mpoad

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Mediasi Pontjo Sutowo vs Pengelola GBK soal Kisruh Hotel Sultan Buntu******

Proses mediasi damai gugatan perdata PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa lahan Hotel Sultanmenemui jalan buntu.

Setelah mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/11), itu gagal, kedua belah pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan.

"Mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada titik temu. Lanjut ke proses persidangan kembali, rencana Selasa 28 November 2023," ujar Tim Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto seperti dikutp detikcom.

"Dari mereka langsung menyampaikan tidak ada titik temu, ya sudah diserahkan ke mediator, langsung dinyatakan mediasi gagal sehingga prosesnya lanjut di persidangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Namun, Yosef tak merinci alasan menolak skema yang ditawarkan itu.

"Mediasi tidak ada titik temu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ucap Yosef.

Perusahaan sendiri sebenarnya sudah mengajukan proposal mediasi ke PPKGBK terkait Hotel Sultan. Namun, proposal itu tidak direspons.

"PT Indobuildco sudah ajukan proposal mediasi dan itu yang tidak ditanggapi oleh PPKGBK," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowodi Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Lippo Mulai Renovasi Mal 'Zombie' Plaza Semanggi******

PTLippo Mall Indonesia (LMI) selaku pengelolaPlaza Semanggiresmi melakukan renovasi pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan tersebut.

Mall Director Plaza Semanggi Pahala Situmeang mengatakan proses renovasi mal akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, renovasi menyasar lantai dasar atau ground floorhingga lantai 3.

Ia mengakui proses renovasi agak tersendat imbas kepemilikan gedung yang merupakan bagian dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Pahala menyebut proses koordinasi dan perizinan memakan waktu cukup panjang sampai ke tahap renovasi.

"Selain itu, juga terkait dengan kondisi Plaza Semanggi yang sebagian besar unitnya disewa dan dioperasikan oleh penyewa masing-masing unit atau memiliki kelas strata title (kepemilikan), sehingga perlu dilakukan tahapan dengan melakukanlease backatau mengambil alih sewa dari beberapa unit yang telah tersewa sebelumnya," sambung Pahala.

Nantinya, Lippo akan melakukan survei terkait konsep yang bakal diusung untuk renovasi ini. Pahala memastikan konsep baru akan memberikan tampilan yang lebih segar.

Ia juga mencoba menyajikan suasana lebih modern dan dinamis untuk Plaza Semanggi. Niat ini sejalan dengan lokasi strategis mal yang dikelilingi gedung pencakar langit hingga akses transportasi.

"Sebagai mal legendaris warga Jakarta, Plaza Semanggi menjadi bagian yang bukan hanya memberikan kenangan bagi warga Jakarta dan sekitarnya, namun juga menorehkan sejarah keberadaan dan pertumbuhan pusat perbelanjaan di Jakarta," tandasnya.

CNNIndonesia.comsempat mengunjungi mal yang akrab disingkat Pelangi ini pada 5 Juli lalu.

Seorang wanita 57 tahun bernama Euis yang menjajakan pakaian muslim di Plaza Semanggi mengamini kondisi mal 'zombie' ini. Bahkan, ia mengaku pendapatannya anjlok dari setengah hari bisa mendapatkan Rp1 juta menjadi sejuta per bulan.

"Alhamdulillahmanajemennya bijaksana. Harga sewa toko sih seragam ya, mau yang lama atau baru. Tapi sekarang untuk sewa dibebaskan, gratis. Cuma servis sama listrik kita yang bayar. Itu sudah sejak pandemi sampai sekarang, dari 2019 itu," tuturnya kala itu.

Beberapa eskalator di mal ini juga tak berfungsi normal. Ujungnya, kata-kata maaf bertebaran di sana-sini.

Setiap kaki melangkah, sama sekali tak ada sahut-sahutan pedagang berebut pembeli. Rata-rata toko tak berpenghuni, lengkap dengan rolling door tertutup rapi.

Bukan nama toko terpampang di rolling door Plaza Semanggi, yang ada hanya secarik kertas bertuliskan 'Dijual/Disewakan'.

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

Yuk Disimak, Daftar Taburan Diskon di Transmart Full Day Sale Besok******

Transmart Full Day Sale balik lagi besok, Minggu (29/10). Di gebyar diskon ini, kamu bisa belanja hemat karena Transmart bertaburan diskonnya!

Enggak perlu khawatir karena akhir bulan dan belum gajian, soalnya Transmart kasih diskon 50 persen dan ada ekstra diskon 20 persen.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo Paylater

Kalau budget-nya belum cukup juga, kamu bisa gunakan metode pembayaran Allo Paylater juga untuk belanja sekarang dan bayar nanti.

Makanya, jangan lupa ke gerai Transmart terdekat ya besok. Soalnya, Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari aja.

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Kapan lagi belanja hemat di akhir bulan kalau enggak di Transmart Full Day Sale? Jangan sampai kelewatan ya!

berbaris menuju kekaisaran

Cabai Rawit Makin 'Pedas', Harga di Jakarta Tembus Rp100 Ribu******

Harga cabai di sejumlah pasartradisionalJakartaterpantau masih mahal, bahkan tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) pada Kamis (13/11) ini.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Cidodol, Jakarta Selatan, harga cabai keriting merah dan cabai rawit merah naik dari Rp80 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.

Cabai keriting hijau dan cabai rawit hijau pun melejit dari Rp50 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg.

Senada, harga cabai di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, juga terpantau mahal. Cabai keriting merah naik dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp90 ribu per kg.

Kemudian harga cabai keriting hijau naik dari Rp40 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg. Sementara, harga cabai rawit merah dan hijau naik dari Rp60 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.

Para penjual cabai juga melaporkan kenaikan harga cabai terjadi sejak 2-3 minggu yang lalu.

Tak hanya cabai, harga gula putih, beras, dan telur pun terpantau naik.

Lihat Juga : Revisi APBN 2023, Jokowi Pangkas Target Penarikan Utang 39 Persen

Di Pasar Cidodol, gula putih naik dari Rp16 ribu per kg menjadi Rp18 ribu per kg. Sementara, harga telur naik dari Rp27 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

Beras pulen dibanderol Rp15 ribu per liter, dari sebelumnya dari Rp10 ribu per liter. Kemudian, beras pera naik dari Rp13 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.

Kenaikan serupa juga terjadi di Pasar Kebayoran Lama. Terpantau, beras merek Cap Tiga Jambu naik dari Rp10 ribu per liter menjadi Rp12 ribu per liter.

Lalu, beras Petruk naik Rp1.000 menjadi Rp13 ribu per liter. Sementara, beras pera naik dari Rp13 ribu per liter menjadi Rp14 ribu per liter.

Pedagang beras bernama Dimas menjelaskan harga beras per karung yang mereka dapatkan naik dari Rp500 ribu menjadi Rp600 per karung. Kenaikan harga ini telah terjadi sudah lebih dari sebulan yang lalu.

Sementara harga telur di Pasar Kebayoran Lama naik Rp2.000 menjadi Rp28 ribu per kg. Di sisi lain, harga telur kampung dan telur puyuh dilaporkan stabil.

Harga bawang merah, bawang putih, bawang bombai, tempe, tahu hingga minyak goreng terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.