syarat pinjaman tunai kredivo

Tianzhimen

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Menaker Bakal Usut Tuntas Kasus Staycation Demi Perpanjang Kontrak******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah perusahaan di Kawasan Industri di Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terkait ajakan staycation dengan bos kepada karyawati agar kontrak kerjanya diperpanjang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual di tempat kerja tersebut.

"Kami masih mendalami kasus ini dan memastikan pelindungan ketenagakerjaan bagi korban, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib termasuk kepada Kementerian Ketenagkerjaan," ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (10/5).

"Jadi kepolisian akan menangani aspek pidana, sedangkan Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalami pada aspek ketenagakerjaan seperti syarat kerja, hubungan kerja, upah, dsb," kata Ida.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Ida meminta semua pihak untuk mengutamakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual sebagai bagian dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.

"Sekali lagi, komitmen pencegahan ini kita wujudkan secara bersama-sama, di antaranya melalui aturan normatif yang berlaku di perusahaan, hingga membangun budaya kesadaran pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja," imbuhnya.

Ida pun meminta kepada jajaran Kemnaker untuk lebih memasifkan sosialisasi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja kepada seluruh perusahaan dan kawasan industri.

"Saya juga mengajak semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pengelola kawasan industri, serikat pekerja/serikat buruh, untuk bersama-sama memerangi kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Lan

Daftar Lowongan Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Ada PLN hingga Pertamina******

Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5) ini. Pendaftaran akan dibuka hingga 20 Mei 2023 mendatang.

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN mengungkapkan pada tahun ini pihaknya menyediakan lebih dari 2.000 lowongan di berbagai perusahaan pelat merah.

"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis FHCI BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

- Junior Officer Akuntansi (D3)
- Junior Officer treasury Liquidity dan Receipt (D3)
- Junior Officer Tax Management (D3)
- Junior Technician Power Generation Life Cycle Management (D3)
- Junior Officer Maintenance Management (D3)
- Junior officer Operation Management (D3)
- Junior Technician Sipil (D3)
- Junior Officer Waduk Hidrologi dan Sedimentasi (D3)
- Officer Corporate Financing (S1)
- Officer health Safety dan Security (S1)
- Officer Environment Management (S1)
- Officer Generation Business Development (S1)
- Engineer Software Development (S1)
- Engineer Solusi Pelanggan (S1)
- Junior Engineer Software Development (D3)
- Junior Officer Kesekretariatan (D3)
- Junior Officer Akuntansi dan perpajakan (D3)
- Officer Niaga dan pelayanan Pelanggan (S1)
- Junior Officer Perencanaan Korporat (D3)
- Officer Keuangan (S1)
- Engineer Infrastructure IT (S1)
- Junior Officer Program management Office (D3)
- Junior Officer Niaga dan Layanan Pelanggan (D3)
- Officer New Power generation Maintenance Management (S1)
- Officer Contract Control II (S1)
- Officer perencanaan Sipil (S1)
- Technical Bidang Distribusi (S1)
- Junior Officer Business Services (D3)
- Officer Information technology Development and Business Anlysist (S1)
- Junior technician Digital Power Plant (D3)
- Junior Officer Information Technology Operation (D3)

PT Pos Indonesia (Persero)

- Junior Analyst Bidang Digital (S1)
- Junior Analyst Bidang Data Analytics (S1)
- Junior Analyst Bidang Hukum (S1)
- Junior Analyst Bidang Marketing (S1)
- Junior Analyst Bidang Auditor (S1)
- Supervisor (D3)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Digital Service (S1)
- Digital Platform dan IT (S1)
- Facilities dan Asset Management (S1)
- Logistics dan Supply Chain Management (S1)
- Legal dan Compliance (S1)
- Finance (S1)
- Human Capital (S1)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

- Dokter (S1)
- Asesor Psikologi (S1)
- IT Developer (S1)
- Finance Administration (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT Kilang Pertamina Internasional - PT Kilang Pertamina Balikpapan

- Operator (D3)

