daftar situs judi slot online gampang menang

Yi Feng Luo Lanxue

Erick Thohir Ungkap Alasan WIKA Tunggak Bayar Sukuk******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkap alasan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA menunda pembayaran obligasi syariah (sukuk).

Menurut Erick, pembayaran sukuk yang menunggak ini terjadi lantaran proses pelepasan aset hingga negosiasi perbankan dalam restrukturisasi perusahaan.

"Restrukturisasi itu juga ada yang namanya pelepasan aset. Sebagian aset ke INA (Indonesia Investment Authority). Ada juga negosiasi perbankan, 90 persen sudah berhasil yang perbankan. Tapi yang sukuk, yang macam-macam belum," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (19/12).

"Garuda berhasil kan, yang ini belum. Kemarin makanya sempat suspense,tapi itu part of negotiation, bukannya kita (WIKA) enggak mau bayar," sambung dia.

Ia mengungkap bahwa pihaknya telah mencoba untuk bernegosiasi kapan tunggakan tersebut bakal dibayarkan.

"Jadi kemarin kita coba negosiasi, apakah kita bayar dulu yang tahun ini, tahun depan negosiasi lagi, itu perlu waktu. Tapi kalau ada kasus korupsinya kita gigit. Seperti di Garuda kan prosesnya beda, isunya satu tapi prosesnya beda. Jadi tetap WIKA kita coba dorong cari win-win solution untuk tahun ini," ucapnya.

Penghentian perdagangan saham WIKA dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada Senin (18/12).

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

WIKA berdalih menunda pembayaran pokok sukuk dengan dua pertimbangan.

Pertama, pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur, khususnya pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 (dua) tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya;

Kedua,proyeksi arus kas perseroan di akhir 2023 yang terbatas keterbatasan. Karena terbatas, perseroan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

dunia cermin tertinggi

Otorita IKN Luncurkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meluncurkan Cetak Biru KotaCerdas Nusantara sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan IKN di masa depan.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mengatakan dokumen tersebut bertujuan untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang layak huni, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Ini disusun oleh tim dari deputi transformasi hijau dan digital didampingi para pakar kota cerdas yang tentu memiliki pengalaman dan jam terbang yang tak diragukan lagi," kata Ali dalam media briefing, Jumat (29/12).

Pertama, selayang pandang Ibu Kota Nusantara. Bagian ini memberikan gambaran tentang landasan IKN dalam membangun kota cerdas, yaitu meliputi penggambaran visi, ruang lingkup, fase pembangunan, hingga lapisan implementasi kota cerdas Nusantara.

Kedua, kerangka konseptual. Bagian ini menjabarkan tentang sembilan indikator kinerja kunci kota cerdas Nusantara, empat prinsip kota cerdas Nusantara, serta delapan persona kota cerdas Nusantara atau subjek pengguna yang akan menjadi acuan pembangunan.

Ketiga, solusi inovatif kota cerdas Nusantara. bagian ini mendefinisikan komponen utama pembangunan kota cerdas, serta kerangka kerja domain, subdomain, dan smart features yang menjadi solusi pembangunan kota cerdas Nusantara.

Keempat, teknologi kota Cerdas Nusantara. Bagian ini menjelaskan tentang teknologi-teknologi yang akan digunakan di Ibu Kota Nusantara.

Teknologi ini terbagi atas teknologi utama dan teknologi pendukung.

Ali berharap dengan dokumen tersebut IKN Nusantara bisa menjadi kota modern dengan standar internasional.

"Yaitu kota yang progresif, inovatif, inklusif dari segi pelayanan publik, maupun kota yang bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi," imbuhnya.

Ali menyebut cetak biru ini juga menggambarkan langkah maju untuk Indonesia dan model bagi pembangunan kota cerdas secara global.

Menurutnya, cetak biru ini tidak hanya merupakan rencana bagi pembangunan sebuah kota, tetapi juga sebuah visi untuk masa depan yang lebih maju.

"Jadi kita lihat di cetak biru ini pemindahan ibu kota dilakukan sebagai strategi untuk mewujudkan visi Indonesia 2045," tutup Ali.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.

Yin Zu

Melihat Konsorsium Bentukan Gibran yang Diklaim Perbaiki SMK di Solo******

Calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan telah membentuk konsorsium untuk mengawal perbaikan fasilitas SMK di daerah yang ia pimpin tersebut.

Konsorsium tersebut, katanya, dibentuk dengan menggandeng beberapa perusahaan besar dengan harapan SMK di Solo nantinya bisa sejalan dengan perkembangan dunia industri.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Assshiddiqiyah, Tangerang, Senin (4/12). Saat itu, salah satu santriwati mengeluhkan teknologi yang tersedia di pondok pesantren tidak sesuai dengan perkembangan di dunia kerja.

"Mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak ter-update. Ini kita update semuanya," imbuhnya.

Dalam kesempatan lain, Ganjar menanggapi sentilan putra sulung Jokowi tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang dianggap jadul di SMK di Jawa Tengah itu terbukti bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

"Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern," kata Ganjar usai mengunjungi Pasar Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12).

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya dan Gibran sebenarnya telah membentuk konsorsium perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan sarana prasarana di SMK.

Lantas seperti apa konsorsium yang diklaim dibentuk Gibran untuk memperbaiki kualitas SMK di Solo?

Mengutip situs resmi Pemkot Surakarta, Gibran sempat menghadiri audiensi Konsorsium Dunia Usaha, Industri dan Dunia Kerja (Dudika) pada 2021 lalu. Saat itu, ia mengapresiasi berdirinya ruang laboratorium multimedia, yang merupakan bantuan bakti sosial dari perusahaan Sinarmas dan Astra.

"Bapak, Ibu, saya berterima kasih atas bantuannya, ini sudah jadi yang di SMK 2, SMK 5, SMK 6. Ini butuh uluran tangan, kerja sama dan sentuhan dari industri, terima kasih atas bantuannya untuk pendidikan di Kota Solo" ujarnya.

Gibran berharap perbaikan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan skill sumber daya manusia (SDM). Ia ingin lebih banyak lagi SMK yang terbantu dengan adanya konsorsium itu.

"Harapannya SMK-SMK lain disentuh juga. Kami tidak ingin SMK jadi pabrik pencetak pengangguran. Selesai sekolah bisa langsung bekerja, tidak perlu di training lagi, selesai sekolah bisa langsung jadi wirausahawan" katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga sempat meresmikan program revitalisasi SMK hasil komitmen Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI (Konsorsium Pengusaha RI) pada Maret 2023 lalu.

Konsorsium Pengusaha RI itu terdiri atas 10 perusahaan yaitu Indofood, Sinar Mas, Yayasan Bakti Barito, iForte, Wings, Agung Sedayu, Triputra, Garudafood, Ciliandra, dan Astra. Konsorsium didirikan sejak 2021.

Hingga awal 2023, Konsorsium Pengusaha RI telah merevitalisasi 10 SMK di Jawa Tengah yaitu SMKN 2, 4, 5, 6, 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMKN 3 Semarang, SMKN 2 Kendal, dan SMK Tunas Harapan Pati.

Kemudian enam SMK baru yang akan direvitalisasi di antaranya SMKN 1 Warungasem, SMKN Jateng Purbalingga dan SMK Theresiana Semarang, dan tiga SMK lain sedang dalam proses seleksi.

Sehingga pada akhir 2023 akan ada 16 SMK yang direvitalisasi dengan total biaya Rp58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Melihat Konsorsium Bentukan Gibran yang Diklaim Perbaiki SMK di Solo******

Calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan telah membentuk konsorsium untuk mengawal perbaikan fasilitas SMK di daerah yang ia pimpin tersebut.

Konsorsium tersebut, katanya, dibentuk dengan menggandeng beberapa perusahaan besar dengan harapan SMK di Solo nantinya bisa sejalan dengan perkembangan dunia industri.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Assshiddiqiyah, Tangerang, Senin (4/12). Saat itu, salah satu santriwati mengeluhkan teknologi yang tersedia di pondok pesantren tidak sesuai dengan perkembangan di dunia kerja.

"Mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak ter-update. Ini kita update semuanya," imbuhnya.

Dalam kesempatan lain, Ganjar menanggapi sentilan putra sulung Jokowi tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang dianggap jadul di SMK di Jawa Tengah itu terbukti bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

"Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern," kata Ganjar usai mengunjungi Pasar Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12).

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya dan Gibran sebenarnya telah membentuk konsorsium perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan sarana prasarana di SMK.

Lantas seperti apa konsorsium yang diklaim dibentuk Gibran untuk memperbaiki kualitas SMK di Solo?

Mengutip situs resmi Pemkot Surakarta, Gibran sempat menghadiri audiensi Konsorsium Dunia Usaha, Industri dan Dunia Kerja (Dudika) pada 2021 lalu. Saat itu, ia mengapresiasi berdirinya ruang laboratorium multimedia, yang merupakan bantuan bakti sosial dari perusahaan Sinarmas dan Astra.

"Bapak, Ibu, saya berterima kasih atas bantuannya, ini sudah jadi yang di SMK 2, SMK 5, SMK 6. Ini butuh uluran tangan, kerja sama dan sentuhan dari industri, terima kasih atas bantuannya untuk pendidikan di Kota Solo" ujarnya.

Gibran berharap perbaikan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan skill sumber daya manusia (SDM). Ia ingin lebih banyak lagi SMK yang terbantu dengan adanya konsorsium itu.

"Harapannya SMK-SMK lain disentuh juga. Kami tidak ingin SMK jadi pabrik pencetak pengangguran. Selesai sekolah bisa langsung bekerja, tidak perlu di training lagi, selesai sekolah bisa langsung jadi wirausahawan" katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga sempat meresmikan program revitalisasi SMK hasil komitmen Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI (Konsorsium Pengusaha RI) pada Maret 2023 lalu.

Konsorsium Pengusaha RI itu terdiri atas 10 perusahaan yaitu Indofood, Sinar Mas, Yayasan Bakti Barito, iForte, Wings, Agung Sedayu, Triputra, Garudafood, Ciliandra, dan Astra. Konsorsium didirikan sejak 2021.

Hingga awal 2023, Konsorsium Pengusaha RI telah merevitalisasi 10 SMK di Jawa Tengah yaitu SMKN 2, 4, 5, 6, 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMKN 3 Semarang, SMKN 2 Kendal, dan SMK Tunas Harapan Pati.

Kemudian enam SMK baru yang akan direvitalisasi di antaranya SMKN 1 Warungasem, SMKN Jateng Purbalingga dan SMK Theresiana Semarang, dan tiga SMK lain sedang dalam proses seleksi.

Sehingga pada akhir 2023 akan ada 16 SMK yang direvitalisasi dengan total biaya Rp58 miliar.

[Gambas:Video CNN]