queen 128 slot

Sistem guru pengalaman profesional

kredit laptop di kredivo

Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Beras yang dikemas oleh Bulog tengah menjadi perbincangan. Sebab, terdapat stiker kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas dan dipasarkan oleh Perum Bulog. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah bahwa stiker tersebut ditempel dari gudang Bulog.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," pungkasnya.

Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Saat terjadi lonjakan harga, maka beras SPHP akan berperan penting.

Selain dipasarkan secara luas, Beras SPHP kerap dijadikan sebagai bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Beras Bulog ini memiliki kualitas yang hampir setara beras medium, tetapi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

Lihat Juga : Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog berkomitmen akan terus melanjutkan program SPHP Beras tersebut sepanjang 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

Tahun ini, rencana penyaluran beras SPHP diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Beras SPHP 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp10.900 per kg, zona 2 Rp11.500 per kg, dan zona 3 Rp11.800 per kg.

Meskipun dipasarkan bebas, pembelian Beras SPHP dibatasi maksimal 10 kg per orang. Artinya, setiap orang hanya bisa membeli 2 pack yang masing-masing kemasannya berisi 5 kg beras. Hal ini pernah diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo pada Oktober 2023.

Arief menjelaskan pembatasan pembelian ini lantaran beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), yang digelontorkan ke masyarakat demi menstabilkan pasokan dan harga.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief dalam keterangan resmi pada 3 Oktober 2023.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Keterlibatan dengan kekuasaan

viral168

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bertarung di langit

we88

Polsek Tanjung Duren berubah menjadi Polsek Grogol Petamburan ******

Jakarta (ANTARA) - Nomenklatur Polsek Tanjung Duren di Jakarta Barat resmi berubah menjadi Polsek Grogol Petamburan untuk menyesuaikan dengan nama kecamatan dan Koramil setempat.

"Alhamdulillah pada bulan Februari (2024) yang lalu Bapak Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan keputusan untuk perubahan nomenklatur Polsek Tanjung Duren menjadi Polsek Grogol Petamburan," ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi.

 Saat ditemui usai peresmian nama tersebut di Jakarta, Jumat, Syahduddi mengatakan bahwa perubahan nomenklatur Polsek Tanjung Duren telah diajukan ke Polda Metro Jaya (PMJ) pada Juni 2023 dan keputusan perubahan disetujui dan dikeluarkan pada Februari 2024.

"Ya kita mengusulkan ke PMJ melalui Biro Perencanaan (Biro Rena), kemudian dikaji, disurvei, dilakukan pendalaman. Tim dari Biro Rena turun untuk mengecek apakah betul, apakah layak Polsek Tanjung Duren diubah Polsek Gropet," ungkap Syahduddi.

Baca juga: Polisi tangkap pelajar yang konvoi bawa senjata tajam
Baca juga: Polisi selidiki pencurian spion mobil di Grogol Petamburan

Setelah melakukan pendalaman ke elemen masyarakat, termasuk tiga pilar Kecamatan Grogol Petamburan, Polsek Tanjung Duren dinyatakan layak. Lalu diubah namanya menjadi Polsek Grogol Petamburan.

Terkait kelanjutan perubahan nomenklatur tersebut, Syahduddi telah memerintahkan Polsek Tanjung Duren untuk segera menyesuaikan.

"Papan nama sudah diubah, kemudian hal-hal lain terkait surat-menyurat resmi, mobil patroli, mobil dinas, motor dinas, yang masih menggunakan nama Polsek Tanjung Duren segera diubah," katanya.

Begitu pula baju tahanan diubah namanya menjadi tahanan Polsek Grogol Petamburan. "Semuanya harus menyesuaikan nama baru," kata Syahduddi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

maxwin bet 800 berapa rupiah

3 Perusahaan Media AS Ramai******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tigaperusahaan media Amerika Serikat (AS) kompak mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawai mereka pada awal 2024 ini.

Terbaru, ada Business Insider yang bakal memangkas 8 persen jumlah pegawai mereka. Namun demikian, perusahaan tak merinci total berapa orang pekerja yang masuk angka 8 persen tersebut.

Kepala Eksekutif Business Insider Barbara Peng dalam sebuah memo kepada pegawai mengatakan media yang berkantor pusat di New York itu perlu memfokuskan kembali prioritas demi keberlangsungan di masa yang akan datang.

Peng mengatakan pekerja yang terkena dampak akan menerima gaji minimal 13 pekan dan asuransi kesehatan.

Business Insider bukan media pertama yang mengumumkan PHK awal tahun ini. Sebelumnya, Los Angeles Times dan Majalah Time juga melakukan hal serupa.

Los Angeles Times secara gamblang mengungkapkan bahwa perusahaan memangkas 100 jurnalis. Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja perusahaan itu pun mogok kerja pada Jumat (19/1) lalu. Serikat pekerja meminta Los Angeles Time untuk menjelaskan berapa target penghematan biaya serta jumlah persis karyawan yang akan dirumahkan. Pasalnya, perusahaan cukup tertutup mengenai informasi tersebut.

Lihat Juga : Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo-Airlangga

Di sisi lain, Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya satu pekan sebelum pengumuman PHK 100 jurnalis tadi.

Menyusul Los Angeles Times, Majalah Times melakukan PHK pada 15 persen karyawan pada Selasa (23/1) lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

"Saya mulai bekerja di Majalah TIME tepat satu tahun yang lalu, dan pagi ini saya diberhentikan bersama 12 jurnalis lainnya," ujar Haley Weiss, reporter kesehatan dan sains TIME dalam sebuah postingan di X.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Saya membunuh Guru

fire joker demo

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

tuan perak

situs yang lagi gacor malam ini

Basuki Bakal Terbang ke China Demi Proyek Kereta Tanpa Rel di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonoakan terbang ke Chinauntuk mempelajari pembangunan kereta tanpa relatau Autonomous Rail Transit (ART) di IKN Nusantara.

Maklum, pembuatan kereta tanpa rel itu memang melibatkan perusahaan dari Negeri Tirai Bambu.

"Minggu depan ini beberapa orang dari Bina Marga akan lihat di China yang sudah punya itu. Katanya nggak terlalu susah karena nggak bikin rel baru," kata Basuki usai Salat Jumat di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/1).

Basuki pun mengatakan pihaknya terus mendalami rencana proyek tersebut. Ia pun membocorkan kereta itu akan tetap menggunakan jasa masinis untuk memegang kemudi.

"Itu di daerah sumbu kemarin saya sudah konfirmasi ke presiden itu memang perintahnya Bapak Presiden supaya ada ART itu," ucap Basuki.

Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN.

"Seperti yang saya lihat di China beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet," kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis (25/1).

Ia menuturkan ART yang dibangun berkapasitas total 324 penumpang. Adapun kecepatan operasionalnya mencapai 40 kilometer (km) per jam dan maksimal 70 km per jam.

Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari dua gerbong.

Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa ERT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia.

"ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)