king4d alternatif 886Jutaan kata 389431Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs new member 100 persen》
Tanggapi Soal Presiden Boleh Memihak, Cak Imin Sarakan Jokowi Belajar ke SBY******
SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden bisa berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.
Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan Presiden Jokowi semestinya tidak memihak kepada siapa pun pasangan capres-cawapres hingga memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Dia menegaskan, presiden semestinya bersikap netral.
Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien
“Suara perubahan tidak bisa ditutupi siapa pun, kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu apa? Hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun. Jadi, presiden kemarin menyampaikan, kemudian Istana mengatakan pernyataan itu disalahpahami,” kata Cak Imin di Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).
Menurut pasangan capres Anies Baswedan itu, Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan, jabatan, dan lembaga tertinggi semestinya mengayomi seluruh pihak tanpa membedakan satu dengan yang lain.
Cak Imin membayangkan jika Presiden Jokowi mendukung salah satu peserta pemilu dan terjadi perselisihan antar-peserta, maka akan repot ketika orang nomor satu di Republik Indonesia ikut memihak salah satu.
“Ya saya sangat sedih kalau punya presiden yang kemudian memilih jalan yang tidak untuk (mengayomi) semuanya,” ujar Cak Imin sebagaimana dilansir Antara.
Ia menambahkan jika akhirnya Presiden Jokowi tetap ingin mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, sebaiknya terlebih dahulu cuti dari posisi saat ini.
“Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY,” katanya menyarankan Jokowi mengikuti jejak SBY sebelumnya.
Sebanyak 13 Pendaki yang Hilang di Gunung Pangrango Berhasil Ditemukan Basarnas******
BOGOR — Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menemukan 13 pendaki dalam kondisi selamat, yang sebelumnya dilaporkan hilang dan tersesat di Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/1/2024).
Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya, Senin, mengatakan tim Basarnas bergerak sejak dini hari untuk menemukan para pendaki.
Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten
“Semua penyintas sudah ditemukan di Blok Pasir Pogoe, Cibedug, Kabupaten Bogor,” ujar Desiana, dilansir Antara.
Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jakarta tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi dengan unsur yang sudah di lokasi pada pukul 01.15 WIB.
Ia menceritakan tim SAR gabungan melakukan pencarian ke arah curug dengan menyusuri jalan setapak, namun nihil hingga pukul 05.00 WIB.
Kemudian operasi pencarian terbagi menjadi tiga kawasan pencarian, dengan pendakian via jalur Cibeduk ke arah puncak Pangrango, pendakian via jalur Salabintana ke arah puncak Pangrango, dan pendakian via jalur Cibodas ke arah puncak Pangrango, hingga akhirnya para pendaki ditemukan dalam kondisi baik.
Sejumlah unsur pencarian dan pertolongan dilibatkan yakni Tim Rescue SAR Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Bogor Sektor Ciawi, Polsek Ciawi, Ranger Taman Nasional Gunung Pangrango, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Bogor, dan unsur masyarakat sekitar.
Pencarian menggunakan rescue car, alat mountaineering, dan peralatan jungle rescue.
Soal Kepala Daerah******
SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.
“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).
Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari
Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.
“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.
Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.
Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.
“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Label:perisaiqq、33 slot、prediksi kapal togel
Terkait:jam gacor slot roma、gacor 56、buku mimpi pakong、tafsir mimpi3d、slot gacor jam 5 sore、cara mengajukan kredit hp di shopee、agen 01 slot、cara kredit di akulaku tanpa dp、cara main gaple agar menang、aplikasi kredit hp untuk pelajar
bab terbaru:link slot paling gacor hari ini(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《situs new member 100 persen》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,sbobet88 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs new member 100 persen》bab terbaru。