link slot terbaik dan terpercaya

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Daftar Proyek Nasional yang Tidak Selesai di Semester I 2024******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci ada delapan proyek strategis nasional (PSN) di bawah kementeriannya yang tidak selesai di 2024.

Basuki menyebut seharusnya proyek-proyek tersebut rampung paling telat semester I 2024. Namun, kemungkinan akan molor penyelesaiannya ke semester II tahun depan.

Oleh karena itu, ia akan segera bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) agar bisa diberi kelonggaran waktu.

Rincian 8 proyek yang tidak akan selesai di semester I 2024 itu terdiri dari 5 bendungan dan 3 jalan tol di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun 5 bendungan tersebut, yakni Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatra Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, 3 proyek jalan tol yang dimaksud adalah Tol Serang-Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang-Demak.

Lihat Juga : Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan

"Sedang dibikin suratnya oleh sekjen karena kalau enggak ada dispensasi, multi year contract(MYC)-nya tidak akan keluar," tutup Basuki.

Selain 8 PSN di bawah tanggung jawab Basuki, ada juga proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang nasibnya tidak jelas. Bahkan, proyek nasional ini terancam didepak dari daftar PSN yang dikebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan rencana mengeluarkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar PSN 2020-2024 sesuai surat permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kendati, permintaan tersebut masih perlu restu Jokowi.

"Kemenhub ajukan ke kami untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini, tapi kami masih evaluasi dulu dan kami juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ungkap Wahyu.

Wahyu juga menyebut proyek nasional lain yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN, yaitu Pelabuhan Ambon. Alasannya karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Vietnam Tak Mau Ikuti India Larang dan Perketat Ekspor Beras******

Vietnammemastikan tidak akan mengikuti langkah Indiamenyetop ataupun memperketat ekspor berasdalam waktu dekat.

Kepastian mereka sampaikan demi meredam kekhawatiran dunia akan pasokan beras global setelah India memberlakukan larangan ekspor beras.

"Saat ini, perusahaan Vietnam masih mengekspor beras secara normal," kata Ketua Asosiasi Pangan Vietnam Nguyen Ngoc Nam dikutip dari Reuters, Selasa (1/8).

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

Nam mengatakan sejak larangan ekspor India tersebut, harga beras Vietnam memang melonjak. Maklum, negaranya adalah eksportir terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand.

Harga beras pecah Vietnam naik 5 persen dari US5-US5 sebelum kebijakan India menjadi US0-US5 per metrik ton pada Senin (31/7). Ini adalah harga tertinggi sejak 2011.

Berkat kebijakan India, pengiriman beras dari Vietnam dalam tujuh bulan pertama tahun ini diperkirakan naik sekitar 18,7 persen dari tahun sebelumnya menjadi 4,84 juta ton.

Ini akan sejalan dengan pendapatan dari ekspor beras pada periode tersebut naik 29,6 persen menjadi US,58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

Indonesia Rugi Rp551 T Imbas Makanan Terbuang 48 Juta Ton per Tahun******

Kepala Badan Pangan Nasional(NFA) Arief Prasetyo Adi menyoroti pemborosan makananyang dilakukan di Indonesia.

Mengutip studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ia mengungkapkan total sampah makanan Indonesia mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun selama periode 2000-2019.

Seharusnya, apabila tidak terbuang, sampah makanan itu bisa menghidupi 61 juta - 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 persen populasi rakyat Indonesia.

"Dengan estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya sampah pangan tersebut, tentunya harus kita cegah dengan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang melalui gerakan setop boros pangan," ujar Arief saat menghadiri Forum United Nation Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktacking Moment di Roma, Italia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/7).

Menurut Arief, Indonesia menaruh perhatian serius pada masalah penyusutan pangan (food loss) dan sampah makanan (waste) yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan soal ancaman krisis pangan global.

"Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste. Sekitar 14 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) , dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste)," ungkapnya.

Karenanya, ia menilai perlu kolaborasi global demi menekanfood loss and waste.

Berdasarkan mata rantai produksi pangan, poin terbesar yang berpengaruh dalam food loss and wasteterjadi pada tahap konsumsi. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menangani food loss and wastesecara efektif.

