hari dan jam gacor main slot

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

4 Syarat Raup Cuan di Tahun Politik versi Pengusaha******

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani mengungkapkan pengusahaberpotensi meraup keuntungan besar pada tahun politik 2023. Menurutnya, jelang Pemilu, belanja dalam negeri akan meningkat baik dari segi produk maupun jasa.

"Tahun politik biasanya perdagangan bisa cuan, cuan dari segi produk maupun jasa karena banyak kampanye, spending-nya pasti besar. Pasti ada pengaruh secara positif," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Meski demikian, potensi meraup keuntungan itu juga disertai dengan kemungkinan kondisi politik yang tidak stabil. Untuk itu, menurutnya terdapat empat syarat agar kondisi tetap stabil dan bisa menguntungkan bagi pengusaha.

"Keduaitu keamanan. Jadi kita pastikan ini aman, menjaga semua jangan sampai banyak konflik. Pastikan Pemilu itu aman, jujur, adil," ucapnya.

Kemudian, syarat ketigaadalah keberlanjutan dalam kepemimpinan. Shinta menilai meski ada perubahan pemimpin, menurutnya penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan yang dianggap sudah baik.

Terakhir, syarat yang harus dipenuhi adalah kompetisi yang sehat. Meskipun harus bersaing, ia berharap tak ada konflik yang saling menjatuhkan pihak-pihak lain.

Ia berharap tahun politik mendatang bisa berlangsung dengan aman hingga membuat perdagangan semakin tumbuh dengan pesat.

"Kalau perlu bertanding untuk bersanding. Silakan kompetisi tapi nanti kolaborasi aja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Daftar Lengkap BUMN Dapat Suntikan Modal Negara Sepanjang 2022******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuntikkan dana Penambahan Modal Negara (PMN) ke beberapa perusahaan BUMN.

Salah satunya PT Garuda Indonesia (Tbk) senilai Rp7,5 triliun usai perusahaan tersebut menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Selain Garuda, beberapa BUMN yang mendapatkan suntikan dana yaitu;

2. PT LEN Indonesia

PT LEN Industri (Holding Pertahanan Defend ID) menerima PMN Rp3 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata (pengembangan usaha).

3. ID Food

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD menerima Rp2 triliun yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha).

4. PT Hutama Karya (Persero)

PT Hutama Karya (persero) mendapat Rp30,56 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera tahap I dan II.

5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia

PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Holding Pariwisata InJourney sebesar Rp9,5 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (penugasan dan pengembangan usaha).

6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG)

IFG menerima sebesar Rp6 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (penugasan).

7. PT KAI

PT KAI mendapatkan PMN sebesar Rp4,1 triliun yang akan digunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indo untuk penambahan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

8. PT Reasuransi Indonesia Utama

PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating inter guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).

9. Perum Damri

Perum Damri sebesar Rp867 miliar yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik, untuk perkiraan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (penugasan dan pengembangan usaha).

10. Perum Airnav Indonesia

Airnav Indonesia menerima sebesar Rp790 miliar yang akan digunakan dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (penugasan).

11. PT Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN mendapatkan dana sebesar Rp2,48 triliun dengan Rp1,65 triliun di antaranya melalui penerbitan saham baru melalui rights issue.

12. PT Adhi Karya

Adhi Karya mendapat suntikan sebesar Rp1,98 triliun melalui right issue dalam saham portepel. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, dan Yogyakarta-Bawen, serta pembangunan SPAM Karian Serpong.

13. PT Waskita Karya

Waskita Karya mendapat PMN sebesar Rp3 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mempercepat peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

14. PT Semen Indonesia

Semen Indonesia mendapatkan suntikan modal melalui inbreng dengan PT Semen Baturaja Tbk pada November 2022. Adapun pemerintah akan tetap mempertahankan kepemilikan 51,01 persen, dan publik sebesar 48,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Pelatihan Kartu Prakerja Bakal Tatap Muka di Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program pelatihan Kartu Prakerja bakal berlangsung hybrid dengan menggabungkan skema offline dan online pada kuartal I 2023.

Kebijakan itu merupakan hal baru sebab Kartu Prakerja selama ini dijalankan 100 persen online.

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/12).

Airlangga pun mengatakan bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta. Namun, para peserta harus menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling untuk mendapatkan insentif tersebut.

Untuk menyiapkan skema normal, pemerintah telah merevisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu, Airlangga juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Jokowi Pede Larangan Ekspor Bijih Bauksit Hasilkan Rp62 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bauksitmulai Juni 2023. Dengan larangan ini, Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa meningkat menjadi Rp62 triliun.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi kurang lebih sekitar Rp62 triliun," kata Jokowi, Rabu (21/12).

Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit dengan beberapa pertimbangan.

Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri." kata Jokowi.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]