slot88 gacor

Memasuki jalan iblis

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Kiamat memupuk kegilaan

Jadwal Perjalanan 24 Kereta Api di Jalur Pantura Berubah Mulai 1 Juni******

PT KAI Daop 4 Semarang menyebut 24 perjalanan kereta apidari sejumlah stasiun di wilayah Pantura, Jawa Tengah ke berbagai daerah tujuan akan berubah mulai 1 Juni 2023.

Perubahan diberlakukan menyusul pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko merinci jadwal perjalanan 24 KA yang berubah tersebut meliputi KA Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Cheribon, Tawang Jaya Premium, Kamandaka, Joglosemarkerto, Blambangan ekspress, Kaligung, Menoreh, Blora Jaya, Ambarawa Ekspress, Kedung Sepur, dan Blora Sura.

Ia mengatakan dengan perubahan itu waktu tempuh perjalanan KA akan menjadi semakin singkat.

"Total percepatan waktu tempuh perjalanan KA di wilayah Daop Semarang mencapai 383 menit," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/5).

Selain semakin cepat, kata dia, juga terdapat tambahan tujuh perjalanan KA baru yang dioperasikan.

Perjalanan KA baru yang mulai dioperasikan 2023 tersebut meliputi KA relasi Semarang-Jakarta, Tegal-Jakarta, serta Semarang-Solo.

Melalui pemberlakuan Gapeka baru ini, Ixfan mengimbau calon penumpang memperhatikan jadwal terbaru perjalanan KA yang mulai berlaku 1 Juni 2023.

"Gapeka baru akan meningkatkan layanan kepada penumpang melalui waktu perjalanan yang lebih singkat dan penambahan jumlah perjalanan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

KBRI Riyadh Ungkap Potensi Ekspor Ikan Hias ke Arab Saudi Meningkat******

Atase Perdagangan KBRI Riyadh Gunawan mengatakan Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor ikan hiaske Arab Saudi. Peluang itu muncul usai pengusaha Arab Saudi berkomitmen meningkatkan importasi ikan hias dari Tanah Air.

"Pelaku usaha Arab Saudi akan meningkatkan transaksi pembelian ikan hias dari Indonesia. Ini peluang sangat besar bagi pelaku usaha ikan hias di tanah air," ucap Gunawan melalui keterangan resmi, Kamis (11/5).

Ia menyebut salah satu perusahaan yang berkomitmen mengimpor ikan hias dari Indonesia adalah Pet Oasis Company (POC). Perusahaan itu juga akan mengimpor perlengkapan dan potensi jasa tenaga ahli dokter hewan Indonesia.

Selain itu, POC juga mengimpor produk untuk pemeliharaan binatang lain seperti burung, anjing, kucing, kelinci, dan reptil.

Berdasarkan data statistik perdagangan, ekspor ikan hias Indonesia ke Arab Saudi pada 2022 sebesar US2 ribu. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar US4 ribu akibat pandemi covid-19 dan kenaikan tiga kali lipat pada ongkos pengiriman (shipping cost).

Sementara, kemampuan ekspor ikan hias air tawar Indonesia untuk ekspor ke seluruh dunia meningkat pada tiga tahun terakhir, yaitu tercatat pada 2022 sebesar US@29,55 juta, pada 2021 sebesar US,85 juta, dan pada 2020 sebesar US,68 juta.

Indonesia merupakan pemasok nomor tiga ikan hias air tawar hidup di dunia ke Arab Saudi setelah Australia dan Sri Lanka. Adapun negara pemasok lainnya adalah Kenya, Swiss, Hong Kong, Yordania, Lebanon, Malaysia, Belanda, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

Pelindo Gandeng Perusahaan Dubai Operasikan Kontainer di Belawan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) Dubai Port (DP) World dalam mengoperasikan Belawan New Container Terminal (BNCT).

Direktur Utama Pelindo Arief Suhartono mengatakan kerja sama akan dilakukan selama 50 tahun dengan nilai investasi US0 juta atau sekitar Rp5,96 triliun (asumsi kurs Rp14.900).

"Kerja sama untuk operasikan kontainer terminal di belawan itu yg dikerjasamakan selama 30+20 tahun. Kapasitasnya saat ini akan dikembangkan sampai dengan 1,4 juta TEUs," katanya di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/6).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasan pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan agar terciptanya interkoneksi logistik.

"Karena untuk mencapai target 2045, salah satu isu yang menghambat adalah logistik, ketika ongkos logistik atau transportasi barang maupun manusia tidak bisa menjadi satu kesatuan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/5).

"Ini yang kadang-kadang dipersepsikan kenapa pemerintah membangun infrastruktur dengan modal pembiayaan yg besar. Apakah benar arahnya? Benar," lanjutnya.

Lihat Juga : KAI soal Luhut Tolak Impor KRL Bekas: Ada Konsekuensinya

Erick mengatakan percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan negara yang ekonominya maju karena pembangunan infrastruktur.

Salah satunya Korea Selatan. Pada 1950-an, kata Erick, negara tersebut menghabiskan 50 persen untuk pembangunan infrastruktur sehingga negara tersebut menjadi negara maju. Kemudian juga China serta Uni Emirat Arab.

Ke depan, Erick berharap dengan terciptanya ekosistem logistik yang baik, ekonomi Indonesia bisa tumbuh.

"Mimpi besar ini yang diimplementasikan dalam keseharian yg menjadi kunci karena percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja untuk mencapai cita-cita kita menjadi negara besar," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi Sun Wukong

Warga Jambi Mengeluh Harga Pinang Anjlok dari Rp29 Ribu Jadi Rp5.000******

Warga Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengeluhkan anjloknya harga pinang, bahkan hingga tinggal Rp5.000 per kilogram.

Mereka sebenarnya ingin menyampaikan keluhan pada Presiden Joko Widodo saat meninjau jalan di Kecamatan Geragai dan Mendahara. Namun sayang, Jokowi batal berkunjung ke lokasi tersebut, sehingga keinginan itu tidak terwujud.

"Kami berharap Pak Jokowi memperbaiki jalan, dan bisa menaikkan harga pinang, kelapa, sawit, dan sebagainya. Sudah setahun lebih harga pinang anjlok," kata warga bernama Tia, Selasa (16/5).

"Kurang paham juga penyebabnya. Biasanya pinang lokal dikirim dari sini. Orang Jambi yang beli," tuturnya, Selasa (16/5).

Padahal pada 2021, harga pinang lokal di daerah ini bisa mencapai Rp29 ribu per kg. Tapi kemudian, harga tersebut turun selama satu tahun belakangan ini.

"Dulu saat harga pinang mahal, ada saja yang maling. Makanya, pasang CCTV. Kalau sekarang, mana ada yang maling," tuturnya.

Komoditi pinang diolah Tono, merupakan hasil panen di kebunnya sendiri yang luasnya berkisar lima hektare.

"Sedangkan yang sudah berbuah mencapai 3 hektare. Pinang ini panennya dua minggu sekali, kalau 3 hektare dapat 200 karung," tuturnya.

Ia pun menyampaikan warga Desa Lagan Tengah, banyak yang mengelola pinang. Tradisi ekonomi ini sudah ada sejak 1980-an.

"Awalnya, 1980-an sudah ada pinang. Dulu tentu lebih murah. Kalau perkebunan sawit belum lama masuk ke sini. Sekitar tahun 2009-an," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, pengiriman komoditi pinang di daerah tersebut, tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Jalan sepanjang 17 kilometer yang terbentang di Kecamatan Geragai dan Mendahara, mengalami kerusakan parah.

Di jalan yang batal ditinjau itu terdapat beberapa lubang yang cukup dalam sehingga berisiko merusak kendaraan yang lewat.

Berdasarkan pantauan, saat tim jurnalis berada di perjalanan, terdapat truk bermuatan kelapa sawit yang mengalami patah as roda. Bahkan, jalan rusak ini berpotensi membuat kendaraan terbalik.

"Kalau yang ingin diperbaiki sepanjang berkisar 9 kilogram," kata Kepala Kecamatan Geragai, Iduar Aidi.

Ia mengatakan jalan tersebut mengalami rusak berat sejak akhir 2022 akibat dilalui truk bermuatan sawit dan curah hujan yang tinggi.

"Sering hujan. Kemudian awal 2023, pun hampir setiap hari hujan. Ditambah lagi panen yang sekarang ini sedang maksimal," katanya.

Warisan kekaisaran

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]