis dan dokter, kemudian jenazah di bawah ke rumah duka," katanya.

Menurut dia, petugas sempat terkendala oleh terbatasnya tempat kejadian perkara (TKP) sehingga pihaknya sempat meminta para warga agar menjauh dari lokasi kejadian agar proses pencarian lebih lancar.

"Kami melakukan orientasi medan, observasi dari atas. Kami menempatkan safety officer. Kami menempatkan 175 personel di lokasi, dan dari berbagai elemen totalnya ada 250 orang," katanya.

Sementara itu, bencana alam tanah longsor ini terjadi pada Minggu (3/3) pukul 18:30 WIB di Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Totalnya ada tiga korban meninggal dunia akibat kejadian, satu di antaranya sudah ditemukan pada Minggu malam, yakni atas nama Sutarmi (60).

Baca juga: Tiga Penambang Batu di Sragen Tewas Tertimpa Longsor

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Shell bangun pabrik manufaktur gemuk di Indonesia******

Shell bangun pabrik manufaktur gemuk di Indonesia
Executive Vice President Global Lubricants Shell (ketiga kiri) Jason Wong dan Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari (tengah) dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik manufaktur gemuk Shell di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Shofi Ayudiana
Produksi di sini kami fokuskan untuk konsumsi domestik, itu dulu yang kami prioritaskan
Jakarta (ANTARA) - Perusahaan minyak dan pelumas multinasional Shell mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang membangun pabrik manufaktur gemuk (grease) pertamanya di Indonesia.

Pabrik ini merupakan investasi lanjutan sekaligus melengkapi pabrik pelumas atau Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Shell yang ada di Marunda, Bekasi, Jawa Barat.

Jason Wong selaku Executive Vice President Global Lubricants Shell mengatakan bahwa pabrik baru milik Shell ini akan memiliki kapasitas produksi hingga 12 juta liter gemuk per tahun, menjadikannya fasilitas produksi pelumas gemuk Shell terbesar ketiga secara global.

“Ini akan membantu memenuhi kebutuhan Indonesia terhadap produk gemuk berkualitas tinggi,” ujar Wong dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik manufaktur gemuk Shell di Jakarta, Senin.

Menurut Wong, pembangunan pabrik gemuk ini didasari karena Indonesia merupakan pasar pertumbuhan yang strategis bagi Shell, dan memainkan peran penting dalam industri pelumas di kawasan.

Ketika ditanya mengenai nilai investasi pembangunan pabrik tersebut, Wong memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya. Ia menekankan bahwa aspek terpenting dalam pembangunan pabrik terletak pada kapasitas dan investasi berkelanjutan.

Ini, kata dia, dapat dilihat dari contoh pabrik Shell di Marunda, yang sebelumnya memiliki kapasitas 136 juta liter dan kemudian digandakan menjadi 300 juta liter per tahun.

Managing Director Lubricants Shell Indonesia Andri Pratiwa menuturkan bahwa pabrik gemuk baru ini akan memproduksi produk gemuk bermerek Shell Gadus.

Produk ini difungsikan untuk berbagai sektor industri, termasuk pertambangan, agrikultur, pembangkit listrik, dan manufaktur.

“Produksi di sini kami fokuskan untuk konsumsi domestik, itu dulu yang kami prioritaskan,” kata Andri.

Shell pertama kali berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik pencampuran oli pelumas terbesarnya atau Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Shell di Marunda, Bekasi pada 2015.

Pabrik ini memproduksi berbagai produk pelumas meliputi Shell Helix (pelumas mesin mobil), Shell Advance (pelumas motor), Shell Rimula (pelumas mesin diesel heavy duty), Shell Spirax (pelumas transmisi), dan pelumas industri lainnya.

Kapasitas produksi awal pabrik tersebut adalah 136 juta liter per tahun, dan kemudian ditingkatkan dua kali lipat menjadi 300 juta liter pada 2022.

Baca juga: Intip fasilitas uji emisi hingga isi daya EV di gerai "flagship" Shell

Baca juga: Shell Indonesia hadirkan pelumas untuk industri tenaga listrik

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Shell bangun pabrik manufaktur gemuk di Indonesia******

Shell bangun pabrik manufaktur gemuk di Indonesia
Executive Vice President Global Lubricants Shell (ketiga kiri) Jason Wong dan Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari (tengah) dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik manufaktur gemuk Shell di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Shofi Ayudiana
Produksi di sini kami fokuskan untuk konsumsi domestik, itu dulu yang kami prioritaskan
Jakarta (ANTARA) - Perusahaan minyak dan pelumas multinasional Shell mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang membangun pabrik manufaktur gemuk (grease) pertamanya di Indonesia.

