pusatcuan

Penyihir Dewa Terlarang

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kembali ke dunia roh

Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return******

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakanLuhut Panjaitan ingin segera kembali bekerja. Hal itu disampaikan saat Rachmad menjenguk Luhut yang sedang dirawat di Singapura.

Rachmat juga menepis kabar Luhut akan mundur dari pemerintahan. Luhut, katanya, bahkan menirukan jenderal Amerika Serikat (AS) Douglas MacArthur saat mengatakan akan segera kembali.

"Saya sudah dua kali menjenguk beliau. Enggak ada info ini (mundur dari pemerintahan)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi sebelumnya juga menepis kabar Luhut akan mengundurkan diri. Ia mengatakan Luhut sedang dalam masa pemulihan di Singapura.

"Tidak benar (Luhut mundur dari menko marves). Pak Luhut masih dalam perawatan dokter di Singapura dengan kondisi yang sudah sangat baik dibanding sebelumnya," kata Jodi saat dikonfirmasi.

"Perawatan saat ini dititikberatkan pada fisioterapi," sambungnya.

Kesehatan Luhut menurun dan diketahui publik pada Jumat (6/10). Teranyar, Luhut mengatakan dirinya masih menjalani perawatan di Singapura. Ia mengatakan pemulihan kesehatannya masih memerlukan waktu agar bisa kembali beraktivitas.

Luhut juga menjelaskan dugaan viral foto pria yang sedang menjalani perawatan intensif bukanlah dirinya. Ia mengklaim kondisinya saat ini sudah berangsur membaik.

"Kalau boleh teman-teman tidak usah percaya terhadap foto-foto yang banyak bertebaran seliweran yang aneh-aneh gitu, saya overall dari hasil tim dokter tadi melaporkan progress saya maju sangat signifikan," jelasnya via akun Instagram pribadi, Selasa (17/10).

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

belas kasihan Tuhan

Erick Thohir Bertemu Sandi Bahas Percepatan Industri Pariwisata******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir terlihat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Rabu (25/10) siang.

Lihat Juga : RI Buka Peluang TikTok Shop Buka Lagi dengan 3 Syarat

Erick menambahkan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam dan budayanya. Hal itu menjadi aset penting Indonesia untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Instagram]

Sandiaga pun membalas unggahan Erick tersebut. "Siapa berkolaborasi membangun bangsa."

Sebelumnya, politikus PPP itu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan lain di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Sektor-sektor tersebut, kata dia, umumnya melibatkan pelaku UMKM dalam jumlah besar dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang memberi dampak berlapis perkembangan usaha di daerah sekitarnya.

Dia mencontohkan pada 2022 lalu, sektor Parekraf menorehkan catatan kinerja positif. Sandiaga mengatakan nilai kontribusi sektor itu terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 4,1 persen.

"Serta ekspor produk ekonomi kreatif diperkirakan menembus US,46 miliar atau Rp397,98 triliun," kata dia.

"Pada tahun 2023 ini, nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp1.297 triliun. Dengan target kinerja tersebut diharapkan memberikan dampak yang besar dengan keberadaan lapangan kerja sebesar 22,4 juta di sektor pariwisata dan 22,29 juta di sektor ekonomi kreatif," imbuh Sandiaga.

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

IHSG Rawan Terkoreksi di Awal Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) berpeluang terkoreksi pada Senin (30/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan pergerakan IHSG dipengaruhi oleh rilis data inflasi yang disinyalir masih berada dalam kondisi stabil. Hal itu menahan tekanan terhadap IHSG yang datang dari gejolak rupiah belakangan ini sehingga koreksi yang terjadi pada indeks tak terlalu dalam.

Ia mengatakan kondisi ini masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.702 dan resistance6.899 hari ini.

Karena sentimen itu, ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, BBCA, KLBF, UNVR, ICBP, PWON, ASRI, TBIG, dan HMSP.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi IHSG akan tetap berada dalam tren naik jangka pendek.

"Dan diperkirakan menguji arearesistance6.810-6.820 sebelum melanjutkan struktur penurunan wave B menuju 6.666 sebagai target terdekat menurut analisis Fibanocci retracement," kata dia.

Ia memprediksi IHSG bergerak di levelsupport6.700 dan resistance6.968.

IHSG ditutup di level 6.758 pada Jumat (27/10). Indeks saham menguat 44,27 poin atau 0,66 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 279 saham menguat, 243 terkoreksi, dan 235 lainnya stagnan. 

[Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Pesta Diskon Seharian Transmart Full Day Sale Balik Lagi 29 Oktober******

Kabar gembira buat pelanggan setia Transmart! Pesta diskon seharian bertajuk Transmart Full Day Sale balik lagi di akhir bulan ini pada Minggu (29/10).

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai dari jam operasional toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo Paylater

Kamu cuma perlu belanja terus bayar transaksi belanjanya pakai Allo Bank, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, kemudian tambahan diskon 20 persen bisa langsung didapat.

Banyak banget kan diskonnya? Makanya enggak perlu ragu belanja di akhir belum dan belum gajian, datang aja ke gerai Transmart terdekat di kotamu besok untuk nikmati berbagai diskonnya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!