52 erek 394Jutaan kata 752887Orang-orang telah membaca serialisasi
《daftar game slot terpercaya》
Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.
"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).
Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.
Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.
Lihat Juga :Kabar XL Axiata PHK Karyawan Dibantah Manajemen |
Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.
Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.
Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.
"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.
Lihat Juga :LPS Tagih Rp29 M ke Rektor UGM Cs karena Bank Gagal |
Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.
Lihat Juga :Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU |
Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.
Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.
"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.
Lihat Juga :Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana |
Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.
"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.
Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.
"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.
Lihat Juga :The Fed Makin 'Galak' Suku Bunga Naik 75 Bps, Tertinggi Sejak 2008 |
Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.
Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.
"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kemendag Dorong Pemda Intervensi Harga Kedelai dengan APBD******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintervensi harga kedelaimenggunakan dana pengalihan subsidi BBM atau APBD.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan dorongan ini merupakan hasil rapat pengendalian inflasi yang dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga.
"Pada rapat pengendalian inflasi, Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke kepala-kepala daerah, gubernur dengan clearbahwa daerah bisa intervensi dan melakukan subsidi (harga kedelai)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).
Adapun intervensi ini melengkapi subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp2.000 per kilogram hingga 31 Desember 2022. Artinya, jika Pemda melakukan intervensi, maka para perajin kedelai bisa menerima subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram.
"Jadi daerah bisa intervensi dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Ini bisa segera dilakukan karena dananya sudah ada di depan mata, bisa menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen yang juga digunakan untuk pengalihan subsidi BBM," imbuhnya.
Lihat Juga :Respons Kemendag Diseret BPOM soal Impor Bahan Picu Gagal Ginjal Akut |
Sementara, terkait dengan penambahan subsidi kedelai yang tengah dikaji oleh pemerintah pusat, Syailendra mengatakan masih dalam proses pembahasan. Koordinasi antar kementerian terus dilakukan karena harus menghitung keuangan negara juga.
"Kalau dari pusat perlu proses. Sekarang kan di daerah ada uangnya di depan mata, itu ada di DAU yang bisa digunakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengusulkan pemerintah untuk menaikkan subsidi kedelai menjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).
Lihat Juga :KSPI soal Ancaman Resesi: Jangan Dipikir Buruh Bodoh, Ditakuti Terus |
Usulan ini pun disampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rakernas Gakoptindo 2022 di ICC Bogor. Alasannya karena kenaikan harga kedelai impor akibat kurs yang melemah.
"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," kata Zulkifli dikutip antara, Minggu (30/10).
[Gambas:Video CNN]
Label:bigwin138 deposit pulsa tanpa potongan、situs slot deposit 2000 via dana、zona paito sgp angkanet
Terkait:situs online slot、rtp menara368、pola gacor slot mania olympus、jam jam gacor higgs domino、main airbet88、beli hp pakai kredivo、mesin gacor、natal slot、368mega、slotbanget
bab terbaru:idnsport(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《daftar game slot terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara mendapatkan voucher di shopeeHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar game slot terpercaya》bab terbaru。