Pabrik ini merupakan investasi lanjutan sekaligus melengkapi pabrik pelumas atau Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Shell yang ada di Marunda, Bekasi, Jawa Barat.

Jason Wong selaku Executive Vice President Global Lubricants Shell mengatakan bahwa pabrik baru milik Shell ini akan memiliki kapasitas produksi hingga 12 juta liter gemuk per tahun, menjadikannya fasilitas produksi pelumas gemuk Shell terbesar ketiga secara global.

“Ini akan membantu memenuhi kebutuhan Indonesia terhadap produk gemuk berkualitas tinggi,” ujar Wong dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik manufaktur gemuk Shell di Jakarta, Senin.

Menurut Wong, pembangunan pabrik gemuk ini didasari karena Indonesia merupakan pasar pertumbuhan yang strategis bagi Shell, dan memainkan peran penting dalam industri pelumas di kawasan.

Ketika ditanya mengenai nilai investasi pembangunan pabrik tersebut, Wong memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya. Ia menekankan bahwa aspek terpenting dalam pembangunan pabrik terletak pada kapasitas dan investasi berkelanjutan.

Ini, kata dia, dapat dilihat dari contoh pabrik Shell di Marunda, yang sebelumnya memiliki kapasitas 136 juta liter dan kemudian digandakan menjadi 300 juta liter per tahun.

Managing Director Lubricants Shell Indonesia Andri Pratiwa menuturkan bahwa pabrik gemuk baru ini akan memproduksi produk gemuk bermerek Shell Gadus.

Produk ini difungsikan untuk berbagai sektor industri, termasuk pertambangan, agrikultur, pembangkit listrik, dan manufaktur.

“Produksi di sini kami fokuskan untuk konsumsi domestik, itu dulu yang kami prioritaskan,” kata Andri.

Shell pertama kali berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik pencampuran oli pelumas terbesarnya atau Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Shell di Marunda, Bekasi pada 2015.

Pabrik ini memproduksi berbagai produk pelumas meliputi Shell Helix (pelumas mesin mobil), Shell Advance (pelumas motor), Shell Rimula (pelumas mesin diesel heavy duty), Shell Spirax (pelumas transmisi), dan pelumas industri lainnya.

Kapasitas produksi awal pabrik tersebut adalah 136 juta liter per tahun, dan kemudian ditingkatkan dua kali lipat menjadi 300 juta liter pada 2022.

Baca juga: Intip fasilitas uji emisi hingga isi daya EV di gerai "flagship" Shell

Baca juga: Shell Indonesia hadirkan pelumas untuk industri tenaga listrik

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:tafsir mimpi 61

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
madrid slot 88
bola365
gacor malam ini
situs gacor slot terbaru
boswin88
trik main slot buto ijo
samudra123
togel jp
ciri ciri situs slot penipu
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot yang gacor
Bab 2 slot depo 20 bonus 20
Bab 3 kakek zeus gacor
Bab 4 slot server thailand asli
Bab 5 maxwin 78 slot
Bab 6 bunga kredit pintar
Bab 7 game slot terbaru 2023
Bab 8 warkop4d
Bab 9 mami slot 888
Bab 10 erek erek buang air besar 3d
Bab 11 panel77
Bab 12 slot138 demo
Bab 13 server thailand slot gacor
Bab 14 putri gacor slot
Bab 15 erek 01
Bab 16 ratugacor88
Bab 17 cicilan akulaku 12 bulan
Bab 18 link baru slot
Bab 19 link slot banyak bonus new member
Bab 20 wangsit88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2538bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Jiang Pingchuan Su Yan

crown138
Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu Naruto

slot gacor sore ini
Kemenkeu gandeng Bapanas berencana bentuk dana siaga
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis (22/2/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Kami dengan Bapanas merencanakan untuk membentuk model dana siaga. Ini yang tentunya sudah dan kami lakukan, yang intinya untuk membangun confidence, bahwa uang bukannya tidak terbatas, tapi selalu terbatas.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana membentuk dana siaga untuk memastikan pengendalian harga pangan tetap aman.

Dana siaga dibuat sebagai metode pembayaran bagi Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) untuk memenuhi pasokan cadangan pangan.

"Kami dengan Bapanas merencanakan untuk membentuk model dana siaga. Ini yang tentunya sudah dan kami lakukan, yang intinya untuk membangun confidence, bahwa uang bukannya tidak terbatas, tapi selalu terbatas," kata Isa dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Baca juga: Dirut: Bulog SIAGA bagian dari SPHP guna menstabilkan harga beras

Isa menjelaskan, rencana tersebut dirancang sebagai salah satu upaya Kemenkeu dalam meredam peningkatan inflasi harga pangan di Indonesia. Namun dana siaga masih dalam tahap perencanaan.

