net 123 slot

Anda harus memanggil saya dewi

Elon Musk Targetkan Korsel untuk Investasi Kendaraan Listrik******

CEO Tesla Elon Muskmengatakan Korea Selatanadalah salah satu kandidat teratasnya untuk investasi kendaraan listrik (EV).

Hal tersebut ia sampaikan dalam percakapan panggilan video dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.

Mengutip CNA, Rabu (23/11), perusahaan memilih negeri Gingseng karena ingin mendorong pembangunan gigafactory untuk EV di Asia.

Kabar ini tentunya membuat kepastian Tesla untuk berinvestasi dalam mengembangkan EV di Indonesia gamang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat memberi kepastian bahwa investasi Tesla di Indonesia tidak pernah bicara mengenai pembangunan pabrik mobil.

Kata dia, Tesla tertarik ke Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan utama baterai EV.

Adapun Tesla menyampaikan minat untuk masuk ke Indonesia, namun investasi itu belum kunjung terwujud. Harapan pabrikan mobil listrik itu masuk ke Indonesia kembali mengemuka setelah pertemuan Elon Musk dengan Presiden Jokowi pada Mei lalu.

Terbaru, Luhut menyebut kepastian investasi Tesla milik pengusaha Elon Musk di RI akan diketahui saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.

"Ya, nanti akan Anda dengar beritanya sekitaran pada G20," ujar Luhut setelah menghadiri agenda #DemiIndonesia di Ciputra Artpreneur Theatre Jakarta, Sabtu (29/10).

Namun, hingga saat ini hal tersebut belum terungkap. Luhut tak menjawab tegas terkait pertemuan berikutnya dengan Elon Musk selaku bos Tesla. Ia menyampaikan Indonesia kini sudah memiliki non disclosure agreement (NDA) dengan Tesla mengenai perkembangan rencana investasi.

"Kamu dengar aja beritanya waktu G20. Kami tanda tangan NDA, saya nggak bisa men-disclose apa yang sedang berkembang," ucap Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Deklarasi Pemimpin G20 dan Komitmen Investasi Dorong Transisi Energi******

Presidensi G20 Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul dan saat ini telah sampai pada puncaknya serta menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan pernyataan pers yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (16/11).

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders' Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Jokowi melalui keterangan pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI.

"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia," tambah Jokowi.

Usai Jokowi memberikan penjelasan terkait G20 Bali Leaders' Declaration kepada awak media, konferensi pers tersebut kemudian dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada kesempatan tersebut, ketiga Menteri tersebut menjawab berbagai pertanyaan dari awak media seputar G20 Bali Leaders' Declaration.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa terkait dengan transisi energi, Pemerintah Amerika Serikat juga telah meluncurkan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang salah satunya untuk membantu melakukan transisi energi.

Lebih lanjut, PGII juga berkomitmen akan menginvestasikan total US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang. Tentu investasi itu bisa mendorong percepatan transisi energi dan target net zero emission pada 2060.

"Di dalamnya ada yang diinisiasi oleh Jepang yakni Just Energy Transition Partnership (JETP), kita juga sudah diberi komitmen sebesar USD 20 miliar. Tentu, ini akan mendorong percepatan dari dekarbonisasi di Indonesia," ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi digitalisasi karena selaras dengan fokus yang tengah dilakukan Indonesia terkait transformasi digital.

Menko Airlangga menekankan bahwa digitalisasi juga sejalan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dan ditargetkan akan disusun detail kerangka kerja ekonomi tersebut di ASEAN.

Menko Airlangga kemudian menambahkan bahwa dalam lampiran G20 Action for Strong and Inclusive Recovery terdapat basket 1 yang merupakan basket trilateral di mana terdapat 115 proyek di sektor kesehatan, 34 di sektor transformasi digital, 33 di sektor transisi energi, dan 111 di potensi lainnya.

"Carbon capture and storage juga masuk dalam basket tersebut," pungkas Menko Airlangga.

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Aturan Baru Menaker: UMP 2023 Tak Boleh Naik Lebih dari 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. 

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Mengutip Antara, Ida meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti aturan yang diterbitkannya.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Selir Chunqiu

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Terlahir kembali sebagai istri militer

Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech******

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi di berbagai perusahaan layanan digital mulai dari fintech, edutech, hingga healthtech.

Hal ini terjadi lantaran persaingan pencarian investor yang semakin ketat di tengah ancaman resesi global pada 2023 nanti. Agresivitas perusahaan digital saat ini disebut tidak sebanding dengan pencarian dana baru dari investor.

"Banyak investor, terutama asing, menjauhi perusahaan dengan valuasi tinggi, tetapi secara profibilitas rendah atau model bisnisnya tidak berkelanjutan," tutur Bhima dalam keterangan resmi, Jumat (18/11).

Pasca pandemi, jumlah pengguna awalnya diharapkan meningkat dan profibilitas layanan digital terus berlanjut. Namun, konsumen terutama di Indonesia ternyata berhadapan dengan kenaikan inflasi pangan dan energi sehingga mengurangi pembelian melalui platform digital.

Selain itu, fenomena over-staffing atau melakukan rekrutmen secara besar-besaran juga menjadi salah satu penyebab maraknya PHK di perusahaan digital.

Banyak pendiri dan CEO perusahaan yang terlalu optimis pengguna layanan online akan meningkat. Namun, ternyata masyarakat lebih memilih berbelanja secara offline pasca pandemi covid-19.

"Akibat over-staffing biaya operasional membengkak, dan menjadi beban kelangsungan perusahaan digital," terang Bhima.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu turun tangan memastikan korban PHK, baik karyawan tetap maupun kontrak untuk mendapatkan haknya sesuai aturan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus membuat posko pengaduan korban PHK yang tidak mendapatkan haknya seperti pesangon yang tidak dibayar penuh maupun ditangguhkan.

Pemerintah juga disebut perlu mempersiapkan lapangan kerja baru. Misalnya, korban PHK startup bisa diserap ke anak cucu BUMN.

"Hal ini untuk menghindari hysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker menganggur terlalu lama," jelasnya.

Gelombang PHK menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Sejumlah startup dalam negeri mulai memangkas jumlah pekerjanya, seperti LinkAja, SiCepat, dan Zenius.

Terbaru, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan PHK sebanyak 12 persen atau 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]