maxwin slot 88

Quanqingshanhe

Mentan Sebut Panen Raya 1 Juta Hektar Bakal Terjadi di Februari******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo mengungkapkan panen rayaakan berlangsung sepanjang Februari-Maret. Ia memperkirakan terdapat satu juta hektar sawah yang akan panen pada periode ini.

Hal ini diungkapkan Syahrul usia rapat terbatas (ratas) jelang Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

"Kementerian Pertanian akan ada panen raya sekitar 1 juta hektar pada Februari masuk Maret ini sehingga peak dari panen raya akan terjadi di sekitar ini," kata Syahrul.

"Secara khusus beliau (presiden) sangat detail berapa panen kita terhadap padi untuk kesiapan beras pada Januari, Februari sampai Maret," tuturnya.

Syahrul juga mengungkapkan saat ini diperlukan perbaikan logistik agar distribusi berbagai komoditas bisa berjalan. Ia pun mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, para gubernur, dan bupati/wali kota.

"Oleh karena itu tentu ketersediaan ini tidak hanya berjalan sendiri. Harus diikuti dengan distribusi dan sebagainya sehingga normalisasi dari harga beras itu bisa dicapai," tuturnya.

Selain harga beras, Jokowi juga menyoroti 12 komoditas yang ada, mulai dari jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula. Khususnya ketersediaan 12 komoditas ini menjelang Ramadhan.

Untuk itu, Syahrul mengaku akan bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memastikan ketersediaan dan distribusi 12 komoditas ini.

"Kerja sama dengan private sector atau para pengusaha juga harus dilakukan dan tadi badan pangan nasional, bulog, dan lain-lain adalah bagian untuk bermitra dengan pengusaha yang ada," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Orang Suci Tertinggi

BPS Prediksi Harga Beras 'Terbang' Gara******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap cuaca ekstremmembuatharga beras masih akan tetap naik meski produksi padi meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memproyeksi produksi padi pada subron alias periode empat bulanan Januari-April 2023 mencapai 23,94 juta ton.

Angka ini meningkat 0,13 juta ton alias 0,53 persen dari subron yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar 23,82 juta ton.

"Jadi, sebelum digiling itu biasanya ada treatment menggunakan blowersehingga costnaik berakibat pada kenaikan ongkos produksi. Kenaikan ongkos produksi ini dibebankan kepada harga jual beras di penggilingan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Ia juga menyebut cuaca ekstrem bakal mengancam panen raya 2023, terlebih banjir merendam beberapa sawah di berbagai daerah di Indonesia.

Pudji merinci ada beberapa sawah di Indonesia yang terendam banjir akibat cuaca ekstrem belakangan ini, antara lain di Mojokerto, Enrekang, Bontang, hingga Sumbawa.

"Pada minggu-minggu terakhir Februari 2023, kita memasuki masa panen dan akan berlangsung hingga Maret ini. Akan tetapi, pada saat yang sama, curah hujan masih tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. Pengalaman menunjukkan cuaca ekstrem tentu dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap periode panen," jelasnya.

BPS merinci produksi padi gabah kering giling (GKG) terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra. Rinciannya, 11,27 juta ton (20,58 persen) di Sumatra, 30,67 juta ton (56,02 persen) di Jawa, 2,16 juta ton (3,95 persen) di Kalimantan, 2,89 juta ton (5,28 persen) di Bali dan Nusa Tenggara, 7,42 juta ton (13,55 persen) di Sulawesi, dan 0,33 juta ton (0,61 persen) di Maluku dan Papua.

Di lain sisi, BPS mencatat harga beras eceran naik 2,63 persen secara month to month (mtm) atau 10,41 persen secara year on year (yoy) pada Februari 2023. Kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Februari 2023 meningkat sebesar 2,94 persen secara mtm dan 14,50 secara yoy," ujar Pudji.

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Februari 2023. Harga gabah kering panen (GKP) menurun 2,16 persen secara bulanan dan naik 17,78 persen secara tahunan. Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) menurun 0,99 persen secara bulanan dan naik 18,12 persen secara tahunan.

Namun, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan yang mencapai 4,30 persen secara bulanan dan meroket 20,06 persen secara tahunan.

Pada Februari 2023, BPS mencatat inflasi sebesar 5,47 persen yoy dengan inflasi bulanan terealisasi 0,16 persen. Beras punya andil inflasi terbesar secara bulanan pada Februari 2023 mencapai 0,08 persen mtm.

