lapor situs slot

Kaisar Dewa Abadi

Badan Pangan soal Harga Telur Naik: Agar Peternak Bisa Lanjut Produksi******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat suara soal lonjakan harga telurbeberapa waktu terakhir.

"Harga telur memang kita jaga di tingkat peternak agar peternak dapat melanjutkan produksi dan meningkatkan produktivitasnya," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Meski begitu, Arief menyebut pemerintah sedang mengupayakan stabilitas harga. Ia menegaskan Bapanas ingin harga telur wajar di tingkat peternak, pedagang, dan konsumen.

"Ini semacamclosed loopyang dibuat dari hulu melibatkan peternak mandiri untuk dapat berkontribusi dalam menurunkan stunting dengan pemberian sumber pangan protein ke masyarakat. Menggunakan data by namedan by addressdari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)," jelasnya.

Arief mengatakan program bansos ini berlangsung selama tiga bulan, dimulai sejak April hingga Juni 2023.

Terlepas dari itu, harga telur di pasar memang meroket belakangan ini. Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu ke Rp31.150 per kg per hari ini.

Bahkan, telur ayam di Papua Barat menembus Rp38.700 per kg. Harga tersebut menjadi yang termahal di Indonesia untuk sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Daftar 7 Anak Muda RI yang Masuk Forbes 30 Under 30 Asia******

Forbes memasukkan tujuh anak muda ke dalam daftar pengusaha dan pebisnis profesional  Asia kategori usia di bawah 30 tahun pada 2023 ini.

Anak muda tersebut berasal dari lima bidang usaha berbeda, mulai dari makanan, retail, hingga manufaktur.

Berikut daftar lengkapnya;

B. Felix Saputra

Ia merupakan Co-founder Satu Dental. Saat ini ia baru berusia 28 tahun

C. Tiffany Danielle

Ia merupakan dara berusia 27 tahun yang diketahui sebagai Co-Founder Rose All Day Cosmetics, sebuah brand kosmetik lokal yang juga banyak digandrungi kaum wanita milenial.

D. Clara Carina Lukito

Ia merupakan dara berusia 29 tahun tercatat sebagai Co-Founders Little Joy.

E. Claudia Sastra

Dara ini merupakan teman kolaborasi Clara Carina Lukito Little Joy. Ia kini berusia 28 tahun.

F. Clinton Augusto Kartawijaya (27 tahun) dan Sally Varsly (27 tahun)

Keduanya juga berduet dan terdaftar sebagai Co-Founders Muscle First.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

Transmart Full Day Sale Selesai, Warga Puas Belanja Berbagai Kebutuhan******

Warga mengaku puas dan senang bisa berbelanja dengan potongan diskon dalam rangka promo Transmart Full Day Sale, Sabtu (20/5).

Tiwi, seorang pengunjung Transmart Cempaka Putih, menuturkan dirinya senang bisa berbelanja berbagai barang kebutuhan dengan promo tersebut.

"Senang dong, walaupun enggak ada promo biasanya juga ke sini, tapi ini kan pas banget ada promo juga, jadi bisa lebih hemat pengeluaran," tutur dia.

Tak hanya kebutuhan pokok, Tiwi juga mengaku juga membeli pakaian dengan harga lebih murah lewat promo Transmart Full Day Sale.

"Ini beli baju juga buat anak akhirnya, mumpung promo juga, biar anak seneng," ujarnya.

Senada, pengunjung lain bernama Bagus juga mengaku senang dengan promo ini, apalagi ia merupakan seorang anak kost.

"Ya lumayan buat hemat lah. Anak kost kan senengkalau ada promo, jadi ya dimanfaatinbuat beli barang-barang yang kebetulan sudah habis," ucap Bagus.

[Gambas:Video CNN]

Dalam program Transmart Full Day Sale kali ini, pengunjung dapat menggunakan fasilitas Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Khusus Allo Bank, pembayaran dapat melalui Allo Pay Later. Allo Pay Later dapat digunakan dengan download Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Setelah itu, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 20 persen apabila melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega.

Sekolah sihirku

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

<句子>

Menantikan kedatangan Anda kembali

<句子>