petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

big777 alternatif

simulasi bunga kredivo 675Jutaan kata 860887Orang-orang telah membaca serialisasi

《big777 alternatif》

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah), dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) bergandengan tangan usai mengikuti debat cawapres sesi pertama di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Wapres Ma'ruf ke Malang hadiri kuliah umum dan Halal Summit******

Wapres Ma'ruf ke Malang hadiri kuliah umum dan Halal Summit
Ilustrasi - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin beserta Wury Ma'ruf Amin bertolak menuju Jawa Timur dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Jumat (22/12/2023). (ANTARA/Andi Firdaus).
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wury Ma'ruf Amin bertolak menuju Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat pagi, untuk menghadiri sejumlah kegiatan di Universitas Islam Malang (Unisma) dan Universitas Brawijaya (UB).

Wapres Ma'ruf beserta rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737 400 TNI Angkatan Udara (AU) dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh sekitar pukul 09.15 WIB, dengan waktu tempuh diperkirakan selama 30 menit.

Tiba di Malang sekitar pukul 10.45 WIB, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta menginformasikan Wapres beserta rombongan dijadwalkan berada di Malang pada 19 hingga 20 Januari 2024.

Mengawali agenda kunjungannya di Malang hari ini, Wapres menghadiri Kuliah Umum bertajuk "Quo Vadis Moderasi Beragama Dalam Bingkai Merawat Negara Kesatuan RI dan Peradaban Dunia" di Auditorium Prof. KH Moh Tholhah Hasan, Gedung Bundar Al-Asy’ari, Unisma.

Tema yang diangkat dalam kuliah umum kali ini menggambarkan semangat untuk penguatan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya di Unisma, serta untuk semakin meningkatkan pemahaman tentang Islam moderat dan bela negara kepada seluruh civitas akademika UNISMA.

Selepas acara, Wapres direncanakan mengunjungi Universitas Brawijaya di Jl. Veteran Nomor 10-11, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Malang, untuk menghadiri Brawijaya Halal Summit, serta Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric.

Dilansir dari situs resmi Universitas Brawijaya, kegiatan Halal Summit bertujuan untuk memberikan kesempatan berdiskusi antarpemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan global saat ini dan masa depan untuk mewujudkan Ekosistem Halal.

Baca juga: Wapres ingatkan BPKH fokus peningkatan investasi dana kelolaan

Panelis yang diagendakan hadir di antaranya Rektor Universitas Brawijaya Widodo, perwakilan dari Halal Industry Research Center International Islamic University Malaysia Irwandi Jaswir, perwakilan Halal Science Center Brawijaya sekaligus Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Sukoso, dan perwakilan Halal Science Center Chulalongkorn University Thailand Winai Dahlan.

Sementara, instrumen Halal Metric yang nanti diluncurkan oleh Wapres merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur implementasi konsep ekosistem halal secara komprehensif, baik di sektor perguruan tinggi, industri, maupun pemerintahan.

Dalam kegiatan tersebut, Wapres akan menyerahkan sejumlah penganugerahan Universitas Brawijaya Halal kepada pelaku industri, pemerintah daerah, dan akademisi atas kiprahnya mengembangkan produk halal di Indonesia.

Agenda hari kedua Wapres di Malang, Sabtu (20/1), ditutup dengan menghadiri prosesi akad nikah putri Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Robikin Emhas di Harris Hotel & Convention Malang.

Wapres dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta di hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB.

Turut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin dalam kegiatan itu Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, Zumrotul Mukaffa dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, Johan Tedja dan Farhat Brachma.

Baca juga: Wapres luncurkan program Tanara clean up
Baca juga: Wapres: Akal sehat dan hati bersih kunci rawat bangsa

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

PBB akui tak bisa kirim bantuan karena Gaza terus******

PBB akui tak bisa kirim bantuan karena Gaza terus-terusan dibombardir
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. (Xinhua)
PBB (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza akibat bombardemen (Israel) yang terus terjadi di kantong Palestina itu, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam X.

