slot gacor dragon slot 99

Benua Soochow

Amran Minta AHY Legalkan 7,4 Juta Lahan Sawah Seluruh Indonesia******

Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.

Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.

"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).

"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.

Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas. 

"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

BKN: 2.505 PNS dari 25 Instansi Siap Pindah ke IKN******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan sebanyak 25 instansi telah melaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan total ASN yang siap pindah sebanyak 2.505 orang.

Sebanyak 25 instansi tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamananan.

Lalu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal MPR, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.

Haryomo mengatakan BKN telah melakukan uji kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

"Yang kita prioritaskan utama yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian. Yang pasti kompetisi yang dibutuhkan berkaitan dengan literasi digital dan core value ber-AKHLAK," katanya dalam konferensi pers, Selasa (19/3).

Kendati demikian, ia enggan membeberkan kapan ASN akan mulai pindah ke IKN. Menurutnya, itu merupakan ranah Kemenpan-RB.

Menpan RB Azwar Anas sebelumnya mengatakan ASN akan pindah ke IKN mulai September 2024. Rencana itu mundur dari awalnya Juli.

Anas mengungkapkan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus. Dengan demikian, tempat tinggal itu belum bisa digunakan untuk para abdi negara.

Tempat tinggal yang tersedia pun belum seperti yang direncanakan. Awalnya, pemerintah berencana memindahkan 9 ribu orang ASN pada gelombang pertama pemindahan IKN.

"Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Pernyataan Lengkap Basuki soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah isu dirinya mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Ia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.

Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak lepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi masalah.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurutnya, di bawah pemerintahan Jokowi, utang Indonesia sudah tembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

badai jenius

190 Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun per 2023******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat 190 proyek strategis nasional (PSN) rampung diselesaikan sepanjang 2016-2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan total nilai proyek itu mencapai Rp1.515,4 triliun.

"Di luar itu, ada juga proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai sebagian. Ada juga infrastruktur yang sudah dalam konstruksi. Ini juga ada nilainya. Jadi tidak hanya Rp1.500 triliun, lebih dari itu," katanya dalam dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

Adapun 37 PSN yang selesai tahun lalu yakni 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 kereta, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara (PLBN), dan 2 ketenagalistrikan.

Sementara itu, sebanyak 42 proyek ditargetkan selesai tahun ini. Rinciannya sebanyak 32 PSN selesai dari awal tahun hingga Oktober 2024. Kemudian 10 PSN selesai dari Oktober-Desember 2024 atau usai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan ada 12 PSN yang dicoret. Keputusan itu tertuang dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek itu di antaranya Pelabuhan Ambon Baru, Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya yang Semi Cepat, kawasan industri, dan pembangunan jalan tol.

Sejumlah proyek tersebut dicoret karena dilihat belum memiliki progres.

"Walaupun keluar dari daftar PSN tetap melaksanakan program reguler, tapi dengan tidak mendapatkan fasilitas PSN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Erick Thohir Ganti Komisaris PLN, Eks Bankir Nawal Nely Masuk******

Menteri BUMN Erick Thohirmengganti jajaran komisaris PT PLN (Persero), di mana masuk nama mantan bankir Nawal Nely.

Erick mengangkat Nawal sebagai komisaris perusahaan listrik pelat merah itu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam momen yang sama, ia memberhentikan dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo lantas mengucapkan terima kasih atas pengabdian Eko dan Tedi selama ini di perusahaan. Ia menegaskan perseroan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi.

"Dengan hadirnya komisaris baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja PLN, khususnya dalam memberikan layanan ke masyarakat dan menjalankan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060," tandasnya.

Nawal Nely bukan sosok baru di BUMN. Ia pernah menjabat sebagai deputi bidang keuangan dan manajemen risiko Kementerian BUMN pada Februari 2020 hingga Maret 2024.

Sejak Maret 2020, Nawal juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero).

Kiprahnya di dunia perbankan cukup mentereng. Berdasarkan keterangan di situs Kementerian BUMN, ia pernah menjadi Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait (2002-2005); Manager National Bank of Kuwait (2005-2006); Manager Ernst & Young Doha (2007-2008); Senior Manager Ernst & Young Egypt, Cairo (2009-2010); dan Partner Ernst & Young Indonesia (2010-2020).

Berikut susunan Dewan Komisaris PLN terbaru:

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
7. Komisaris Independen: Charles Sitorus
8. Komisaris Independen: Arcandra Tahar
9. Komisaris: Nawal Nely

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Tito Ngeri Surplus Beras Jadi 'Mainan', Minta Satgas Panggil Pengusaha******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian khawatir surplus berasIndonesia akan jadi 'permainan' pengusaha alias pedagang besar yang akan memengaruhi stok dan harga di pasaran.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ada 3,45 juta ton produksi beras pada Maret 2024 dan 4,92 juta ton pada April 2024. Dengan asumsi konsumsi rata-rata 2,5 juta ton per bulan, Kementan mencatat akan ada surplus total 3,32 juta ton pada dua bulan tersebut.

"Ini harga, kalau angka jumlah produksi disebutkan, akan mempengaruhi sentimen pasar. Para pedagang sudah mulai mikir mereka menahan akan percuma. Tapi yang perlu dijaga, Kementerian Perdagangan, Bulog, serta Satgas Pangan Polri supaya penyerapan terutama Bulog bagaimana menyerap produksi dalam negeri ini," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Tito paham memang tidak mungkin semua produksi petani dalam negeri diserap Bulog. Akan tetapi, ia berpesan jangan sampai banyak yang dikuasai para pedagang besar atau swasta.

Ia juga meminta Kemendag mengatur dari sisi harga. Mendagri Tito ingin ada keseimbangan yang didapat sehingga petani tetap untung, tetapi konsumen tidak keberatan.

"Dari Satgas Pangan Polri menjaga betul mungkin bersama-bersama Kemendag dan Kementerian Pertanian, pedagang besar perlu diimbau dan dikumpulkan supaya mereka tidak menahan (stok beras). Segera begitu mereka menyerap dari petani kemudian disalurkan dan diperjualbelikan di pasar dengan harga lebih rendah," pinta Tito.

"Prinsipnya jangan terjadi moral hazard yang didominasi atau dimonopoli pihak-pihak tertentu dan mendikte harga, sehingga produksi surplus (beras) tidak menurunkan (harga). Ini perlu juga pengawasan penegak hukum, Polri dan Kejaksaan (Agung)," tambahnya.

Tito lantas bertanya kepada Bulog bagaimana skema penyerapan gabah dari para petani tersebut.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan pihaknya punya dua mekanisme dalam menjalankan perintah pemerintah untuk menyerap beras petani lokal.

Pertama,penyerapan untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Epi mengatakan Bulog bakal mengikuti tata aturan yang ditetapkan penyelenggaraan CBP, mulai dari harga, bagaimana beras masuk ke gudang, standar kualitas, pengemasan, hingga penyebaran ke masyarakat.

Kedua,mekanisme untuk beras komersial. Bulog akan menyerap hasil panen para petani tersebut sesuai harga pasar.

"Dan nanti akan kita simpan dan sebarkan juga antarwilayah kalau diperlukan perdagangan antara Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog," jelas Epi.

[Gambas:Video CNN]