"Dalam menghadapi isu food loss and waste, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kebijakan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan support system,penguatan regulasi, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataanfood loss and waste," ujarnya.

Arief memaparkan sejumlah strategi mencegahfood loss and wasteantara lain dengan membuat platform dan berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan tiga kelompok pelaku.

Kelompok pertama adalah penyedia makanan/donator yang meliputi restoran, hotel dan retail dan penjual makanan lainnya. Kelompok kedua adalah organisasi sosial yang menjadi foodhub yang bertugas dalam menghubungkan penyedia/donor makanan dengan kelompok penerima, seperti FoodBank of Indonesia, Yayasan Surplus, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

"Kelompok terakhir adalah kelompok penerima manfaat yang tengah menghadapi masalah kekurangan pangan di antaranya anak-anak, lansia, panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan dan memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat.

"Tidak kurang dari 27 ton pangan berlebih telah didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat di Jakarta sepanjang Desember 2022-Februari 2023. Ini tentunya akan kita perluas ke berbagai wilayah sehingga gerakan ini terus bergulir dan berdampak positif pada ketahanan pangan kita," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Indef Minta Jualan Barang Impor di E******

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang imporyang dijual die-commerce maupun social commerceseperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi.

Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Ia mengatakan pengaturan itu penting dilakukan demi melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dari ancaman barang impor.

"Artinya ya silahkan saja tapi dipisahkan kalau barang impor biaya adminnya lebih besar misal dua kali lipat," lanjutnya.

Selain biaya administrasi tinggi, poin lainnya yang juga disarankan INDEF untuk diatur dalam revisi Permendag 50/2020 adalah regulasi terkait socio commerceseperti Project S TikTok. Pasalnya, saat ini beleid itu baru hanya mencakup perdagangan di e-commerce.

Di luar masalah itu, ia juga meminta pemerintah memperbaiki pendataan barang impor yang dijual di e-commercedan social commerce dan  memisahkan etalase barang impor dan lokal.

"Sehingga di e-commerce,kita akan melihat dua etalase yaitu etalase barang lokal dan etalase barang impor," katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut UMKM lokal terancam banjir barang impor. Ancaman salah satunya lewat Project S TikTok Shop.

Teten menyebut ancaman datang dari algoritma TikTok yang dapat membaca kebiasaan penggunanya. Hal itu ia sebut dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag 50/2020 karena karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan. Pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelaluie-commerceuntuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Usulan keduaadalah membatasi harga produk dari luar yang dijual di e-commerceminimal US0 dolar.

"Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," kata Teten.

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Mendag Khawatir Harga Bahan Pokok Terganggu Dampak El Nino******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan khawatir dengan dampak El Nino yang dapat mengganggu kestabilan harga-harga bahan pokok di Indonesia.

"Memang harga-harga barang pokok kita khawatir, jika musim (kemarau). Karena sungai sungai kita mengering," kata Zulkifli di Makassar, Kamis (27/7).

Menghadapi dampak El Nino, Kemendag berupaya mengimpor 1 juta ton beras dari India. Namun, hal tidak dapat terlaksana karena ada larangan dari India.

Meski demikian, Zulkifli mengaku hingga saat ini harga barang pokok di seluruh daerah di Indonesia masih dalam kondisi stabil.

"Tapi dalam negeri Alhamdulillahharga-harga masih stabil. Selain ayam dan telur. Itu soal waktu saja, kalau pakannya naik, jagungnya kita subsidi," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenimbang Kemampuan Ahok Jika Jadi Bos Baru Pertamina

Oleh karena itu, kata Zulkifli bahwa pemerintah berencana akan mengucurkan bantuan sebesar Rp8 triliun untuk meringankan beban masyarakat yang dijadwalkan pada bulan Oktober nantinya.

"Mulai Oktober sampai Desember akan mengucurkan Rp8 triliun bantuan kepada masyarakat untuk mengendalikan harga-harga itu. Yang Rp8 triliun mulai Oktober sampai Desember," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]