Sampai saat ini, Bulog dan ID Food masih menggunakan jasa Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam melakukan pembiayaannya.

Isa melanjutkan bahwa pemerintah akan terus memastikan Bulog dan ID Food mendapatkan pembiayaan yang cukup dan efektif, dengan cara memberikan subsidi bunga pinjaman.

"Kami memastikan Bulog dan ID Food mempunyai pembiayaan untuk memenuhi stok (pangan), termasuk memberikan subsidi bunga dan memberikan pinjaman," terang Isa.

Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Dalam mekanisme pembiayaan Bulog dan ID Food, Kemenkeu membutuhkan verifikasi dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Oleh karena itu, Isa meminta kedua perusahaan pelat merah tersebut tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik sehingga pembiayaan dapat diproses dengan cepat.

"Kami terus mempercepat proses penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bulog," pungkasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Guang Nao Wu Zun

danabet
KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. ANTARA/HO-Kemen PPPA
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk mendorong anak-anak yang menjadi korban dan pelaku kasus perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau, agar tetap dapat bersekolah.

"Anak-anak (sebagai) pelaku dan korban ternyata tidak sekolah. Untuk itu, disamping memastikan pendampingan anak korban dalam pemeriksaan, dan pemeriksaan psikologis, kami juga mendorong agar mereka dapat sekolah kembali," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Nahar mengatakan mendapatkan pendidikan merupakan hak anak meskipun anak terlibat suatu kasus, baik anak sebagai korban, maupun anak sebagai pelaku.

Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.

Pada Senin, UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan

"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.

Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.

Dalam kasus ini ada dua anak perempuan berinisial SR (17) dan ER (14), yang menjadi korban perundungan.

Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.

Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku yang terdiri dari seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).

Para pelaku merupakan teman korban.

Baca juga: RMI-PWNU Jatim lakukan pendampingan kasus kekerasan santri di Kediri

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Mekanik

hoki365
Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Pemain untuk Semua

blangkon69
SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (kiri) dan Direktur Operasi SIG Reni Wulandari (kanan) menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan RDF (Refuse-Derived Fuel) di TPST Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Gresik, Jawa Timur. ANTARA/HO-SIG
Pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060
Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Refuse-Derived Fuel(RDF) atau bahan bakar alternatif dari hasil olahan sampah.

"Kerja sama ini tidak hanya membantu Pemkab Gresik menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga membantu SIG mendapatkan bahan bakar alternatif ramah lingkungan sebagai upaya dekarbonisasi," kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari di Jakarta, Senin.

Pengelolaan bahan bakar alternatif sampah tersebut akan dilakukan di TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik, Kabupaten Gresik.

TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik telah dilengkapi fasilitas RDF, yang masing-masing memiliki kapasitas pengelolaan sampah sebesar 200 ton/hari dengan kapasitas input mesin 20 ton/hari, yang dapat menghasilkan 3,8 ton/hari RDF dari sampah anorganik dan 9 ton/hari RDF dari sampah organik.

Melalui kerja sama ini, nantinya RDF dari dua fasilitas tersebut akan dikirimkan ke SIG Pabrik Tuban untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi batu bara.

Menurut Reni, pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan prinsip ekonomi sirkular seperti RDF, memiliki banyak keunggulan.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengatasi tumpukan sampah yang menimbulkan bau dan gangguan kesehatan, pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060.

Terlebih, volume sampah yang terus meningkat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan lahan tempat pembuangan dan fasilitas pengelolaan sampah.

Hal itu yang melandasi SIG berkolaborasi dengan pemda dalam mengatasi persoalan sampah.

Sebelum menjalin kerja sama dengan Pemkab Kabupaten Gresik dan Bantul, SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, seperti Aceh, Cilacap, DKI Jakarta, Banyumas, Temanggung, Sleman, Wonosobo, dan pengelola sampah di Bali.

Di Kabupaten Cilacap, Jateng, SBI tidak hanya memanfaatkan RDF hasil produksi RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap, tetapi juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia.

Sejak diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020, fasilitas RDF Cilacap kini mengolah 160 ton sampah/hari untuk menghasilkan 70-80 ton RDF/hari. Jumlah itu berpotensi menggantikan 50-60 ton batu bara/hari.

Baca juga: SIG turunkan emisi CO2
Baca juga: PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara
Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Bintang besar yang paling mempesona

gacor slot 123
Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024