gilaslot1 slot terbaru

Legenda Pahlawan Iblis

Eks Dirut Pertamina Tersangka KPK, Erick Singgung Bersih******

Menteri BUMN Erick Thohirmenyinggung tindakan bersih-bersih BUMN setelah mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG).

Erick mengatakan ia telah mencanangkan gerakan bersih-bersih BUMN sejak 2019. Ia ingin perusahaan milik negara mengedepankan akhlak dan tata pemerintahan yang baik.

"Ketika saya dipercaya, diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu beliau untuk mentransformasi BUMN, sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN," kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/9).

Ia bercerita banyak isu korupsi di BUMN yang dikaitkan ke dirinya. Namun, Erick memastikan BUMN di era kepemimpinannya bersih dan transparan.

"Kan sekarang di hal-hal seperti ini kadang-kadang diputarbalikkan seakan-akan wah ini kenapa gitu. Tapi saya bisa jamin bahwa di zamannya saya ini, saya berusaha benar- menjaga struktur, sistem yang lebih transparan dan baik," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Lembaga antirasuah itu menyebut Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Karen tidak melapor kepada Dewan Komisaris PT Pertamina.

Seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik. Karen diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar US0 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Rumah Dinas Digeledah KPK, SYL Ungkap Hilirisasi Jokowi di Spanyol******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol kala rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Spanyol, ia menyampaikan kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (29/9), Syahrul melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades.

Lihat Juga : Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK

"Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," kata SYL.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga mendorong Pemerintah Spanyol membuka akses pasar produk hortikultura asal Indonesia secara luas.

Ia mengusulkan pembentukan tim kerja sama untuk merumuskan langkah konkret peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia agar bisa mendominasi pasar global.

Syahrul juga mendorong Luis agar membuat MoU dalam bentuk Joint Task Force untuk memajukan sektor pertanian kedua negara. Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.

"Termasuk dukungan Luis Planas dalam menghadapi ancaman krisis global yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tekanan geopolitik global serta pemulihan ekonomi pasca pandemi," katanya.

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Syahrul terseret permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memerinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut.

"Benar, ada giat di sana. Giat sedang berlangsung. Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," kata Ali.

KPK diketahui sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait, termasuk SYL.

Pedang membuktikan langit

Bersiap Borong Belanjaan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi Besok!******

Siap-siap ya, pesta diskon di Transmart bertajuk Full Day Sale kembali lagi besok, Minggu (22/10). Transmart kasih diskon gede 50 persen plus ekstra diskon 20 persen, jadi belanja tetap hemat meski di tanggal tua.

Gebyar diskon ini akan berlangsung seharian mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Pakai Allo PayLater, Bebas Belanja di Transmart Tanpa Khawatir

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega, kamu bisa mengunjungi kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah buat yang belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Cukup downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di Playstore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Cus, ajak keluarga atau sahabat buat belanja ke Transmart besok ya. Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Guru Tao Tongxuan

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

Erick Thohir Klaim BUMN Sehat Meski Utang Menggunung Rp1.600 T******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmeyakinkan Komisi VI DPR RI bahwa keuangan perusahaan pelat merah di bawah komandonya sehat.

Ia mengaku telah membahas kapitalisasi pasar BUMN bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan obrolan tersebut, Erick mengklaim ada peningkatan valuasi pasar BUMN.

"Kalau yang ada di bursa itu naik dari Rp1.719 triliun, sekarang di Rp2.200 triliun. Kalau dulu kita pernah bahas antara utang BUMN Rp1.600 triliun dibanding modal Rp3.200 triliun, sekarang kapitalisasi pasar Rp2.200 triliun itu sudah jauh lebih tinggi dari total utang Rp1.600 triliun. Jadi, ini kondisinya saya bisa yakinkan ini sehat," tutur Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Akan tetapi, kesanggupan Erick diragukan DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyebut kenaikan target tersebut cukup tinggi, hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty.

"Mengenai (target) dividen Rp85 triliun, kembali waktu itu kita bicara Rp80 triliun. Tapi kalau konteksnya harus Rp85 triliun, ya itulah yang saya rasa di RUU BUMN ini kita harapkan ada keseimbangan juga supaya kita bisa kembali kemauan saat itu dorong penugasan, tetapi juga keuangan pun harus jadi bagian penyelesaian penting. Kalau tidak, ini jadi snowball lagi sehingga nanti ada pihak-pihak diberatkan," jelas Erick menanggapi DPR.

"Kami dalam posisi tidak bisa menolak, hanya bisa berupaya. Kami tentu menjaga balance cash flowyang kita punya. Saya berharap ini jadi catatan kami dan saya coba akan telisik ulang dengan kondisi keuangan terakhir, apakah kita bisa deliver angka tinggi tersebut," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Serikat Pekerja Sebut Smartfren PHK 100 Karyawan Secara Sepihak******

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (DPP ASPEK) Indonesia mengungkapkan PT Smartfren Telecom Tbk telah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan massal kepada karyawan.

DPP ASPEK Indonesia merupakan induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan sedikitnya 100 karyawan telah di-PHK secara sepihak sampai dengan Agustus 2023. Hal itu diketahui berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

"Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap," kata Mirah melalui keterangan resmi, Senin (25/9).

Ia menuturkan beberapa anggota Serikat Karyawan Smartfren yang terdampak, telah menolak untuk di-PHK dan telah memberikan kuasa kepada DPP ASPEK Indonesia untuk diadvokasi. Advokasi ini baik terkait PHK maupun hak-hak normatif lainnya.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

DPP ASPEK Indonesia sendiri telah mengirim surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT Smartfren Telecom Tbk.

Namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak manajemen PT Smartfren Telecom Tbk.

Di sisi lain, Mirah juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk turun tangan memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.

"Agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang," ucap Mirah.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Chief Marketing Officer Smartfren Sukaca Purwokardjono untuk mengonfirmasi lebih lanjut isu PHK tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]