petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
gamespols 606Jutaan kata 737547Orang-orang telah membaca serialisasi
《transbet88》
Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih. Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya. Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih
Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih. Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya. Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih
Otoritas bandara kembali tutup BIM imbas sebaran abu vulkanik Marapi******Penampakan erupsi Gunung Marapi dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (14/1/2024). ANTARA/Muhammad Zulfikar/aa.
Dikarenakan sebaran abu vulkanik sudah mencapai Bandara Internasional Minangkabau, maka operasional BIM ditutup terhitung pukul 14.15 WIB.
Padang (ANTARA) - Pihak Otoritas Bandara Wilayah VI kembali menutup operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM), di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akibat terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Marapi.
"Dikarenakan sebaran abu vulkanik sudah mencapai Bandara Internasional Minangkabau, maka operasional BIM ditutup terhitung pukul 14.15 WIB," kata Kepala Otoritas Bandara Wilayah VI Capt Megi H Helmiadi, di Padang, Jumat.
Capt Megi mengatakan langkah penutupan BIM tersebut dilakukan dengan pertimbangan aspek keselamatan para penumpang pesawat terbang. Sebab, jika penerbangan tetap dilakukan, maka abu vulkanik berpotensi masuk ke dalam kabin pesawat.
Kemudian dampak buruk lainnya yaitu abu vulkanik dapat menyumbat sistem pemantau kecepatan udara yang merupakan bagian penting ketika terbang dan mendarat. Selanjutnya, dapat mengganggu navigasi dan sistem elektronik lainnya.
Tidak hanya itu, sebaran abu vulkanik juga menyebabkan landasan menjadi licin, sehingga membahayakan aktivitas lepas landas maupun saat pesawat akan mendarat.
Terakhir, abu vulkanik bisa merusak fungsi mesin (turbine compressor) pada pesawat, sehingga mengurangi efisiensi.
"Atas pertimbangan tersebut serta demi keselamatan penerbangan, maka BIM akan ditutup pukul 14.15 WIB," ujarnya pula.
Tambahan informasi, sejak Gunung Marapi 2.892 mdpl erupsi pada 3 Desember 2023, otoritas bandara telah menutup operasional BIM sebanyak tiga kali. Penutupan pertama terjadi pada Jumat 22 Desember 2023.
Kemudian, pihak otoritas bandara kembali menutup aktivitas penerbangan dalam dan luar negeri pada 5 Januari 2024 yang juga terdampak oleh sebaran abu vulkanik. Terakhir, BIM terpaksa ditutup pada Jumat siang akibat sebaran abu vulkanik. Baca juga: Pemkab Agam tiadakan kegiatan luar kelas bagi sekolah sekitar Marapi Baca juga: Kementerian ESDM tegaskan Gunung Marapi masih berstatus siaga
Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024******Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/Aadiaat M. S/am.Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.
”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024
DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.
"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.
Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November
Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.
”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.
Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.
"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.
Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024 Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada
KPK geledah tiga rutan dan sita alat bukti terkait pungli******Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan RassatJakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dan menyita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut.
"Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berbagai dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook
Ali mengatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
Baca juga: 78 pegawai KPK laksanakan sanksi minta maaf soal pungli di rutan
Lebih lanjut Ali mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik internal KPK pada Selasa (27/2) di Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan penggeledahan tersebut adalah bagian komitmen KPK untuk segera memproses disiplin pegawai dan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK.
Baca juga: DKI kemarin, penggunaan kendaraan listrik hingga pungli di Rutan KPK
Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan 90 pegawai KPK bersalah dalam perkara pungli di Rutan KPK.
Sebanyak 78 pegawai terperiksa dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka, sementara 12 lainnya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.
"Jadi yang disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).
Baca juga: DPRD DKI siap proses pegawai yang terlibat pungli Rutan KPK Baca juga: Kemarin, tersangka pungli Rutan KPK hingga kasus timah
KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej******Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan RassatJakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.
"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.
"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.
"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.
Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.
"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).
Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.
"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.
Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.
Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).
"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.
Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.
Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).
Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL
AS lanjutkan serangan terhadap target******Arsip foto - Sebuah pesawat lepas landas untuk bergabung dengan koalisi pimpinan AS untuk melakukan serangan udara terhadap sasaran militer di Yaman, yang ditujukan pada milisi Houthi yang didukung Iran yang telah menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah, dari lokasi yang dirahasiakan, dalam hal ini gambar handout dirilis pada 12 Januari 2024. ANTARA/Komando Pusat AS via X/Handout via REUTERS/pri.Washington (ANTARA) - Amerika Serikat melanjutkan serangannya terhadap target-target milik Houthi di Yaman pada Jumat (19/1), menghancurkan tiga peluncur rudal yang menurut militer AS sudah siap melancarkan serangan jika tidak dihancurkan, kata Gedung Putih.
John Kirby, koordinator komunikasi strategis di Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan dalam konferensi pers harian Gedung Putih bahwa serangan yang "sukses" pada Jumat tersebut merupakan "tindakan pencegahan" keempat yang telah dilakukan oleh militer AS dalam sepekan terakhir terhadap target-target Houthi.
Dia mengatakan bahwa Komando Pusat (CENTCOM) AS diperkirakan akan mengungkapkan lebih detail mengenai serangan-serangan tersebut di kemudian hari.
Kirby menyebutkan bahwa serangan-serangan ini bersifat "mempertahankan diri," "tetapi juga sekaligus membantu membuat perairan internasional lebih aman bagi kapal-kapal angkatan laut maupun kapal dagang."
Serangan pada Jumat tersebut terjadi hanya satu hari setelah militer AS menyerang dan menghancurkan apa yang disebutnya sebagai dua rudal antikapal yang siap diluncurkan di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman, menurut unggahan CENTCOM di platform media sosial X pada Kamis (18/1).
Washington mengungkapkan bahwa serangannya bertujuan melemahkan kemampuan Houthi untuk melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal, baik sipil maupun militer, yang berlayar melalui Laut Merah, Bab-el-Mandeb, serta Teluk Aden.
Gunung Semeru di Lumajang erupsi dua kali******Gunung Semeru erupsi pada Sabtu (20/1/2024) pukul 10.02 WIB yang terpantau dari Pos Pengamatan Gunung api Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang. ANTARA/HO-PVMBG/pri.Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak dua kali pada Sabtu pagi yakni pukul 08.13 WIB dan 10.02 WIB.
Petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru Liswanto yang berada di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, dalam laporan tertulisnya menyebutkan bahwa terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu pukul 08.13 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 300 meter di atas puncak (3.976 meter di atas permukaan laut).
"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," katanya.
Kemudian pada pukul 10.02 WIB kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak (4.176 meter di atas permukaan laut).
Baca juga: Delapan gunung api mengalami erupsi 66.197 kali sepanjang tahun 2023
Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan 600 meter
"Kolom abu juga teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut dan saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung," tuturnya.
Status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih pada Level III atau siaga, sehingga petugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).
Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.
"Kemudian warga juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," katanya.
Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Wawan Hadi Siswoyo mengatakan tidak ada dampak yang terjadi akibat dua kali erupsi Gunung Semeru.
"Tidak ada sebaran abu vulkanik yang mengarah ke permukiman warga dan aktivitas warga berjalan normal, meskipun Gunung Semeru erupsi," tuturnya.
Baca juga: Gunung Semeru erupsi lagi, warga sisi tenggara diminta menjauh 13 km dari puncak
Baca juga: BPBD: Luncuran awan panas Semeru tidak berdampak ke permukiman warga
Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa******Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Muhaimin Iskandar (kiri) dan Mahfud MD saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 itu mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belongingdi kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.
“Intinya, di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belongingdari masyarakat desa,” kata Gibran saat merespons jawaban calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ketika segmen ketiga debat keempat KPU RI di JCC, Jakarta, Minggu.
Adapun Muhaimin mendapat pertanyaan dari panelis terkait kebijakan dan strategi yang dilakukan agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desa. Gibran pun turut mengemukakan pendapatnya atas pertanyaan tersebut.
Lebih lanjut, pasangan Prabowo Subianto itu mencontohkan desa wisata di Mojokerto, Jawa TImur.
“Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi,” ujarnya.
Menurut dia, dewa wisata tersebut adalah contoh dari bagaimana rasa kepemilikan terbangun antarmasyarakat.
“Jadi, ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengenprogram-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain,” katanya.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Baca juga: Mahfud: KPK ungkap banyak aparat bekingi mafia tambang ilegal Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
《transbet88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slotace99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《transbet88》bab terbaru。