link mesin slot

Budaya menaklukkan dunia lain

slot duniawin

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

koin123

ASN Masuk Jam 08.00 Pulang Jam 15.00 Selama Ramadan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.

Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00

Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.

Pilihan Redaksi 30 Kata-Kata Menyambut Bulan Ramadhan yang Menyentuh Hati Menag Yaqut: Beda Awal Ramadan Lumrah, Tetap Saling Menghormati Muhammadiyah Mulai Puasa Hari Ini, Pemerintah Besok 12 Maret 2024

Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.

Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.

Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Rincian jam kerja ASN selama Ramadhan

Ilustrasi. Jam kerja ASN selama Ramadhan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:

1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Lihat Juga : INFOGRAFIS: Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadan 1445 H/2024 Jakarta

Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.

Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.

Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.

(isa/asr)

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

koi77

Heran KSP soal Harga Beras Mahal di Pedagang Saat Murah di Pasar Induk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kantor Staf Presiden (KSP) heran mengapa harga berasdi pedagang tradisional dan warung-warung masih tetap mahal. Padahal harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Pasar Induk Beras Johar, Karawang sudah turun.

Deputi III KSP Edy Priyono menyorot rata-rata harga beras medium pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ada di kisaran Rp14 ribu per kg.

Menurutnya, ini berbeda dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan harga beras medium masih di level Rp16 ribu per kg.

Meski di pasar induk sudah turun, Edy mengatakan harga beras di tingkat pedagang dan warung masih tetap mahal. Ini terjadi merata di Jakarta maupun Jawa Barat.

Ia mencontohkan rata-rata harga beras medium di Jakarta menembus Rp16.150 per kg atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Harga rata-rata harga beras medium di Jawa Barat juga cukup tinggi, yakni Rp16.050 per kg.

"Ini menjadi pertanyaan besar, tidak untuk kita diskusikan sekarang, tapi mohon menjadi perhatian teman-teman, saya enggak tahu kalau begini nih Kementerian Perdagangan atau Badan Pangan. Kenapa harga beras medium yang sudah murah di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang itu tidak tertransformasi menjadi harga beras medium yang rendah di pasar tradisional dan warung-warung? Itu pertanyaan," tutur Edy.

"Apakah mereka (pedagang) mengambil margin cukup besar atau gimana? Kita gak tahu. Upaya kita sudah sangat besar kan, sudah banyak yang dilakukan teman-teman Badan Pangan, Bulog, kerja sama dengan teman-teman pemerintah daerah," sambungnya.

Ia mengatakan Pasar Induk Cipinang menjadi tempat pedagang-pedagang eceran mengambil beras. Secara logika, Edy menyebut jika beras yang didapat lebih murah di Pasar Induk Cipinang seharusnya membuat harga jualnya juga murah.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Jalan menuju keabadian itu sulit

situs tergacor hari ini

Basuki soal Didoakan DPR Jadi Menteri Prabowo: Jabatan Jangan Diitu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersuara soal kemungkinan lanjut menjadi menteri.

Jawaban itu dilontarkan usai dirinya ramai-ramai didoakan DPR RI agar kembali menjadi menteri PUPR di kabinet selanjutnya.

"Jabatan itu jangan diitu (dibahas), enggak ada, enggak ada," kata Basuki merespons doa wakil rakyat usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Basuki memilih irit bicara soal potensi menjadi menteri setelah lengser dari kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal, dirinya mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian PUPR.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan 'Pak Bas' sudah paham seluk-beluk Kementerian PUPR.

"Mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan jadi menteri (PUPR) kalau Gerindra mau melamarnya," ucapnya dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Senang hati kita di sini (Komisi V DPR RI) dengan Pak Bas, karena Pak Bas sudah paham," tegas Lasarus.

Doa baik juga dipanjatkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan. Ia mengapresiasi kinerja Basuki selama 10 tahun di Kementerian PUPR, di bawah komando Presiden Jokowi.

Irwan bahkan menilai performa Basuki makin top di periode kedua ini. Ia turut menyinggung soal keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang selama ini digarap PUPR di bawah komando Basuki.

"Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dan masuk Kabinet Indonesia Maju (Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto) berikutnya," harap Irwan.

Bahkan, Politikus Partai Gerindra Mulyadi sampai punya harapan khusus di IKN yang diharapkan dirampungkan Basuki. Menurutnya, apa yang dilakukan 'Pak Bas' selama ini tidak sembarangan.

