cicilan belanja online

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

UMK Jatim 2023: Surabaya Rp4,52 Juta******

Gubernur Jawa Timur(Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) 2023. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022.

Dalam surat keputusan itu Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan angka UMK tertinggi di Jatim yakni sebesar Rp4.525.479,19. Sementara daerah dengan UMK terendah ialah Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan, daerah Ring 1 yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto mengalami kenaikan sebesar Rp150 ribu atau sekitar 3,4 persen.

Himawan mengklaim ada juga daerah yang naik hingga 10 persen. Tapi berdasarkan perhitungan empat daerah yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota Batu, hanya naik Rp200 ribu atau 6,5 persen dari UMK tahun lalu.

"Kota-kota lainnya mencapai Rp200 ribu kenaikannya, beberapa juga hingga 10 persen. Kenaikan itu juga untuk mengejar disparitas UMK di Jatim agar tidak terlalu jauh," klaim dia.

Berikut daftar UMK Jawa Timur 2023:

1. Kota Surabaya Rp4.525.479,19

2. Kabupaten Gresik Rp4.522.030,51

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.518.581,85

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.515.133,19

5. Kabupaten Mojokerto Rp4,504.787,17

6. Kabupaten Malang Rp3.268.275,36

7. Kota Malang Rp3.194.143,98

8. Kota Pasuruan Rp3.038.837,64

9. Kota Batu Rp3.030.367,09

10. Kabupaten Jombang Rp2.854.095,88

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.753.265,95

12. Kabupaten Tuban Rp2.739.224,88

13. Kota Mojokerto Rp2.710.452,36

14. Kabupaten Lamongan Rp2.701.977,27

15. Kota Probolinggo Rp2.576.240,63

16. Kabupaten Jember Rp2.555.662,91

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.528.899,12

18. Kota Kediri Rp2.318.116,63

19. Kabupaten Bojonegoro Rp2.279.568,07

20. Kabupaten Kediri Rp2.243.422,93

21. Kota Blitar Rp2.239.024,44

22. Kabupaten Tulungagung Rp2.229.358,67

23. Kabupaten Blitar Rp2.215.071,18

24. Kabupaten Lumajang Rp2.200.607,20

25. Kota Madiun Rp2.190.216,37

26. Kabupaten Sumenep Rp2.176.819,94

27. Kabupaten Nganjuk Rp2.167.007,05

28. Kabupaten Ngawi Rp2.158.844,59

29. Kabupaten Pacitan Rp2.157.270,25

30. Kabupaten Bondowoso Rp2.154.504,13

31. Kabupaten Madiun Rp2.154.251,34

32. Kabupaten Magetan Rp2.153.062,37

33. Kabupaten Bangkalan Rp2.152.450,83

34. Kabupaten Ponorogo Rp2.149.709,45

35. Kabupaten Trenggalek Rp2.139.426,01

36. Kabupaten Situbondo Rp2.137.025,85

37. Kabupaten Pamekasan Rp2.133.655,03

38. Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Buruh Minta Khofifah Pakai Diskresi Naikkan UMK di Jatim 13 Persen******

Massa buruh meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memakai diskresinya untuk menaikkan upah minimum kabupaten sampai 13 persen. Hal itu mereka sampaikan saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) menuntut agar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 dinaikkan sebesar 13 persen Rabu (7/12).

Berdasarkan pantauan, ratusan buruh berdatangan sejak pukul 13.30 WIB. Mereka tampak membawa puluhan sepeda motor, tiga mobil komando dan satu bus besar.

Sekretaris KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan kedatangan buruh tersebut untuk mengawal kenaikan UMK 2023 yang batas akhirnya ditentukan Rabu (7/12) hari ini.

"Buruh menuntut Gubernur Khofifah menggunakan diskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen," tambahnya.

Namun buruh yang melakukan aksi demonstrasi harus kecewa lantaran tak ditemui Khofifah.

"Kenaikan UMK 2023 adalah prioritas, tapi gubernur malah enggak ada di kantor kawan-kawan, ini membuktikan bahwa pimpinan provinsi semakin tidak peduli," kata salah satu orator.

Para buruh berharap agar Khofifah mau menemui mereka dan mendengar langsung aspirasi mereka dengan menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen.

"Kawan-kawan, 13 persen adalah harga mati untuk UMK 2023. Kami juga ingin menikmati kenaikan ekonomi Jatim, hapus kesenjangan upah di Jatim," ujarnya.

Usai melakukan orasi, sejumlah buruh ditemui oleh perwakilan Pemprov Jatim untuk melakukan audiensi. Salah satunya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo.

"Kami sudah berdiskusi dan tadi sudah saya nyatakan di dalam segera hari ini di selesaikan dan hari ini juga kami sampaikan ke gubernur. Karena jam 00.00 WIB nanti malam saat itu akan ditetapkan," kata Himawan.

Himawan mengatakan, apa yang disampaikan buruh saat audiensi menjadi perhatian pihaknya untuk merumuskan UMK 2023 hingga nanti ditetapkan oleh Khofifah.