"Kami otomatis tidak bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan karena Gaza dibombardir terus menerus dan secara luas. Kami membutuhkan keamanan, lingkungan yang membuat semua staf bisa bekerja dengan aman, logistik pokok dan pulihnya lagi aktivitas komersial biasa," kata dia.

Dia menegaskan saat ini “tidak ada tempat dan tak ada seorang pun yang aman di Gaza".

Baca juga: Konflik Gaza lewati 100 hari, Sekjen PBB serukan lagi jeda kemanusiaan

Situasi di Timur Tengah semakin memanas pascaserangan kelompok Palestina Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Hamas meluncurkan serangan tersebut sebagai balasan atas aksi Israel di Masjid Al-Aqsa di Kota Yerusalem.

Israel lalu menyatakan memblokade total Jalur Gaza dan kemudian melancarkan operasi militer di sana.

Israel juga menyerang sebagian wilayah Lebanon dan Suriah sebagai balasan atas serangan yang dilancarkan kedua negara. Bentrokan juga berlangsung di Tepi Barat.

Baca juga: Sekjen PBB tidak ingin Lebanon menjadi seperti Gaza

Sumber: TASS-OANA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara mudah cari uang lewat hp

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
slot 5unsur3
main slot 77
indratogel
erek 23
diskon 100 ribu shopee
aplikasi yang punya paylater
apa itu jam gacor
slot indonesia
nexus engine bonus new member
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot langsung menang
Bab 2 indo88
Bab 3 qq36bet
Bab 4 olympus slot gacor
Bab 5 erek sepak bola
Bab 6 kode slot gacor
Bab 7 slot gacor 01
Bab 8 gacor96 slot
Bab 9 asiahoki77 akun demo
Bab 10 qqslot777 dana
Bab 11 situs slot pragmatic tergacor
Bab 12 erek erek 4d
Bab 13 slot gacor pagi ini
Bab 14 net 138 slot
Bab 15 survey menghasilkan uang
Bab 16 situs slot pg bet 200
Bab 17 situs judi slot online resmi terpercaya
Bab 18 dunia gacor77
Bab 19 mas4d slot
Bab 20 pola gacor wwg
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7839bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Kaisar adalah surga

game slot terbaru
Presiden lakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita IKN
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung dan kawasan kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wpa/am.
Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan baru pertama dimulainya pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

"Pada siang hari ini peletakan baru pertama Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada "groundbreaking" Kantor OIKN yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa Gedung Kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center dan infrastruktur kawasan yang memuat kapasitas hingga 600 orang pada tahap pertama pembangunan.

Gedung yang menjadi tempat bekerja para pegawai OIKN itu dibangun di atas lahan sekitar 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi mencapai Rp509 miliar.

Selain data center, Gedung OIKN juga dilengkapi dengan pusat komando serta "urban gallery" yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara "real time" sehingga layanan lebih cepat dan profesional.

Baca juga: Jokowi letakkan batu pertama pembangunan Super Hub Logistik Nusantara

Baca juga: Istana: "Groundbreaking" setiap bulan pastikan komitmen bangun IKN

Kepala Negara berharap Gedung OIKN ini dapat segera selesai agar seluruh kegiatan Otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat dan optimal.

"Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa Kantor OIKN yang berfungsi sebagai "City Hall" atau Balai Kota ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada tahap pertama, pembangunan dilakukan pada gedung kantor utama dan gedung data center.

"Data center ini lah yang menjadi pusat kendali 'smart city' atau kota cerdas di IKN. Kantor IKN juga akan menerapkan konsep 'smart, green and sustainable office' yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta dapat menjadi contoh bagi kantor-kantor di IKN maupun Indonesia," kata Bambang.