BPS merinci 5 kota dengan inflasi beras tertinggi secara tahunan, yakni Palangka Raya sebesar 29,51 persen, Madiun 21,85 persen, Mobagu 20,98 persen, Pekanbaru 20,05 persen, dan Bungo 18,93 persen.

Sementara itu, 5 kota dengan inflasi beras tertinggi secara bulanan, yaitu Luwuk, Maumere, Palu, Tasikmalaya, dan Depok.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

RI Gugat Uni Eropa Terkait Kebijakan Antidumping dan Sawit******

Indonesia menggugat Uni Eropa(UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait antidumping. Sementara itu, dua gugatan soal kelapa sawitbakal menyusul.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto untuk untuk antidumpung, gugatan dilakukan karena produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)Indonesia dikenakan antidumping oleh Eropa.

Sementara itu soal sawit, gugatan dilayangkan sebagai bentuk perlawanan RI terhadap tindakan semena-mena UE.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defencekita harus ditingkatkan, tidaak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, tidak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," imbuhnya.

Seto menegaskan sejatinya antidumping terhadap CRS  tersebut adalah hal alami karena UE juga memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk pertahanan perdagangan RI.

RI ingin mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu memang yang dirugikan adalah perusahaan. Tapi karena perusahaan tak bisa menggugat langsung ke WTO, maka akhirnya pemerintah yang menggugatnya.

Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

"Bulan depan kami akan tanya ke UE kenapa Anda memperlakukan antidumping. Sawit mungkin dua bulan lagi kami submit," jelas Seto.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

PeduliLindungi Jadi SatuSehat, KAI Imbau Penumpang Bawa Bukti Vaksin******

PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI(Persero) mengimbau calon penumpang kereta untuk menunjukkan dokumen vaksin saat melakukan boardingusai aplikasi PeduliLindungi berubah jadi SatuSehat Mobile per 1 Maret 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dokumen vaksin tersebut dapat berupa softcopy yang ditunjukkan di handphoneataupun dokumen fisik.

"Pelanggan untuk sementara waktu diimbau membawa dokumen vaksin sebagai antisipasi jika validasi status vaksin pelanggan saat boarding mengalami gangguan dalam menampilkan status vaksin. Hal ini terkait adanya proses migrasi aplikasi PeduliLindungi ke SatuSehat Mobile," kata Joni.

KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon pelanggan sejak 23 Juli 2021.

Melalui integrasi tersebut, data vaksinasi pelanggan akan muncul pada layar komputer petugas pada saat proses boarding. Integrasi ini terwujud melalui kerja sama antara KAI dan Kementerian Kesehatan.

"Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen," ujar Joni.

Ia mengatakan sejauh ini syarat naik kereta api sejauh ini masih mengacu pada SE Kementerian Perhubungan No 84 Th 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19 Desember 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

BPS Waspadai Harga Minyak Goreng hingga Daging Ayam Jelang Ramadan******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti masyarakat soal harga minyak gorenghingga daging ayam jelang Ramadan 2023. Pasalnya, pada momen tersebut harga komoditas itu cenderung melonjak sehingga berdampak pada inflasi.

"Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir, terlihat inflasi pada Ramadan perlu dikelola dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi, di antaranya bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Pudji merefleksi pada data inflasi di bulan Ramadan pada empat tahun terakhir. Ia menjelaskan pada 2019 bulan puasa jatuh pada Mei dengan tingkat inflasi 0,68 persen.

Penyebab utama inflasi saat itu adalah kenaikan harga komoditas cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, ikan segar, angkutan antarkota, dan telur ayam ras.

Kemudian, Ramadan 2020 jatuh pada April dengan besaran inflasi mencapai 0,08 persen. Faktor utama pendorong inflasi saat itu, antara lain kenaikan harga komoditas bawang merah, emas perhiasan, gula pasir, bahan bakar rumah tangga, pepaya, dan rokok kretek filter.

Sementara itu, pada 2021 Ramadan jatuh pada April dengan inflasi menyentuh 0,13 persen. Inflasi pada saat itu didorong kenaikan harga daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, dan anggur.

"Kemudian pada Ramadan April tahun lalu terjadi inflasi 0,95 persen yang utamanya didorong kenaikan harga komoditas minyak goreng, bensin, daging ayam ras, tarif angkatan udara, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras," jelasnya.

Di lain sisi, BPS mencatat inflasi sebesar 5,47 persen (year on year/yoy) pada Februari 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,16 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok hingga biaya transportasi di Tanah Air.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,59 persen dengan andil 1,63 persen. Sementara itu, penyumbang kedua terbesar inflasi tahunan Februari 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,23 persen dengan andil inflasi 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]