situs slot cepat maxwin

Mengkolonisasi Pesawat Alien

BPKH Sebut Nilai Manfaat Bakal Habis 2025 jika Biaya Haji Tidak Naik******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mangkir dari panggilan Komisi VI DPR, tanpa keterangan. Padahal, Presiden Direktur PT MSU diundang langsung untuk dimintai keterangan, termasuk gugatan perdata terhadap konsumennya.

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya,stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan resmi DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDP yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU tidak hadir dan memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar. Sidang perdana berlangsung Selasa (24/1) lalu.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Lion Air Group Buka Suara soal Insiden Tabrak Garbarata di Merauke******

Lion Air Group buka suara terkait insiden pesawat Lion Airdengan nomor penerbangan JT 797 yang menabrak garbarata Bandara Mopah Merauke, Papua Selatan.

Corporate Communication Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan saat ini Lion Air bersama pihak berwenang terkait sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Lion Air tidak dapat berspekulasi atau memberikan keterangan mengenai penyebab. Proses investigasi membutuhkan waktu signifikan untuk mendapatkan rekomendasi," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (26/1).

Ia mengatakan sebelum keberangkatan pesawat sudah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih awal (pre-flight check) dengan hasil layak dan aman dioperasikan (airworthy for flight).

Setelah persiapan layanan dan penanganan darat selesai, pesawat bersiap dan mulai bergerak perlahan di area parkir pesawat (apron).

Danang menambahkan dalam proses itu terjadi hambatan di area sebelah kanan pesawat. Untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, pilot memutuskan untuk kembali ke titik parkir guna dilakukan pemeriksaan.

"Hasil pengamatan, lekukan ujung sayap bagian kanan menyentuh (gesekan) pada bagian luar bangunan garbarata bandar udara," katanya.

Dalam upaya memberikan rasa kenyamanan, seluruh penumpang diarahkan dan diturunkan menuju ruang tunggu terminal keberangkatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Ia mengatakan pihaknya telah menyediakan fasilitas kepada seluruh penumpang berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain memindahkan penerbangan (transfer flight) pada maskapai lain yang disesuaikan ketersediaan kursi, proses pengembalian dana tiket (refund) sesuai permintaan penumpang serta lainnya.

Sebelumnya, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 797 menabrak Garbarata Bandara Mopah Merauke, Papua Selatan.

Polisi menjelaskan detik-detik pesawat Lion Air menabrak Garbarata Bandara Mopah Merauke.

"Kejadiannya pesawat mau berputar haluan menuju runway penerbangan. Di situ ada Garbarata, pesawatnya nabrak bagian sayap," ujar Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, mengutip detik.com, Kamis (26/1).

Pesawat tersebut membawa 117 penumpang. Sandi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pukul 09.10 WIT dan tidak ada korban.

[Gambas:Video CNN]

pasar suci

Bed Bath & Beyond Dapat Surat Peringatan Gagal Bayar dari JPMorgan******

Sinyal Bed Bath & Beyond akan bangkrutsemakin menguat. Pasalnya, perusahaanritel Amerika Serikat (AS) ini menerima peringatangagal bayar dari krediturnya, JPMorgan Chase.

MengutipCNN Business, saham Bed Bath & Beyond (BBBY) anjlok lebih dari 20 persen akibat berita gagal bayar tersebut. Kini harga saham BBBY sekitar US,56 per lembar.

Dalam laporan berkalanya kepada sekuritas, perusahaan menyatakan tidak punya cukup uang untuk membayar sejumlah utang.

Bed Bath & Beyond didirikan pada 1971 sebagai toko ritel yang menjual furnitur dan dekorasi rumah. Perusahaan ini terkenal dengan kupon diskon 20 persennya, serta tumpukan hingga ke langit-langit di konsep tokonya.

Namun, perusahaan ritel ini harus berjuang ketika muncul tren belanja online. Kupon diskon 20 persen mereka tak lagi memikat pembeli dan kalah oleh tawaran harga yang lebih murah di Amazon dan situs belanja daring lainnya.

Belum lagi kehadiran rival seperti Walmart dan Target turut membuat Bed Bath & Beyond kelimpungan.

Perusahaan juga terpukul selama pandemi. Toko mereka ditutup selama 2020. Bed Bath & Beyond kehilangan 17 persen dari penjualannya pada tahun 2020 dan 14 persen pada tahun 2021.

Per Februari 2022, Bed Bath & Beyond memiliki 950 toko dan 32 ribu pekerja. 

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

McDonald's Cs Rela Habiskan Jutaan Dolar Demi Tolak Upah Pekerja Naik******

Pengusaha restoran cepat saji di California seperti Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald's, In-N-Out Burger, dan pemilik KFC Yum! menolak Undang-Undang (UU) FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam.

Melansir CNN Business, Kamis (26/1), para pengusaha itu membentuk koalisi dan masing-masing rela menyumbang US juta untuk menentang UU tersebut. UU FAST ditandatangani tahun lalu oleh Gubernur California Gavin Newsom dan akan mulai berlaku pada 1 Januari.

Berbagai elemen pengusaha restoran hingga warung makan sederhana telah menandatangani petisi menolak UU FAST.

Selain menaikkan upah minimum, UU tersebut juga mengesahkan pembentukan Dewan Makanan Cepat Saji beranggotakan 10 orang yang terdiri dari perwakilan tenaga kerja, pemberi kerja, dan pemerintah untuk mengawasi standar bagi pekerja di industri makanan cepat saji negara bagian.

Presiden McDonald's AS Joe Erlinger mengecam UU tersebut dan mengatakan produk hukum itu terlalu menguntungkan serikat pekerja.

Sementara itu, Serikat Karyawan Layanan Internasional mendukung UU FAST dan melihatnya sebagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Mereka mengatakan industri makanan cepat saji California memiliki lebih dari 550 ribu pekerja. Hampir 80 persennya adalah orang kulit berwarna dan sekitar 65 persen adalah wanita.

Menurut serikat pekerja, jika UU itu berhasil diterapkan di California, efeknya akan meluas ke berbagai daerah lain. Dengan begitu, wilayah lain pun akan menjadi ramah bagi pekerja.

[Gambas:Video CNN]

Kisah reboot Fahai

Profil Henry Surya, Bos Indosurya yang Divonis Bebas oleh Hakim******

Terdakwa Henry Surya divonis bebas oleh hakim dalam kasus dugaan penipuandan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam(KSP)Indosurya.

Hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini, bukan pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Saat itu ia mendirikan koperasi simpan pinjam tersebut bersama dengan 23 orang lainnya.

Sebelum dibebaskan, Henry sebelumnya sempat dituntut hukuman 20 tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya.

Lihat Juga : Profil Jhon LBF yang Viral Dituding Asal PHK Karyawan

Jaksa juga menuntut agar Henry Surya selaku ketua KSP Indosurya diberi hukuman membayar denda Rp200 miliar. Jika tidak bisa membayar diganti dengan hukuman penjara satu tahun.

Jaksa menyatakan Henry melanggar Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Hal yang memberatkan dalam pandangan jaksa yakni Henry Surya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp16 triliun.

Dalam kasus ini, Henry juga diduga menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka dan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah beberapa kali pemeriksaan, akhirnya membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

"Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ujar hakim.

[Gambas:Video CNN]