"Apa yang disampaikan buruh ini bagian yang penting dan harus jadi perhatian kami untuk merumuskan upah. Mereka meminta sedapat mungkin kenaikan upah itu tidak memperhatikan batas 10 persen, kalau bisa 13 persen, serta memangkas disparitas upah," pungkasnya

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Rekor Baru, Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Melesat ke Rp2.811 T******

Kekayaan kolektif dari 50 orang terkayadi Indonesia melonjak dari US2 miliar atau setara Rp2.530 triliun (asumsi kurs Rp15.620 per dolar AS), menjadi US0 miliar atau Rp2.811 triliun pada 2022.

Dikutip dari majalah asal AS, Forbes, Kamis (8/12), kekayaan bersih 22 orang taipan RI meningkat dalam tahun ini.

Di antaranya, seperti Hartono bersaudara yang masih berada di posisi pertama orang terkaya RI. Tahun ini mereka memiliki kekayaan sebanyak US,7 miliar atau Rp745 triliun, naik US,1 miliar (Rp79,6 triliun) dari tahun lalu.

Selain Hartono bersaudara, Low Tuck Kwong berada di posisi kedua sebagai orang terkaya karena harga batu bara yang meroket di tengah krisis energi global. Hartanya naik hampir lima kali lipat menjadi US,1 miliar atau Rp189 triliun.

Selain itu, melonjaknya saham Bayan Resources miliknya, penambang batu bara terbesar keempat di Indonesia membuatnya menjadi pemenang terbesar tahun ini baik dalam persentase maupun dolar.

Keluarga Widjaja dari konglomerat Sinar Mas merosot ke nomor 3, tetapi pemulihan bisnis kertas grup membantu meningkatkan kekayaan mereka sebesar ,1 miliar menjadi ,8 miliar atau setara Rp168,7 triliun.

Nama Djoko Susanto juga masuk dalam jajaran taipan yang kekayaannya melonjak pada tahun ini. Harta kekayaan pemilik jaringan toko serba ada Alfamart ini melonjak menjadi US,1 miliar atau Rp64 triliun.

Secara keseluruhan di antara para taipan tersebut, sekitar 6 orang kekayaannya naik lebih dari US miliar atau Rp15,6 triliun.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

36 Rumah Menteri Seluas 580 Meter Persegi Mulai Dibangun di IKN******

Kementerian PUPR mulai membangun rumahjabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya ada 36 unit rumah jabatan menteri yang dibangun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan rumah itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).

"Mulai 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," ujarnya seperti dikutip dariAntara, Rabu (8/12).

Rumah dibangun dengan dua tipe desain; downslopedan upslope. Luas bangunan rumah 580 meter persegi dan lahan 1.000 meter persegi.

"Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," katanya.

Ia merinci penyedia jasa yang membangun rumah menteri di IKN itu adalah; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bekerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant.

Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah menteri akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ia menambahkan pembangunan akan dilakukan dalam waktu 550 hari kalender.

"Dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," katanya.

Lebih lanjut, Iwan menyatakan seluruh proses pembangunan rumah tapak jabatan tersebut akan disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Operasional KRL Malam Ini Berakhir Lebih Awal, Cek Jadwalnya!******

Jadwal operasional KRL malam ini, Jumat (9/12) mengalami penyesuaian dan akan berakhir lebih awal karena ada pengerjaan di Stasiun Manggarai.

Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten (BTPWJB) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, KAI Commuter, dan KAI DAOP 1 akan melaksanakan Switch Over (SO)-6 di Stasiun Manggarai.

"Sehubungan dengan adanya Pekerjaan Prasarana Swicth Over (SO)-6 di Stasiun Manggarai, maka dilakukan Penyesuaian Jadwal Commuterline 9 Desember 2022," tulis KAI Commuter di Twitter, dikutip Jumat (9/12).

Pihak KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna KRL untuk mengatur jam perjalanan dengan tepat serta mengecek kepadatan stasiun secara berkala.

Berikut Jadwal Kereta Terakhir di Stasiun Manggarai:
1. Jakarta Kota-Bogor (nomor KA 4416) pukul 22.03 WIB
2. Bogor-Jakarta Kota (nomor KA 4423A) pukul 20.35 WIB
3. Cikarang-Kampung Bandan-Cikarang (nomor KA 5563B/5564) pukul 20.44 WIB
4. Tambun-Kampung Bandan-Bekasi (nomor KA 6091 / 6092B) pukul 20.49 WIB
5. Bekasi-Jakarta Kota (nomor KA 6099) pukul 23.32 WIB
6. Cikarang-Kampung Bandan-Jakarta Kota (nomor KA 5125B/5129) pukul 21.37 WIB
7. Tanah Abang-Rangkasbitung (nomor KA 2166) pukul 22.30 WIB
8. Rangkasbitung-Serpong (nomor KA 2183) pukul 22.50 WIB
9. Rangkasbitung-Parungpanjang (nomor KA 2187) pukul 23.20 WIB
10. Duri-Tangerang (nomor KA 2362) pukul 22.15 WIB

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Mekanik

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal