game slot paling gacor

Tuan Abadi Perkotaan

Kadin Minta Pemerintah Tak Persulit Impor di Tengah Pemulihan Ekonomi******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap kebijakan pemerintah tidak mempersulit kegiatanimporpelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemulihan ekonomi di dalam negeri saat ini salah satunya dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Jika impor terganggu, maka kegiatan ekspor akan ikut terdampak.

"Makanya impor hati-hati, ini kita jaga. Kita harus memastikan bagaimana impor itu berjalan dengan jelas," ujarnya di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Bukan hanya kebijakan, karena kadang kebijakan ada pelaksanaan nya juga penting. Ini yang harus dijaga, karena keadaannya lagi begini," imbuhnya.

Arsjad melihat jika kegiatan impor bisa diatur dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi raja di market sendiri. Tidak seperti sekarang, di mana masih banyak impor ilegal yang lolos di pasaran dan mengganggu industri dalam negeri.

"Impor perlu dijaga dan jangan sampe adanya ilegal. Kalau kita dibanjiri impor ini mengganggu market domestik. Saya concern terhadap ini. Kalau kita bisa melihat kembali impor ini, mungkin bisa saja penyebab konteks industri tak berjalan karena ada gangguan impor," jelasnya.

Ia berharap bila kegiatan impor bisa dijaga dengan baik dan gangguan dihilangkan, maka proses pemulihan ekonomi bisa terus berjalan semakin kuat. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menjadi kekhawatiran bisa dimitigasi.

"Jadi itu yang harus kita kuatkan yaitu domestik market. Saya tadi bilang 55 persen penopang pertumbuhan ekonomi itu domestik market, makanya impor harus hati-hati dan kita jaga, supaya UMKM kita jalan," pungkasnya.

Untuk tahun ini, Kadin memproyeksi pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai di atas 5 persen. Sedangkan pertumbuhan di 2023 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kondisi global ke depannya.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Rokok, BBM, Harga Tiket Pesawat 'Bikin' Inflasi November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga rokok, bahan bakar minyak (BBM), beras hingga tiket pesawat menyumbang inflasisepanjang bulan lalu atau November 2022.

Data BPS, inflasi November tercatat sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) dan secara bulanan sebesar 0,09 persen.

"Komoditas penyumbang inflasi bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, dan tarif angkutan dalam kota," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Sedangkan, tempe dibanderol Rp12.949, naik 13,56 persen (yoy) dan naik 2,13 persen (mtm). Kenaikan ini dinilai sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir dikarenakan kenaikan harga kedelai.

"Kenaikan harga tahu dan tempe karena stok kedelai dalam negeri yang menipis, sedangkan realisasi impor kedelai juga lambat," jelasnya.

Sementara, telur ayam ras menjadi komoditas yang naik paling tinggi pada bulan lalu. Telur ayam terpantau dibanderol dengan harga Rp27.476 per kilogram, naik 17,11 persen (yoy) atau naik 2,77 persen (mtm).

"Telur ayam ras andilnya tertinggi pada November 2022," jelasnya.

Selain itu, dilihat dari inflasi inti yang tembus 3,3 persen pada November, penyumbang utamanya adalah kenaikan sewa rumah. Meski cukup tinggi, tapi inflasi inti dinilai masih terkendali.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Zulhas Blak******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan imporberas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bulog.

"Jadi sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau gak salah itu 6 hari untuk nambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Mengacu pada data Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok beras, Zulhas mengatakan stok beras RI surplus dan tidak perlu impor. Namun, stok beras tersebut ada di pedagang dan rumah tangga. 

Oleh karena itu, Zulhas menekankan bahwa beras adalah makanan pokok yang penting. Dengan begitu, Kemendag menegaskan persediaan beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.

DPR pun memberi waktu kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food pada Rabu (23/11).

"Kalau diperlukan (perizinan impor), segera. Persetujuannya sudah untuk beli barang itu (beras), masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau memang diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami fleksibel, kalau mereka gak bisa memenuhi dalam 6 hari itu, ya silakan mau 1 atau 2 hari setelahnya (impor beras)," tegas Zulhas.

