monas 77 slot

Pendekar Binatang

CT Beri Selamat Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia******

Chairman CT CorpChairul Tanjung mengucapkan selamat kepada Anwar Ibrahim yang resmi dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) baru Malaysia.

"Dato Sri Anwar Ibrahim, Alhamdulillah dan selamat atas jabatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia," ujar pria yang akrab disapa CT ini di Jakarta, Kamis (24/11).

Chairul Tanjung dan Anwar Ibrahim punya sejarah hubungan cukup panjang. Keduanya selalu menyempatkan diri untuk bertemu jika Anwar berkunjung ke Indonesia.

Ia resmi menjadi PM Malaysia setelah penantian dua dekade, tepatnya sejak pertengahan medio 1990-an.

"Saya Anwar Ibrahim telah dilantik, menerima jabatan sebagai seorang perdana menteri. Saya dengan sesungguhnya bersumpah akan dengan jujur menjalankan kewajiban-kewajiban," ujar Anwar saat mengucapkan sumpahnya sebagai perdana menteri di Istana Negara pada pukul 17.00 waktu setempat.

Usai dilantik, Anwar menyatakan tidak akan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri Malaysia.

"Saya telah memilih untuk menolak gaji (saya) sebagai perdana menteri," kata Anwar dalam konferensi pers perdananya usai jadi PM pada Kamis malam.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Buruh Ancam Geruduk Kantor Apindo Jika Gugat Aturan UMP 2023 Naik******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan geruduk kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) jika menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh.

"(Permen) ini langkah mencari win win solution. Sudah ada jalan tengah, jangan digugat. Ini akan memancing reaksi buruh untuk demo besar-besaran," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/11).

Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen. Namun demikian pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen.

Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah. Pasalnya, selama ini ia menilai para pengusaha hanya diam saat sedang untung, namun berteriak ketika rugi.

"Apakah sah (menggugat)? Sah, boleh, tapi tidak ada integritas moral. Ini kan tentang kalau untung berbagi, kalau rugi mari kita diskusikan," tuturnya.

Terlebih, menurut Said, para buruh sudah tiga tahun tidak mendapatkan kenaikan upah minimum. Ia mengaku buruh berbesar hati sebab melihat kondisi pandemi Covid-19. Said pun menyayangkan sikap Apindo yang justru tidak bersimpati saat ini.

"Kami minta dengan hormat Apindo untuk tidak memaksakan kehendak melakukan judicial review. Lebih baik menjalankan Permen 18/2022 karena kalau Apindo dan Kadin mengajukan judicial review terhadap Permenaker, itu artinya melawan pemerintah. Apindo memaksakan kehendak melawan pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit mengungkapkan pihaknya akan mengajukan gugatan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung pekan depan.

Sementara, Ketua Kadin Arsjad Rasjid berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha. Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Tindakan itu merespons menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Pengusaha Malaysia Ramai******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysiaramai-ramai meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu mereka menopang bisnis di tengah ketatnya daya saing pasar.

Mereka meminta agar pemerintah Malaysia mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu bisnis mereka tetap eksis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah untuk fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : 3 Tantangan Berat PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa Malaysia bisa tetap menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Pemerintah Siap Gugat PTTEP Rp23 T Lagi Buntut Tumpahan Minyak Montara******

Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menegaskan pemerintah bakal mengajukan gugatan perdata Rp23 triliun ke perusahaan migas asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) lagi atas kerugian lingkungan hidup imbas tumpahan minyak di Montara.

Langkah ini merupakan upaya hukum lanjutan yang pernah mereka lakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2018 lalu

"Kalkulasi awal kami dulu, kerugian kita estimasi hampir Rp23 triliun," kata Alue dalam konferensi pers, Kamis (24/11), dikutip dari Antara..

Selain itu, gugatan perdata, pemerintah juga meganjukan gugatan terkait biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan dari tumpahan minyak Montara dengan estimasi sekitar Rp4,4 triliun.

Gugatan itu bakal dilayangkan pada semester pertama 2023. Alue mengatakan pihaknya sudah berniat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, tetapi ditarik kembali karena menghormati proses class actionyang sedang dilakukan para petani rumput laut.

Keputusan class action katanya, akan menjadi tambahan bukti kuat bahwa secara legal PTTEP mengakui perbuatannya yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Alue menambahkan pihaknya terus mengumpulkan data dengan melibatkan para ahli yang nanti bakal menghitung luas spasial berdasarkan hitungan secara ilmiah. Itu akan memperkuat kalkulasi biaya kerusakan lingkungan maupun biaya pemulihannya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim PTTEP setuju membayar ganti rugi kasus tumpahan minyak montara senilai Rp2,02 triliun atau 192,5 dolar Australia.

"Atas putusan pengadilan, mereka akan membayar AUD 192,5 juta, atau US9 juta," katanya dalam Konferensi Pers di gedung Kemenko Marves, Kamis (24/11), dikutip dari detik.com.

Luhut mengatakan uang Rp2,02 triliun itu di luar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan. Uang tersebut merupakan ganti rugi bagi nelayan dan petani rumput laut yang terdampak tumpahan minyak.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PTTEP hanya mau membayar kepada satu orang dengan nominal ratusan dolar. Namun, PTTEP kalah di pengadilan hingga mau berunding dengan Indonesia.

"Di sana PTTEP mau berunding dengan kita, itu nggak gampang juga. Kita ancam juga kalau pemerintah ikut campur, pasti bayarnya tiga kali lipat. Untungnya mereka takut sedikit," jelasnya

Sebelumnya, kasus tumpahan minyak Montara pada 21 Agustus 2009 sempat membuat geger. Saat itu, anjungan minyak di lapangan Montara milik PTTEP meledak di lepas landas kontinen Australia.

Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor, mencemari wilayah di sekitarnya. Akibatnya lebih dari 15 ribu petani dan nelayan rumput laut terkena dampaknya.

Purbaya sebelumnya memperkirakan kerugian dari kasus ini menyentuh angka hingga 500 juta hingga 600 juta dolar Australia atau sekitar Rp5,35 triliun-Rp6,42 triliun (kurs Rp10.700). Itu pun baru kerugian yang terjadi di dua kabupaten yang melakukan class action ke Pengadilan Federal Australia.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Pengusaha Malaysia Ramai******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysiaramai-ramai meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu mereka menopang bisnis di tengah ketatnya daya saing pasar.

Mereka meminta agar pemerintah Malaysia mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu bisnis mereka tetap eksis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah untuk fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : 3 Tantangan Berat PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa Malaysia bisa tetap menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.