Mulyadi meminta adanya evaluasi terhadap apa yang sudah dibangun. Ia menyinggung aspek-aspek yang kudu dipelototi ke depan, mulai dari proyeksi perencanaan hingga hasil pembangunan.

"Concern IKN betul-betul tepat waktu dan tepat sasaran. Aset yang kita banggakan dan kita jadikan logistik terbaik," kata Mulyadi.

"Kita berharap di IKN harusnya ada Basuki University, infrastruktur university itu cocok pak untuk menciptakan tenaga bidang konstruksi di sana. Saya kira itu usulan di IKN," tandasnya.

Pemenang Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon nomor urut 2 itu mengantongi 96.214.691 suara atau unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.

Kendati, kemenangan Prabowo-Gibran masih mendapatkan perlawanan dari paslon nomor satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan paslon nomor urut 2 itu masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

kunci main slot biar menang

Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024******

Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.

Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

tis4d slot

Mengenal perbedaan Flu Singapura dengan sariawan dan cacar******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof. Dr. dr. Edi Hartoyo Sp.A(K)mengatakan Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) atau lebih dikenal dengan Flu Singapura berbeda dengan sariawan biasa meskipun sama-sama menyebabkan lesi di mulut.
“Sariawan biasa hanya di mulut, wujudnya hampir sama, maka kadang-kadang orang tua ke dokter anaknya nggak mau makan pas dilihat karena ada lesinya di mulutnya,” kata Edi dalam diskusi daring yang diikuti, Selasa.
Lesi di mulut pada HFMD sama seperti sariawan yang juga dapat menyebabkan anak malas makan dan kesulitan menelan. Lesi dan lentingan juga bisa muncul di sekitar mulut bagian luar dan bibir.
Baca juga: Waspadai gejala Flu Singapura menular pada anak

Baca juga: Pakar sebut HFMD bukan penyakit berat, tapi cukup menular

Selain sariawan, penyakit lain yang juga kerap disamakan dengan Flu Singapura adalah cacar air dan campak. Namun Edi menegaskan bahwa keduanya berbeda dengan Flu Singapura dilihat dari lokasi munculnya lesi.
“Cacar air, lesinya di badan baru keluar, lesi lentingan tepi kulitnya merah kalau Flu Singapura tidak, dari lokasinya Flu Singapura paling sering di telapak kaki, telapak tangan dan mulut, kalau cacar jarang di telapak tangan,” jelasnya.
Lesi atau luka pada kulit akibat lentingan pada kasus penyakit cacar bisa membekas pada kulit, namun pada Flu Singapura, lesi akan hilang dengan sendirinya tanpa menyebabkan bekas.
Hal ini karena lesi lentingan pada Flu Singapura tidak sedalam cacar yang bisa menembus hingga lapisan kedua jaringan kulit.
Perbedaan lainnya, kata Edi, Flu Singapura tidak menyebabkan kekebalan dan bisa terkena kembali jika daya tahan tubuh menurun. Berbeda dengan cacar yang jika sudah terkena maka tubuh bisa membentuk kekebalan sehingga jarang cacar bisa terkena kembali di kemudian hari.
“Virus ini tidak menyebabkan kekebalan, beda dengan cacar atau campak bisa kebal tapi virus ini nggak, kalau musim ini kena besoknya bisa kena lagi kalau dia ada kontak, jadi masih bisa kena,” kata Edi.
Sementara itu, Edi menjelaskan kasus Flu Singapura tercatat cukup tinggi di usia di bawah 6 tahun pada anak di Indonesia karena kurangnya kepekaan orang tua pada penyakit ini.
Seringkali saat anak demam, sulit makan, dan muncul bintik merah, orang tua tetap menyekolahkan anak dan tidak isolasi di rumah, sehingga penyebaran pada anak sangat tinggi dan cepat.
Meskipun tergolong penyakit ringan yang bisa sembuh dalam tujuh hari, Edi mengharapkan orang tua bisa mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Flu Singapura semakin banyak dengan mengisolasi anak jika demam dan muncul bintik merah pada telapak kaki, tangan dan mulut.
“Kalau anak kena Flu Singapura di isolasi dan cegah kontak dengan anak lain karena ini menular, masa infeksius 3-5 hari, 7 hari dia sudah tidak menular walaupun lesinya dalam tahap penyembuhan tapi tidak menular,” jelas Edi.

Baca juga: Menkes sebut paparan flu singapura ditentukan daya tahan tubuh

Baca juga: Jangan sembarang gunakan antibiotik saat alami flu singapura

Baca juga: Flu singapura bukan flu setelah pergi ke Singapura
 

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024