situs judi slot yang sering menang

Naga Terkutuk

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Pengusaha Prediksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,2 Persen pada 2024******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan perekonomian Indonesia maksimal hanya bisa tumbuh di 5,2 persen di tahun depan.

Ketua umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bila terjadi perlambatan ekonomi global akibat situasi geopolitik, inflasi dan suku bunga yang masih tinggi, maka perekonomian hanya bisa tumbuh 4,8 persen saja di 2024.

"Merujuk survei internal Apindo terhadap sekitar 2.000 pelaku usaha lintas sektor dan lintas skala usaha, pertumbuhan 2024 diprediksi ada di kisaran 5 persen," ujarnya dalam media briefing, Kamis (21/12).

Sementara, sektor manufaktur masih akan terus berada di level ekspansif. Adapun sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi serta makanan-minumman akan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terpesat.

Selanjutnya, sektor pariwisata diprediksi dapat merealisasikan target untuk berkontribusi 4,5 persen dari PDB nasional seiring dengan peningkatan mobilitas kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Kendati begitu, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi di antaranya disumbangkan faktor total saving (tabungan bruto) hanya 39 persen dari PDB, dan total kapitalisasi pasar modal hanya 49 persen dari PDB.

"Jika target pertumbuhan 6 persen, maka dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB sekitar 36 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Sebab Saham Emiten Prajogo Pangestu Naik Sampai Disetop Sementara BEI******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN),  emiten milik taipan Prajogo Pangestu mulai Selasa (19/12) kemarin.

Penghentian sementara itu tertuang dalam Surat Pengumuman BEI Nomor Peng-SPT-00071/BEI.WAS/12-2023.

Surat itu diteken Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A pada 18 Desember.

"Sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis pengumuman tersebut.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan.

Data BEI, saham CUAN memang melejit sejak melantai di bursa pada Maret 2023 lalu. Kala itu, harga saham dibuka Rp220 dan ditutup pada Rp274.

Namun, kemarin, harganya sudah melejit 4.799 persen ke Rp13.425.

Lonjakan harga tersebut sempat membuat Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada awal Desember lalu dengan total kekayaan menyentuh US,1 miliar atau sekitar Rp727 triliun.

Lalu apa sebenarnya yang membuat saham CUAN melesat?

Head of Customer Literation and Education (CLE) PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu mengatakan itu semua dipicu oleh tren positif dari kenaikan penjualan batu bara pada periode Januari-September 2023 (9M23).

Ekspor batu bara, lanjutnya, naik 22,7 persen (yoy) dan penjualan dalam negeri naik 38,4 persen (yoy).

"Meski beban melonjak yang mendorong laba bersihnya turun 30,9 persen (yoy), diversifikasi ke mineral emas dan penambangan batu bara metalurgi juga mendorong sentimen positif kenaikan harga saham CUAN," katanya.

Sementara itu, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas Hadrian Maynard Taslim mengatakan lonjakan harga saham juga dipicu sentimen pasar atas peningkatan peringkat Prajogo dalam daftar orang terkaya di Indonesia.

"Jadi penyebab kenaikan di sini, menurut saya lebih karena sentimen pasar saja karena rumor ambisi Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor 1 di RI dan hype IPO CUAN dan BREN yang IPO dengan nominal besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Agen Perjalanan Xuanjie

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Zulhas Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Johar Baru, Relatif Stabil******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), kembali melakukan pemantauan harga bahan pokok, kali ini di Pasar Johar Baru, Jakarta, Senin (4/12). Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam kunjungannya, ia menemukan bahwa harga telur, ayam, dan beras tetap stabil, sementara harga cabai mengalami kenaikan.

Usai berkeliling dan berbicara dengan pedagang, Ketua Umum PAN ini mengungkapkan rincian harga beberapa komoditas. Harga cabai kini mencapai Rp120 ribu, sementara telur berada di kisaran Rp29 ribu dan ayam seharga Rp35 ribu.

Sementara itu, meskipun harga beras mengalami sedikit peningkatan, menurutnya keseluruhan pasar bahan pokok masih bisa dikatakan dalam kondisi stabil.

Untuk mengatasi harga cabai yang tinggi, dia pun meminta pemerintah daerah memberikan subsidi angkutan logistik, sehingga harga bisa ditekan.

"Kita terus cari jalan agar cabai ini diatasi, karena akan berpengaruh terhadap inflasi, walau sebetulnya setiap Desember memang begitu. Jadi saya minta pemda ongkos angkutnya disubsidi oleh pemerintah daerah, sehingga bisa turun," papar Zulhas.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta.