situs slot gacor malam ini 2022

cara mengkredit di lazada 947Jutaan kata 278763Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor malam ini 2022》

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

BPBD: Lima kecamatan di Pidie Aceh terendam banjir******

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie mencatat lima kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh dilanda banjir akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut.

“Pidie sudah diguyur hujan sejak Kamis (25/1), dan membuat lima kecamatan terendam banjir," kata Kepala Pelaksana BPBD Pidie Muhammad Rabiul di Pidie, Sabtu.

Rabiul menyebutkan adapun wilayah yang tergenang banjir yakni Gampong Jijiem Kecamatan Keumala, Gampong Pante Garot Kecamatan Indra Jaya, Gampong Dayah Meunara Kecamatan Titeu, Gampong Baro Kecamatan Pidie.

"Kemudian di wilayah Kecamatan Padang Tiji ada belasan gampong yang mengalami banjir dan tergenang air," ujarnya.

Saat ini, kata dia, air sudah mulai surut, tetapi anggota mereka masih melakukan pemantauan dan update informasi terbaru di lapangan.

Baca juga: Rumah warga di Pidie Aceh terseret banjir akibat tanggul sungai jebol

Baca juga: Dandim: Personel TNI di Pidie siaga dan waspada banjir susulan

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan saluran dan badan air lainnya seperti pembuang utama. Sehingga, jika terjadi banjir bisa mempercepat proses penguraian genangan di pemukiman.

“Kami juga mengharapkan camat untuk melaporkan setiap kejadian bencana dengan cepat ke Pusdalops BPBD Pidie,“ kata Rabiul.

Sementara itu, Camat Padang Tiji, Asriadi mengatakan banjir di wilayahnya terjadi sejak Kamis lalu karena curah hujan tinggi, sehingga meluapnya air Krueng Paloh dan merendam rumah warga setempat.

“Ketinggian air mencapai hingga 100 cm di atas badan jalan, dan 50 cm masuk ke rumah warga,” katanya.

Adapun desa yang tergenang banjir diantaranya, Siron Paloh, Pasar paloh, Pante Cermen, Meuke gogo, Gle gogo, Cut Paloh, Trieng paloh, Leuhop paloh.

Kemudian, desa Capa paloh, Teungoh drien, Tuha peudaya, Sukon peudaya, Mesjid peudaya, Leun tanjong, Mesjid tanjong dan Baro kunyet.

Khusus warga dari desa Pantee Cermen, Sukon Peudaya dan Leun Tanjong sempat mengungsi ke mushalla dan balai pengajian. Tetapi sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing," demikian Asriadi.

Baca juga: Dinsos Pidie salurkan bantuan ke posko banjir

Baca juga: Ribuan warga Pidie masih bertahan di pengungsian

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras******

Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret,

Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada warga yang berhak menerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.

"Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret," kata Presiden Jokowi saat menyapa para penerima dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Kepala Negara lantas menanyakan kepada para masyarakat penerima bantuan apakah menyetujui bantuan pangan beras akan diberikan lagi bulan ke depan.

"Setuju mboten (tidak), yang tidak setuju angkat tangan," kata Presiden Jokowi yang disambut teriakan setuju oleh para warga Kabupaten Bantul yang hadir pada acara itu.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan pernyataan bahwa setelah bulan Maret, akan dilanjutkan lagi bantuan pangan beras tersebut untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setuju mboten, yang tidak setuju boleh tunjuk jari, kalau ada, atau silahkan maju saya beri sepeda," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengatakan setelah bantuan pangan beras untuk Juni disalurkan, maka pemerintah akan menghitung anggaran lagi untuk melanjutkan pemberian bantuan.

Baca juga: NFA : bantuan beras beri bantalan ekonomi ke 89 juta masyarakat

"Nanti setelah Juni saya akan hitung lagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menanyakan kepada warga tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) El-Nino, yang kemudian dijawab sebagian warga bahwa mereka tidak menerima bantuan tersebut.

"Ya memang itu tidak semuanya, BLT El-Nino tidak semuanya, tapi ini bulan Januari, Februari, Maret, juga akan diberikan lagi. Pasti ada sepuluh orang yang ada di sini pasti ada yang dapat," katanya.

Baca juga: Pemerintah sebut BLT El Nino akan diperpanjang hingga kuartal II 2024

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：buku taysen 2d、erek erek 3d abjad az、situs slot gacor 2022 terbaru

Terkait：wbnksetor、cara melihat limit kredivo、result hk paito、perhitungan kredivo、cara pinjam dana di lazada、dewagold、menghasilkan uang di telegram、puriselot、slot pragmatic gacor sekarang、olympus slot gacor

---

---

bab terbaru：pinjol ilegal cair ke e wallet（2024-07-06）

Perbarui waktu：2024-07-06