link slot min depo 5k

Kaisar Wu dari Jiuzhou

KADIN Desak Amerika Serikat Adil soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyampaikan keprihatinan atas sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai 'mengucilkan' mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau.

Ketua KADIN Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid pun mendesak AS agar bersikap adil memberi subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik, menyusul penerbitan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi oleh pemerintah AS dalam beberapa waktu ke depan.

Dalam UU, dicantumkan disediakan subsidi sebesar US0 miliar untuk teknologi energi bersih. Karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel, muncul kekhawatiran bahwa komponen yang bersumber dari Indonesia akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh.

Dalam upaya memperdalam potensi nikel, saat ini Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional, membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

"Indonesia adalah teman bagi China dan negara Barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," lanjut Arsjad.

Potensi nikel juga terlihat melalui investasi yang ditanamkan berbagai negara pada sektor pertambangan, khususnya pengembangan kendaraan listrik dan baterai, seperti yang dilakukan oleh LG, SK Group, hingga Samsung dan Hyundai.

Arsjad menyatakan, para investor tersebut penting dalam hilirisasi industri nikel, termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Selain itu, LG Energy Solution juga sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.

Untuk itu, Arsjad mendorong agar Indonesia dan ASEAN dapat dilihat sebagai alternatif untuk China. AS diharapkan memberi status setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), sama seperti negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan AS.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil," ujar Arsjad.

Terkait industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad pun mengajak AS dan Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lain. Arsjad optimis, peran Indonesia dan ASEAN dalam ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi mitra strategis yang baik bagi Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun China pada sektor energi bersih.

Ke depannya, langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN dengan dunia, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Hidup di surga

PUPR Kejar Perbaikan Jalan ke Pelabuhan Ciwandan Rampung H******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan perbaikanjalan rusakakses menujuPelabuhan Ciwandan, Banten, selesai sebelum Lebaran 2023.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan saat ini akses jalan menuju pelabuhan sedang dalam tahap perbaikan, dan ditargetkan selesai pada H-10 atau 13 April 2023.

"Penanganan jalan kota ditargetkan tuntas oleh Dinas PU Kota Cilegon juga pada H-10," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/4).

Perbaikan Jalan Kota Cilegon berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Cilegon lantaran statusnya jalan milik pemerintah daerah.

"Jalan menuju Ciwandan merupakan Jalan Aat Rusli, dengan status jalan Kota Cilegon. Saat ini, Pemkot Cilegon terus melakukan perbaikan di lokasi jembatan dan jalan dengan timbunan slag dan kemudian diaspal," imbuhnya.

Akses kedua menuju Pelabuhan Ciwandan dapat melalui Jalan Raya Anyer, yang merupakan jalan nasional, dengan kemantapan jalan sekitar 90 persen.

Untuk mendukung akses ke Ciwandan melalui Jalan Raya Anyer dikerjakan oleh pemerintah pusat dan saat ini sedang dilakukan pelebaran jalan (bahu diperkerasan), yakni 2 meter kiri dan 2 meter di bagian kanan, dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km.

Sama dengan perbaikan jalan melalui Kota Cilegon, akses menuju Pelabuhan Ciwandan juga ditargetkan selesai pada H-10 Lebaran tahun ini.

"Target sebelum H-10 lebaran terselesaikan 4 km kiri dan 800 meter kanan. Sebab, untuk mudik Lebaran yang jalan nasional, kita memang di H-10 ditargetkan penghentian pekerjaan (kecuali rutin). Tidak ada alat berat bekerja, tidak ada lubang, rumput di bahu dan median sudah bersih," pungkas Endra.

Kementerian Perhubungan merencanakan Pelabuhan Ciwandan bakal digunakan mengangkut pemudik sepeda motor saat Lebaran 2023 ini. Hal itu untuk mengantisipasi antrean panjang di Pelabuhan Merak.

Pihak pelabuhan pun telah menyiapkan lahan parkir untuk bisa menampung hingga 800 motor pemudik yang berangkat dari dermaganya. Setidaknya, ada tujuh kapal juga yang akan disiapkan untuk melayani pemudik di Pelabuhan Ciwandan setiap harinya.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Berantas Baju Bekas Impor, Marketplace Tutup 40 Ribu Lapak******

Pemerintah dan asosiasie-commerce Indonesia (idEA) sepakat untuk memberantas penjualanpakaian bekas imporyang dijual di platform jual-beli mereka.

Sampai Maret 2023, setidaknya sudah sekitar 40 ribu tautan atau linkpenjual pakaian bekas impor die-commerceyang sudah diturunkan.

"Pada intinya pemerintah dane-commercesepakattake downpenjualan pakaian bekas. Saat ini kurang lebih 40 ribulinksudah di-take down," ujar Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang di Kemenkop UKM, Kamis (6/4).

Beberapa pemilik platform yang sudah berdialog dengan pemerintah dan sepakat untuk ikut memberantas penjualan baju bekas online antara lain Shopee, Lazada, Tokopedia, Tiktok, Meta, hingga Blibli.

Kepala Bidang Logistik idEA Even Alex Chandra mengatakan tautan yang diturunkan darie-commercetersebut termasuk iklan-iklan yang menjual pakaian bekas.

Sedangkan, untuk penjual daring yang mengklaim punya stok banyak dan sampai punya toko maka akan ditindak langsung.

idEA telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, termasuk kepolisian, untuk menindak langsung seluruh penjualan produk ilegal tersebut.

"Dari kepolisian juga sempat meminta data ke marketplacemember kami, dan member kami segera memberikan datanya untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian," pungkas Alex.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Tangkap Alam Abadi

Bahlil Minta Sri Mulyani Bangun Pusat Keuangan di IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membangun pusat keuangan (financial center) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, agar tidak ada uang Indonesia yang mampir ke Singapura.

Bahlil memaparkan berdasarkan data di kementeriannya, Singapura adalah investor nomor satu Indonesia. Nilai investasinya mencapai US,28 miliar atau sekitar Rp199,2 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Singapura selalu memimpin dalam daftar negara penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Negeri Singa itu selalu menjadi negara asal investor nomor wahid sejak 2019 dengan nilai investasi ke RI di kisaran US,51 miliar hingga US,78 miliar pada 2019-2021.

"Makanya kita kemarin minta Bu Menkeu (Sri Mulyani) bangun financial centerdi IKN supaya orang mau masuk, uang dari luar negeri itu gak perlu mampir ke Singapura," tegas Bahlil.

Sementara itu, Bahlil menyebut China ada di urutan kedua top investor RI. Nilai investasi yang digelontorkan Negeri Tirai Bambu pada 2022 mencapai US,23 miliar.

"Yang menarik adalah Eropa yang selama ini gak pernah menjadi bagian dari 10 besar, sekarang ada 2 negara yang menjadi 10 besar (Belanda nomor 8 dan Inggris nomor 10)," tutup Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]