bayar kredivo dengan kartu kredit

Kronik Penulis Lucu

Yarindo: Kenapa Nomor Izin Edar Kami Keluar, BPOM kan Yang Memberi?******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat Flurin membantah tuduhan BPOM soal  dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang mengakibatkan kasus gagal ginjal akutbelakangan ini.

Melalui Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, mereka menyatakan seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," ujarnya, Senin (31/10).

Vitalis berujar perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten itu tidak pernah mengubah komposisi obatnya. Sehingga mereka merasa aneh, jika dianggap sebagai penyebab gagal ginjal akut yang ramai belakangan ini.

Perusahaan juga mengklaim seluruh bahan pembuat obat diperiksa dengan baik sesuai standar menjamin mutu.

Bahkan obat sirop yang mereka produksi, ia klaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantiansupplier)kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactorypembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Mereka juga tengah menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar hingga saat ini.

Karena belum keluar uji laboratoriumnya, Vitalis mengaku BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers Senin siang.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Bos Properti Surabaya Totok Lusida Resmi Gabung PSI******

Ketua Umum Real EstateIndonesia (REI) Totok Lusida bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pakar.

Hal ini ditandai dengan pemakaian jaket PSI kepada Totok Lusida. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan bergabungnya Totok akan ikut merumuskan jawaban atas kebutuhan anak muda terkait perumahan.

"Kita akan berjuang bersama di PSI. Semakin senang karena Bro Totok sudah tahu yang akan dilakukan. Salah satunya, sebagai Ketua Umum REI, bersama Bro Totok akan ikut merumuskan jawaban atas kebutuhan anak muda terkait perumahan," kata Giring, dikutip dari akun resmi DPP PSI @psi_id, Jumat (28/10).

Totok Lusida merupakan pengusaha properti asal Surabaya. Ia memiliki beberapa perusahaan seperti PT. Mitra Gemilang Jaya Makmur, PT. Lusida Graha Makmur, PT. Lusida Mitra Gemilang, PT. Lusida Jaya Makmur, PT. Mitra Griya Makmur dan PT. Graha Mitra Gemilang.

Proyek-proyek garapan utama perusahaannya bergerak di properti komersial seperti hotel, mall, apartemen, perumahan, pergudangan, kawasan industri dan perdagangan, serta wahana rekreasi keluarga.

Dirinya terpilih sebagai ketua umum REI untuk periode 2019 hingga 2022.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Waspada Tsunami Pengangguran Kaum Muda******

Banyaknya angka pengangguran di generasi muda masih mewarnai Perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Selama lima tahun terakhir, angkanya cenderung meningkat. Salah satunya lantaran ekonomi babak belur gara-gara pandemi covid-19.

Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,01 juta jiwa atau 5,33 persen pada Februari 2017.

Angka ini kemudian naik pada Agustus 2017 menjadi 7,04 juta orang atau 5,5 persen.

Tingkat pengangguran turun kembali menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Jumlah pengangguran pun menanjak kembali pada Agustus tahun yang sama menjadi 5,28 persen atau atau mencapai 7,05 juta orang.

Pada Februari 2020, angka pengangguran kembali turun ke level 4,99 persen. Namun, pada Agustus 2020 angkanya langsung melonjak ke level 7,07 persen atau 9,77 juta orang.

Jika melihat pada garis waktu, pada periode ini angka pengangguran melonjak seiring dengan merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia.

TPT kembali menurun pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen atau setara dengan 8,75 juta orang. Angkanya pun naik lagi pada Agustus tahun yang sama menjadi 6,49 persen atau setara 9,1 juta orang.

Namun, angka ini turun lagi pada Februari 2022 menjadi 5,83 persen atau 8,4 juta orang. Melihat data di atas, meski fluktuatif, angka pengangguran di Indonesia relatif meningkat sejak 2017 hingga awal 2022.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berkaitan erat dengan performa pertumbuhan ekonomi.

Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar daya serapan angkatan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

Ia menerangkan sejak lima tahun belakangan, terutama setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi RI masih sangat standar, bahkan sempat minus. Menurutnya, saat itu pertumbuhan ekonomi kalah cepat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja baru.

Saat pandemi, kata Ronny, ekonomi tertekan dari dua sisi; baik permintaan maupun penawaran. Karenanya pertumbuhan ekonomi melemah.

"Pelemahan permintaan membuat prospek investasi menjadi menurun. Hasilnya, daya serap ekonomi terhadap angkatan kerja baru ikut melemah, di sisi lain sebagian dari angkatan kerja yang bekerja justru keluar dari pekerjaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/10).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Global

Dinasti Kaisar Qianyuan

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

IFG Rombak Direksi dan Komisaris Jamkrindo******

Kementerian BUMN dan Perusahaan Perseroan (Persero) Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengubah susunan jajaran Komisaris dan Direksi di PT Jamkrindo pada Kamis (27/10).

Mengutip Antara, Jumat (28/10), IFG mengangkat Krisna Wijaya sebagai komisaris utama menggantikan Sri Mulyanto sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor: SK-243/MBU/10/2022 dan Nomor: 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022.

Sehingga sususan komisaris PT Jamkrindo terbaru adalah;

Selain mengubah susunan komisaris, pemegang saham juga mengubah susunan Direksi PT Jamkrindo.

Perubahan ini berdasarkan SK Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor: SK-244/MBU/10/2022 dan Nomor: 014/KepSirPS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia.

Dari SK tersebut susunan direksi PT Jamkrindo saat ini yaitu;

a. Hendro Padmono: Direktur Utama
b. Henry Panjaitan: Direktur Bisnis Penjaminan
c. Kadar Wisnuwarman : Direktur Operasional dan Jaringan
d. Abdul Bari: Direktur Kelembagaan dan Layanan
e. Achmad Ivan Sutrisna : Direktur Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan
f. Suwarsito: Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Manajemen IFG memberikan apresiasi kepada Sri Mulyanto, Putrama Wahju Setyawan, Sulis Usdoko dan I. Rusdonobanu atas segala pencapaian dan sumbangsih yang telah diberikan kepada PT Jamkrindo dan menyambut kehadiran Hendro Padmono, Henry Panjaitan, Achmad Ivan Sutrisna, dan Abdul Bari di susunan Direksi Jamkrindo.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan perubahan komisaris dan direksi Jamkrindo merupakan salah satu bentuk komitmen IFG sebagai holding dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional beserta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan

IFG mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan Sri Mulyanto, Putrama Wahju Setyawan, Sulis Usdoko dan I. Rusdonobanu di PT Jamkrindo, sehingga Jamkrindo dapat melewati masa pandemi dengan kinerja yang positif.

IFG juga menyambut Hendro Padmono, Henry Panjaitan, Achmad Ivan Sutrisna, dan Abdul Bari di jajaran Direksi.

"IFG mempunyai harapan tinggi kepada jajaran Komisaris dan Direksi Jamkrindo saat ini untuk melakukan peningkatan kinerja serta melanjutkan proses transformasi yang sudah berjalan baik di Jamkrindo," katanya.

Semasa pandemi pada 2021, Jamkrindo berhasil membukukan pertumbuhan bisnis yang positif dengan meraih laba bersih 2,3 kali lipat atau Rp1,07 triliun. Angka tersebut naik 134 persen dari posisi 2020 sebesar Rp456,13 miliar.

PT Jamkrindo juga dipercaya sebagai penjamin kredit dalam program Pemerintah antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Kontrak Proyek Pembangunan Istana Presiden di IKN Diteken Pekan Ini******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penandatanganan kontrak proyek pembangunan istana presidendi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan pada pekan ini.

"Untuk istana presiden di IKN baru mau kontrak pada pekan ini," ujar Basuki di Jakarta, mengutip Antara, Senin (31/10).

Basuki mengatakan saat ini proyek pembangunan yang sedang dimulai di IKN seperti proyek infrastruktur air dan hunian pekerja untuk konstruksi.

"Insya Allah Rabu atau Kamis tergantung ada sanggahan atau tidak. Kalau tidak ada sanggahan, Insya Allah bisa kami tanda tangan kontraknya pekan ini," ujar Endra.

Menurutnya, penetapan pemenang proyek istana negara sudah dilakukan, namun Kementerian PUPR masih menunggu apakah ada sanggahan atau tidak dari peserta tender yang lainnya.

Jika tidak ada, Kementerian PUPR akan melanjutkan proses dengan melakukan penandatangan dengan pemenang proyek, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK).

Menurut laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP menjadi pemenang proyek pembangunan bangunan gedung istana negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara.

PT PP terpilih sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp1,34 triliun dari total nilai pagu proyek tersebut sebesar Rp1,5 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

[Gambas:Video CNN]