Sebenarnya, Zulhas sudah mencoba melakukan cara lain. Ia bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli gabah atau beras dalam negeri di atas harga pasar.

Mendag menuturkan biasanya harga gabah itu Rp4.450 per kg. Namun, Jokowi sudah memerintahkan agar bisa membeli gabah dengan harga Rp5.000, Rp5.500, bahkan sampai Rp6.000 per kg, agar stok dalam negeri terpenuhi.

"Kedua, beras biasanya dari petani itu harga paling tinggi Rp8.000. Sekarang boleh beli Rp10 ribu, asal barangnya ada, untuk memenuhi cadangan Bulog. Memang sampai saat ini belum terpenuhi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Zulhas Blak******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan imporberas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bulog.

"Jadi sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau gak salah itu 6 hari untuk nambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Mengacu pada data Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok beras, Zulhas mengatakan stok beras RI surplus dan tidak perlu impor. Namun, stok beras tersebut ada di pedagang dan rumah tangga. 

Oleh karena itu, Zulhas menekankan bahwa beras adalah makanan pokok yang penting. Dengan begitu, Kemendag menegaskan persediaan beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.

DPR pun memberi waktu kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food pada Rabu (23/11).

"Kalau diperlukan (perizinan impor), segera. Persetujuannya sudah untuk beli barang itu (beras), masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau memang diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami fleksibel, kalau mereka gak bisa memenuhi dalam 6 hari itu, ya silakan mau 1 atau 2 hari setelahnya (impor beras)," tegas Zulhas.

Sebenarnya, Zulhas sudah mencoba melakukan cara lain. Ia bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli gabah atau beras dalam negeri di atas harga pasar.

Mendag menuturkan biasanya harga gabah itu Rp4.450 per kg. Namun, Jokowi sudah memerintahkan agar bisa membeli gabah dengan harga Rp5.000, Rp5.500, bahkan sampai Rp6.000 per kg, agar stok dalam negeri terpenuhi.

"Kedua, beras biasanya dari petani itu harga paling tinggi Rp8.000. Sekarang boleh beli Rp10 ribu, asal barangnya ada, untuk memenuhi cadangan Bulog. Memang sampai saat ini belum terpenuhi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Bahlil 'Titip' Investor ke Pemda: Layani Baik******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melayani investordengan baik.

Menurutnya, pemerintah berusaha mendorong kolaborasi antara investor dengan pengusaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Sehingga, memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang mau masuk daerah menjadi sangat penting.

"Investor yang datang kita harus layani baik-baik. Tujuannya satu. Mereka datang, kita harus layani baik. Mereka juga punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman di daerah supaya hidup, besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam Rakornas Investasi 2022 yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Tak hanya Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga meminta agar semua pihak bisa kompak dan jangan persulit investor yang datang. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menekankan jangan sampai ada conflict of interest (kepentingan) yang bisa menghancurkan momentum investasi positif saat ini.

"Saya titip bapak dan ibu semua untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi. Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti 'buldozer'," kata Luhut.

"Jadi jangan bapak dan ibu sekalian ada yang memperlambat izin, tapi juga jangan melanggar aturan. Di hilirisasi itu, ada total pipeline investasi sebesar US,9 miliar sampai dengan 2026 yang harus bisa kita eksekusi. Pemutakhiran sistem OSS pun perlu terus dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi lintas K/L," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya pemerataan investasi dan perubahan peraturan bagi kemudahan berusaha di daerah. Ia menekankan perlunya dibuat kebijakan serta pengoptimalan anggaran untuk menunjang investasi yang ada di daerah tersebut.

Dalam kesempatan ini, Tito menegaskan para kepala daerah agar dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaik mungkin untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

"Kuncinya adalah kita bisa memperbanyak pendapatan dan belanjanya lebih kecil daripada pendapatan. Salah satunya dengan mengundang pihak swasta untuk menanamkan investasinya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita juga harus permudah perizinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]