Baca juga: OIKN: Pembangunan IKN langkah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045

Baca juga: OIKN: Listrik dan gas di IKN mulai operasional Agustus tahun ini
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

cara biar bisa dapat uang banyak
Presiden lakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita IKN
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung dan kawasan kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wpa/am.
Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan baru pertama dimulainya pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

"Pada siang hari ini peletakan baru pertama Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada "groundbreaking" Kantor OIKN yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa Gedung Kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center dan infrastruktur kawasan yang memuat kapasitas hingga 600 orang pada tahap pertama pembangunan.

Gedung yang menjadi tempat bekerja para pegawai OIKN itu dibangun di atas lahan sekitar 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi mencapai Rp509 miliar.

Selain data center, Gedung OIKN juga dilengkapi dengan pusat komando serta "urban gallery" yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara "real time" sehingga layanan lebih cepat dan profesional.

Baca juga: Jokowi letakkan batu pertama pembangunan Super Hub Logistik Nusantara

Baca juga: Istana: "Groundbreaking" setiap bulan pastikan komitmen bangun IKN

Kepala Negara berharap Gedung OIKN ini dapat segera selesai agar seluruh kegiatan Otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat dan optimal.

"Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa Kantor OIKN yang berfungsi sebagai "City Hall" atau Balai Kota ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada tahap pertama, pembangunan dilakukan pada gedung kantor utama dan gedung data center.

"Data center ini lah yang menjadi pusat kendali 'smart city' atau kota cerdas di IKN. Kantor IKN juga akan menerapkan konsep 'smart, green and sustainable office' yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta dapat menjadi contoh bagi kantor-kantor di IKN maupun Indonesia," kata Bambang.

Baca juga: OIKN: Pembangunan IKN langkah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045

Baca juga: OIKN: Listrik dan gas di IKN mulai operasional Agustus tahun ini
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

ojol77
Khofifah ungkap alasan peringatan Harlah ke-78 Muslimat NU dimajukan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, saat ditemui usai gelaran Harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Sean Muhamad.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan alasan di balik majunya peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-78. Ditemui di Jakarta, Sabtu, Khofifah menjelaskan Muslimat NU didirikan pada 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 1946 Masehi. "Jadi ini bukan dimajukan, ini di tengah-tengah antara Hijriah dan Masehi. Hijriahnya 26 Rabiul Akhir, sekarang sudah masuk 8 Rajab kira-kira itu kawan-kawan," ujarnya. Kemudian, Khofifah juga mengemukakan terdapat sejumlah cabang Muslimat NU yang telah merayakan peringatan harlah terlebih dahulu, seperti di Sulawesi Selatan, Lampung, dan Maluku Utara.
Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU

Baca juga: Harlah ke-78, Muslimat NU ucapkan ikrar tekan stunting di Indonesia
 Ia menambahkan masing-masing cabang berhak untuk memilih tanggal berapapun dan bulan apapun untuk merayakan peringatan serupa. "Biasa sampai enam bulan kita harlah keliling itu ya, begitu," ucapnya.

Selain itu, Khofifah mengungkapkan alasan gelaran harlah diadakan pada 20 Januari ini sekaligus merayakan Harlah NU yang jatuh pada 31 Januari mendatang. Perayaan harlah yang bersamaan ini, kata dia, bukanlah perayaan yang pertama kali dilakukan, sebab, perayaan serupa telah dilaksanakan pada Harlah ke-60 Muslimat NU. "Kalau kita merangkai, kan Harlah NU di GBK ini juga bukan yang pertama, jadi kita juga pernah melakukan secara bersamaan antara Harlah NU dan Harlah Muslimat NU, pada zaman Kiai Hasyim Muzadi waktu itu," tutur Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Jokowi berperan besar bagi NU, Khofifah ucapkan terima kasih

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Petani terkuat

situs surga dewa slot
Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem roh bela diri yang mistis

rtp bibit4d
Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Halo, pacar selebriti

klubslot
Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024