forum angka jitu hk selasa

Ular yang melahap dunia

Mendagri Jamin Stok Bansos Beras 21 Juta Rakyat Miskin Masih Aman******

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menepis kabar yang menyebut pasokan beraskian menipis.

Menurutnya, stok beras masih cukup, termasuk untuk bantuan sosial (bansos) kepada 21,3 juta rakyat miskin.

"Saya belum tahu stok beras menipis. Setahu saya waktu rapat minggu lalu, stok beras relatif cukup bagus, relatif bisa mencukupi (termasuk untuk bansos rakyat miskin). Kalau ada yang menipis saya belum tahu, ini informasi bagi saya," jelasnya usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Tito juga membantah pembatasan pembelian beras 10 kg per hari di toko ritel merupakan rekomendasi pemerintah. Kendati, ia tak menutup kemungkinan kalau memang alasan pembatasan tersebut imbas menipisnya stok beras.

Ia pun menegaskan selalu mengkoordinasikan kondisi perberasan tanah air dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga Bulog. Meski, faktanya memang ada pembatasan di ritel modern, seperti Super Indo, Alfamart, hingga Indomaret berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com.

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya. Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," tutur Tito.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

Sebelum ramai pembatasan pembelian di ritel, 21,3 juta warga miskin yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijanjikan Presiden Joko Widodo bakal mendapat beras gratis mulai September 2023. Bansos ini diberikan demi mengendalikan harga yang naik di pasaran.

Selain September, beras akan dibagikan pada Oktober dan November tahun ini. Jokowi menyebut beras adalah komoditas utama pendorong inflasi di Indonesia sehingga gerakan ini menjadi bagian operasi pasar.

"Mulai awal September akan didistribusikan bantuan pangan beras. Satu keluarga menerima manfaat dapatkan 10 kg beras," jelas Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Jokowi Tunjuk Erick Thohir Jadi Menko Marves Ad Interim Gantikan Luhut******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim menggantikan sementara Luhut Binsar Pandjaitan.

Penunjukan itu dilakukan karena Luhut sedang beristirahat. Luhut menjalani perawatan sejak pekan lalu karena kelelahan.

"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves, sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Menko Marves Ad Interim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat, Rabu (11/10).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut sedang mengalami kelelahan. Namun, dia menyebut Luhut dirawat di Jakarta.

Kemarin, Luhut muncul di publik melalui unggahan di akun Instagramnya. Dia mengaku sedang menjalani pemulihan dan tidak boleh melakukan aktivitas berat.

"Dengan kondisi yang seperti itu, praktis selama beberapa hari saya tidak diizinkan oleh tim dokter untuk beraktivitas seperti biasa. Bahkan untuk sekedar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin saya lakukan setiap pagi, saya tak diperbolehkan oleh istri," ujar Luhut dalam unggahan itu.

Luhut berkata mendapat saran dari beberapa sahabatnya, termasuk Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan, untuk menjalani pemulihan di Singapura. Luhut pun memutuskan untuk menjalani pemeriksaan medis sembari pemulihan di sana.

Lihat Juga : Luhut Dianjurkan Dokter Bedrest Pulihkan Kesehatan

Sistem Jianghu

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Selir iblis yang tiada taranya

Food Estate Merauke Akan Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus******

Pemerintah akan menjadikan lumbung pangan (food estate) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (10/10).

Airlangga mengatakan KEK tersebut akan dibuat di Merauke, Papua Selatan. Meski demikian, ia belum bisa mengatakan secara rinci berapa target produksi dari KEK food estateitu.

Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan anggaran untuk KEK food estate akan diarahkan ke skema kerja sama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership(PPP).

Sementara itu, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan Jokowi mengarahkan agar food estateterintegrasi antara pangan dan energi.

"Jadi poinnya seperti itu, sehingga tidak bisa separuh-separuh, karena potensimarketkan ada di Indonesia," ucap Arief.

Ia juga mengklaim RI memiliki banyak lahan produktif beserta infrastruktur yang mumpuni. Dengan begitu, produksi pangan darifood estatepun bisa masif.

Arief menambahkan saat ini pemerintah berfokus pada produksi dan gula melalui food estatetersebut.

"Kurang lebih seperti itu, kita percaya potensi kita sebagai produsen luar biasa. Jadi end to enditu adalah mulai hulunya, on farm-nya, logistiknya, pasca panennya pengolahannya sampai marketnya," tutur Arief.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estatemangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Jokowi pun sudah buka suara menepis kritikan tersebut. Ia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.

Jokowi menekankan gagasan membangun food estate demi mengantisipasi krisis pangan global. Ia menyebut semua negara tengah menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.

"Kalau membangun food estatetak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Akan tetapi, Jokowi sadar pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan dengan baik.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," jelasnya.

