situs slot online terbaik 2021

Riasan merah di seluruh dunia

Sepi Order, Produsen Sepatu Puma di Tangerang Akan PHK 600 Karyawan******

PT Horn Ming Indonesia selaku produsen sepatumerek ternama Pumayang berada di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, akan memberhentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 600 orang pekerja.

Mengutip Antara, Selasa (6/6), rencana PHK itu telah disampaikan secara resmi oleh pihak perusahaan melalui surat pemberitahuan bernomor 023/HR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 kepada pemerintah daerah (pemda), melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Banten.

"Ya betul, minggu lalu kita sudah dapat informasi akan adanya PHK kepada 600 orang karyawan PT Horn Ming Indonesia," ucap Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Rudi Hartono.

Menurutnya, PHK dilakukan perusahaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan membuat permintaan dan penjualan sepatu menurun. 

"Alasannya order sepi karena efek pasar Eropa lesu setelah perang Ukraina dan Rusia," ujarnya.

Disnaker Kabupaten Tangerang akan melakukan verifikasi atas pengajuan surat pengurangan jumlah tenaga Kerja PT Horn Ming Indonesia guna memastikan para pekerja yang terdampak PHK mendapat pemenuhan hak mereka sesuai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Rencana besok kita bakal mendatangi perusahaan itu untuk memverifikasi atas pengajuan PHK. Ini ditujukan agar semua hak-hak pekerja itu sesuai aturan yang ada," ungkap Rudi.

Gelombang PHK pada industri padat karya bukan hanya kali pertama terjadi di Kabupaten Tangerang. Dalam satu tahun ini sudah banyak pekerja terkena dampak yang sama.

Salah satunya seperti terjadi di PT Tuntex Garment, produsen pakaian olah raga merk Puma yang tutup pada April 2023 akibat pemberhentian produksi. Itu berdampak pada 1.200 karyawan terkena PHK.

"Kalau soal pemutusan kerja ini kami tidak bisa hindari. Karena itu tergantung dari kemampuan perusahaan masing-masing. Hanya kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang PHK ini," ucap Rudi.

[Gambas:Video CNN]

Munculnya rumput

Kemendag Sebut Pembayaran Selisih Utang Tunggu Audit BPK******

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak gorengakan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. 

Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini.

Pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh tim teknis yang akan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh BPKP. Selanjutnya BPKP akan mereview mulai dari kebijakan, pelaksanaan survei, hingga metode verifikasi yg dilakukan oleh Sucofindo. "Saya enggak mau berspekulasi dulu sebelum ada hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya dulu ya," kata Isy.

Hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Namun, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

"Kita sedang meminta review oleh auditor negara pemerintah. Hari ini sebenarnya ada pertemuan dengan BPKP mereview hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo," kata Isy di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

PUPR Buka Suara soal Batal Uji Coba Tol Tanpa Setop di Bali******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal batalnya uji coba sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tol Bali Mandara.

Uji coba sistem MLFF itu sedianya dilakukan pada Kamis (1/6) kemarin. Namun, hal itu batal karena kisruh internal PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku operator. RITS merupakan anak usaha dari perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi menyangkut permasalahan internal ini dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Meski begitu, Endra menyebut kerja sama bilateral antara Indonesia-Hungaria dalam menggarap proyek MLFF ini masih akan terus berlanjut.

Saat ditanya mengenai timeline uji coba dari sistem tersebut, ia belum dapat memastikannya. Pendalaman masih terus dilakukan dalam penyusunan timeline terbaru dari penerapan sistem bayar tol tanpa setop ini.

"Kami akan pelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan," ucap Endra.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan mengatakan uji coba sistem MLFF yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda karena kisruh internal.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya di kantor Roatex, Selasa (30/5) lalu.

Ia menjelaskan kronologi sampai permasalahan itu bisa terjadi. Ia menjelaskan manajemen Roatex Indonesia dengan kontraktor dan jajaran manajemen dari Hungaria berbeda pandangan. Pihak Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di negaranya diterapkan bulat-bulat di RI.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta.

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya.

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal. Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz. Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan. Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

KKP Bentuk Tim Tentukan Ekspor Pasir Laut, Ajak Walhi******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir lautsedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak,"  katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5).

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Pangkas Biaya Operasi Rp81,8 T, Disney Pixar PHK 75 Karyawan******

Anak Usaha Disney, Walt Disney's (DIS.N) Pixar Animation Studios melakukan PHKterhadap 75 karyawan mereka, termasuk dua di antaranya eksekutif perusahaan.

Mengutip Reuters, Senin (5/6), PHK signifikan pertama dalam satu dekade terakhir ini disampaikan oleh sumber yang tahu persis dengan masalah itu.

PHK tersebut salah satunya menimpa sutradara 'Lightyear' Angus MacLane, animator 26 tahun yang merupakan bagian dari tim kreatif senior pada film-film terkenal seperti 'Toy Story 4' dan 'Coco'.

MacLane dan Susman tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar atas kabar PHK itu. Tak hanya mereka berdua, Wakil Presiden Publisitas Disney Pixar Michael Agulnek juga di-PHK.

Sebelumnya Kepala Eksekutif Walt Disney Bob Iger mengatakan PHK yang berlangsung 23 Mei adalah bagian dari rencana perusahaan untuk menghilangkan 7.000 pekerja dan memangkas biaya US,5 miliar atau Rp81,8 triliun (Kurs Rp14.887 per dolar AS).

Selain PHK pihaknya juga akan melakukan restrukturisasi dengan menggabungkan grup film dan televisi menjadi satu unit hiburan Disney dan menghilangkan divisi yang bertanggung jawab atas distribusi.

Meskipun kecil dibandingkan dengan basis karyawan Pixar yang berjumlah sekitar 1.200, PHK tersebut terkenal karena studio tersebut adalah kekuatan kreatif yang menghasilkan waralaba dan karakter yang mendorong pendapatan di seluruh Disney.

[Gambas:Video CNN]

ahli super

Anak Buah Sri Mulyani Ikut Komentar soal Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut******

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ekspor pasir laut tidak akan terlalu berpengaruh ke pendapatan negara.

"Ekspor pasir sih kecil (pengaruh ke pendapatan negara), itu lebih kepada kebijakan sektoralnya nanti," katanya singkat di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]