PT Pertamina (Persero) - PT. Pertamina Power Indonesia

- Jr Auditor I IA Opr. dan Infrastructure (S1)
- Jr Analyst I Compliance Advisory (S1)
- Jr Analyst I Accounting (S1)
- Jr Analyst I Environmental (S1)
- Jr Legal I Counsel Operation Support (S1)
- Jr Analyst Material Management (S1)
- Jr Analyst I Procurement (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT PERTAMINA PATRA NIAGA

- Jr Engineer I Construction (S1)
- Jr Engineer I Facilities (S1)

PT Biofarma (Persero)

- Quality Assurance Staff (S1)
- Product Management Staff (S1)
- Production Staff (S1)
- PPIC Staff (S1)
- Supply Chain Staff (S1)
- International Sales Staff (S1)
- Talent Management Staff (S2)

Perum Bulog

- Staf Pelaksana IT (S1)
- Staf Pelaksana Analis Data Pangan (S1)
- Staf Pelaksana Marketing (S1)
- Staf Pelaksana Supply Chain dan Pelayanan Publik (S1)
- Staf Pelaksana Teknik (S1)
- Staf Pelaksana Pengembangan Produk (S1)
- Staf Pelaksana Operasional Hulu (S1)
- Staf Pelaksana Quality Control (S1)
- Staf Pelaksana Legal (S1)
- Staf Pelaksana Human Capital (S1)
- Staf Pelaksana Keuangan (S1)
- Staf Pelaksana Perencanaan Strategis (S1)
- Staf Pelaksana General Affairs (S1)

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

Erick Thohir Buka Suara Soal Error ATM dan M******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir buka suara soal gangguan layanan perbankan di ATMmaupun mobile banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Erick mengatakan gangguan layanan terjadi lantaran BSI tengah melakukan pemeliharaan pada sistem IT. Ia tak menampik terdapat serangan ransomwareatau sejenisnya pada sistem IT BSI.

"Tapi saya tahu, saya pantau, pak dirut (Direktur Utama BSI Hery Gunardi) dan timnya ada di sana dan terbukti kemarin pagi, apa sore, kalau nggak salah, itu sistem ATM-nya mulai jalan," kata Erick di Labuan Bajo, Rabu (10/5).

Namun, selang beberapa waktu malah sistem IT BSI yang kena masalah.

"Beliau (Hery) yang membawa isu (diskusi). Eh tiba-tiba terjadi (gangguan IT di BSI), ya memang sudah jalannya," papar Erick.

Layanan perbankan BSI sendiri error sejak Senin (8/5) lalu. Sejumlah nasabah pun mengeluhkan tidak bisa mengakses aplikasi mobile banking maupun ATM.

BSI berdalih kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan pemeliharaan sistem. Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

Meski begitu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengklaim layanan ATM dan kantor cabang sudah normal bertahap per Senin sore.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ucapnya.

Ia pun memohon maaf atas kendala dan ketidaknyamanan yang dialami nasabah BSI sehubungan dengan berlangsungnya proses maintenance sistem.

Perusahaan, kata Gunawan, memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Ia juga kembali mengimbau kepada seluruh nasabah untuk terus waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan BSI.

Namun, pada siang ini sejumlah nasabah mengaku masih mengalami gangguan saat bertransaksi melalui ATM. Hilman, nasabah asal Tangerang Selatan mengatakan dirinya tidak bisa bertransaksi melalui ATM sejak Senin. Artinya, Hilman tak bisa mengakses layanan BSI selama tiga hari.

"Dari Senin saya jadi gak bisa transfer uang. Sebal bener," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Tak hanya Hilman, sejumlah nasabah juga mengutarakan hal yang sama di Twitter. Bahkan, di antara mereka ada yang menyebut ATM BSI dikunci.

Keluhan nasabah di Twitter ini pun sempat trending. Rata-rata mereka mengatakan layanan BSI masih error.

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

<句子>

Zaman Hebat Senjata Ajaib

<句子>