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Riset: Warga RI Kehilangan Rp15,09 T per Tahun Akibat Tukar Uang Asing******

Sebuah riset  yang dilaksanakan perusahaan teknologi bernama Wise mencatat masyarakat Indonesia kehilangan Rp15,09 triliun per tahun akibat penukaran mata uang asing.

Riset Capital Economics yang dilaksanakan Juli 2023 ini mengatakan duit belasan triliun milik warga Indonesia itu lenyap pada 2022 lalu.

Country Manager Wise Indonesia Elian Ciptono mengatakan dari jumlah itu, Rp6,83 triliun hilang akibat biaya yang disembunyikan dalam bentuk markup nilai tukar, pembayaran, dan pembelian menggunakan kartu kredit. Sedangkan Rp8,26 triliun lainnya raib dalam biaya transaksi penukaran mata uang asing.

Ia menuturkan biaya transaksi di muka alias upfront feeyang diungkapkan penyedia penukaran uang kerap berbeda dengan tagihan. Elian menyebut provider cenderung tidak menggunakan kurs tengah, apalagi mengungkap markup yang ditambahkan pada nilai tukar.

Pada akhirnya, konsumen yang termasuk warga Indonesia tidak sadar sudah dikenakan biaya tambahan.

Selain itu, Wise menyoroti keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri orang yang turut menjadi korban.

Mereka diklaim membayar Rp7,61 triliun untuk biaya transfer di 2022, termasuk Rp4,76 triliun untuk biaya transaksi dan Rp2,84 triliun sisanya markup nilai tukar.

Markupnilai tukar juga menjerat wisatawan Indonesia di luar negeri. Elian mengatakan para turis kudu mengeluarkan total biaya Rp3,45 triliun ketika berbelanja di negeri orang, di mana Rp2,66 triliun disembunyikan dalam bentuk markup nilai tukar.

"Kami berharap menginformasikan dan mendidik masyarakat mengenai transparansi, yang juga sejalan dengan tujuan jangka panjang kami membantu orang-orang memindahkan dan mengelola uang dengan cara yang lebih cepat, murah, dan transparan," harapnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan konsumen mencari penyedia layanan penukaran uang terbaik yang bisa memberikan nilai tukar dan biaya transaksi secara adil.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Tiantian Perkotaan

Arief Setor Nama Plt Sekjen Kementan ke Jokowi usai Pimpin Rapat******

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi langsung bergegas ke Istana Negara selepas memimpin rapat pimpinan (rapim) di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia akan menyerahkan nama plt sekretaris jenderal Kementan.

Arief hadir di Kementan sekitar pukul 11.57 WIB, lalu memberikan pernyataan kepada wartawan dan beranjak masuk ke Gedung A Kementan untuk memimpin rapim. Kemudian, sekitar pukul 13.40 WIB Arief menyebut harus segera menemui Presiden Joko Widodo.

"Adaquick win(di rapim) dari seluruh direktorat jenderal, kecuali 2 badan, karena tadi waktunya gak cukup saya harus ke Istana... Saya akan menemui Pak Presiden (Jokowi), saya akan tunjuk plt untuk sekretaris jenderal," ujarnya usai rapim di Gedung A Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Syahrul bersama-sama dengan KSD (sekjen Kementan 2021 s/d sekarang) dan HTA (direktur pupuk pestisida 2020-2022/direktur alat mesin pertanian 2023) disebut sudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (TPK). Penyelidikan terhadap Syahrul dkk disebut sudah dimulai sejak 16 Januari 2023.

"Belum (rencana pergantian direktur jenderal Kementan), tapi kita mau review semua. Saya rasa ini waktunya kita melakukan perubahan dan percepatan," tegas Arief.

Selain itu, Arief menegaskan bakal menindak tegas pejabat Kementan yang tidak berintegritas. Ini juga bagian dari kesepakatan rapim pertama yang dipimpinnya.

Arief juga menegaskan pejabat di lingkup Kementan akan menandatangani pakta integritas baru pada Rabu (11/10) atau Kamis (12/10) mendatang. Ia menyebut ini sengaja dilakukan demi mengembalikan marwah Kementan.

"Ini saya sama Pak Wamentan (Harvick Hasnul Qolbi) barusan mengumpulkan eselon 1 dan 2 yang ada di Kementan. Nomor satu saya sampaikan zero tolerant score integrity, jadi sudah gak ada main-main lagi. Per 6 Oktober siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas kita akan selesaikan," jelas Arief.

"Berikutnya lagi, Rabu atau Kamis, kami akan buat dan tanda tangani pakta integritas. Saya mau buat baru, supaya Kementerian Pertanian ini kembali marwahnya, gak boleh terlalu lama terpuruk. Karena ini urusannya dengan 270 juta masyarakat Indonesia," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]